BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasanga

Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
JAKARTA, Berita HUKUM - Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara China (Tiongkok) mendapat

Aloysius Tukan: Kadis PU Kaltim Diduga Aktor Lelang Proyek Sepaku-Petung
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H.M.

Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang belum resmi dilantik sebagai Presiden RI, status Joko Widodo belum

Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
UKRAINA, Berita HUKUM - Pihak berwenang Ukraina mengatakan pemberontak pro-Rusia menembak jatuh dua

Chris Komari: Kita Dengan TEGAS, Menolak FRAUDULENT ELECTION...!!!
Oleh: Chris Komari
Aktivis/P

Panglima TNI Buka Puasa Bersama 2.000 Anak Yatim se-Jabodetabek
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi para Pejabat Mabes TNI men

Direksi PTPN I Aceh Gelar Safari Ramadhan ke Kebun dan Unit
ACEH, Berita HUKUM - Direksi PT. Perkebunan Nusantara I Aceh melaksanakan Safari Ramadhan, acara yan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Aloysius Tukan: Kadis PU Kaltim Diduga Aktor Lelang Proyek Sepaku-Petung
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
Chris Komari: Kita Dengan TEGAS, Menolak FRAUDULENT ELECTION...!!!

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Korupsi SPJ
Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Korupsi SPJ Minta Dibebaskan
Tuesday 26 Mar 2013 13:00:39
 
Ilustrasi persidangan.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
JAMBI, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi kembali menyidangkan kasus korupsi SPJ fiktif di Kabupaten Merangin pada 2007 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 7 miliar, dengan terdakwa Ayakuddin. Pada persidangan ini, Ayakudin menyampaikan nota pembelaan, Senin (25/3).

Tanpa didampingi penasehat hukumnya, Ayakuddin yang memakai tongkat dan berjalan pincang hadir dalam persidangan untuk membacakan nota pembelaan yang dibacakan sendiri.

Dalam pembacaan nota pembelaan, Ayakuddin menyampaikan bahwa dirinya tidak terima dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Saya minta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum," sebutnya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Nelson sitanggang.

Pada persidangan beberapa waktu yang lalu terdakwa dituntut 7 tahun lima bulan penjara dikurangi masa tahanan, namun selain pidana kurungan. JPU Jaka Wibisana juga menuntut Ayakudin membayar denda sebesar Rp 250 juta subsidier 3 bulan kurungan.

Ayakuddin juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 279 juta. Namun apabila tidak membayar dalam kurun waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dijual. Sebagai penggantinya, terdakwa akan dihukum kurungan penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Menurut JPU Jaka Wibisana, terdakwa Ayakudin telah terbukti melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan primair JPU, yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(pd/kjs/bhc/mdb)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Korupsi SPJ

Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Korupsi SPJ Minta Dibebaskan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com