BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
ALJAZAIR, Berita HUKUM - Pesawat Air Algerie yang membawa 116 orang yang hilang di atas Gurun Sahara

Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmantyo Resmi Gantikan Jendral Budiman Jadi KSAD
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono m

Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih Bank BNI Terus Berkembang Hingga 21%
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank-bank di Indonesia kini menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik b

Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasanga

Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
JAKARTA, Berita HUKUM - Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara China (Tiongkok) mendapat

Aloysius Tukan: Kadis PU Kaltim Diduga Aktor Lelang Proyek Sepaku-Petung
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H.M.

Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepanjang belum resmi dilantik sebagai Presiden RI, status Joko Widodo belum

Dua Pesawat Tempur Ukraina Ditembak Jatuh
UKRAINA, Berita HUKUM - Pihak berwenang Ukraina mengatakan pemberontak pro-Rusia menembak jatuh dua

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmantyo Resmi Gantikan Jendral Budiman Jadi KSAD
Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih Bank BNI Terus Berkembang Hingga 21%
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Aloysius Tukan: Kadis PU Kaltim Diduga Aktor Lelang Proyek Sepaku-Petung

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Diskusi Publik, Menguji Hukum Dalam Kekuasaan Penguasa
Yusril Ihza Mahendra: KPU Harus Segera Jalankan Keputusan Hakim
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com