Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan adalah tema yang diambil Muh

Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi orang mukmin setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk peristiwa yang ti

Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
MAKASSAR, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengharapkan Muktamar berjalan l

Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
JOMBANG, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai salah satu jamiyah Islam t

Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
JAKARTA, Berita HUKUM - Menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang sudah mencapai berkisar k

Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pencari fakta komite umat (TPF Komat) untuk Tolikara telah bekerja mengu

Pasca Tragedi Tolikara; Teroris GIDI Diundang ke Istana, Ustadz Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca tragedi Tolikara, penyerbuan gerombolan Gereja Injil Di Indonesia (GID

Indonesia Masuki Tren Pertumbuhan Terlambat
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada kuartal pertama 2015, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebes

   

  Berita Terkini >>
   
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Mantan GAM di Gunung Halimon akan Kibarkan Merah Putih Raksasa
Gerindra: 'Dulu Katanya Panggil Programmer 2 Minggu Selesai, Kenapa Sekarang Harus Minta Bantuan Singapura?'
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Korupsi SPJ
Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Korupsi SPJ Minta Dibebaskan
Tuesday 26 Mar 2013 13:00:39
 
Ilustrasi persidangan.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
JAMBI, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi kembali menyidangkan kasus korupsi SPJ fiktif di Kabupaten Merangin pada 2007 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 7 miliar, dengan terdakwa Ayakuddin. Pada persidangan ini, Ayakudin menyampaikan nota pembelaan, Senin (25/3).

Tanpa didampingi penasehat hukumnya, Ayakuddin yang memakai tongkat dan berjalan pincang hadir dalam persidangan untuk membacakan nota pembelaan yang dibacakan sendiri.

Dalam pembacaan nota pembelaan, Ayakuddin menyampaikan bahwa dirinya tidak terima dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Saya minta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum," sebutnya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Nelson sitanggang.

Pada persidangan beberapa waktu yang lalu terdakwa dituntut 7 tahun lima bulan penjara dikurangi masa tahanan, namun selain pidana kurungan. JPU Jaka Wibisana juga menuntut Ayakudin membayar denda sebesar Rp 250 juta subsidier 3 bulan kurungan.

Ayakuddin juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 279 juta. Namun apabila tidak membayar dalam kurun waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dijual. Sebagai penggantinya, terdakwa akan dihukum kurungan penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Menurut JPU Jaka Wibisana, terdakwa Ayakudin telah terbukti melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan primair JPU, yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(pd/kjs/bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Korupsi SPJ

Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Korupsi SPJ Minta Dibebaskan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com