Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Di Malam Nuzulul Quran, Warga Lanud Halim Buka Puasa Bersama Anak Yatim
JAKARTA, Berita HUKUM - Keluarga besar TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada, Jumat (4/7) b

KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk du

FPAK Aksi Demo Didepan KPK Menuntut Walkot Bekasi Terindikasi Korupsi APBD 2009-2010
JAKARTA, Berita HUKUM - Seratusan massa demonstrasi asal Bekasi yakni Front Pemuda anti korupsi (FPA

Pasukan Garuda Evakuasi 6 Ton Bahan Peledak Aktif di Afrika
AFRIKA, Berita HUKUM - Ancaman bahan peledak aktif sebagai dampak pertikaian bersenjata yang berkepa

Empat SMK Penerbangan Akhiri Praktek Kerja di SKATEK 021 Lanud Halim
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh puluh tujuh siswa kelas XI dari empat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melaksanakan rapat kerja dalam rangka

Soal ‘Reshuffle’ Kabinet, Teten: Sinyal Presiden Sudah Cukup Jelas
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengemukakan Presiden Joko Widodo (J

Forum Silaturahmi Saudagar Muhammadiyah Digelar di Makassar
MAKASAR, Berita HUKUM - Panitia Pusat Muktamar ke-47 Muhammadiyah bakal menggelar Forum Silaturahmi

   

  Berita Terkini >>
   
Di Malam Nuzulul Quran, Warga Lanud Halim Buka Puasa Bersama Anak Yatim
KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD
FPAK Aksi Demo Didepan KPK Menuntut Walkot Bekasi Terindikasi Korupsi APBD 2009-2010
Pasukan Garuda Evakuasi 6 Ton Bahan Peledak Aktif di Afrika
Empat SMK Penerbangan Akhiri Praktek Kerja di SKATEK 021 Lanud Halim
Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD
Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI
Forum Silaturahmi Saudagar Muhammadiyah Digelar di Makassar
IPC Persiapan Pelabuhan New Muara Jati akan Menjadi Alternatif Tanjung Priok
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Kata Yusril, Kepala Staf Kepresidenan Tidak Perlu Ada
Yusril: Jokowi agar Blusukan di Kuburan Menteng Pulo Lihat Sendiri. Kok di Pasar?
Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com