BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tim Hukum Prabowo-Hatta Yakin Akan Menangkan Gugatan di DKPP
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Mahendradatta, yakin Dewan Kehormatan Peny

Sisa Kuota Haji Indonesia Tinggal 340
SOLO, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Abdul Dj

DPRK Setujui 3 Raqan Kabupaten Aceh Utara
ACEH, Berita HUKUM - Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Gabungan serta Gabungan Komisi menerima dan menye

Besok Ketua Umum Koni Pusat Resmikan Gedung Anggar Kaltim
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen (Purn) Tono Suratman, besok pada, Rabu (20/8

Makanan Bayi Diduga Mengandung Timah
CINA, Berita HUKUM - Produsen makanan Amerika Serikat Heinz menarik beberapa produk makanan bayi di

Mundurnya Karen Agustiawan Dipertanyakan
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak pihak mempertanyakan pengunduran diri Galaila Karen Agustiawan sebaga

Panglima TNI Buka Latihan GPOI Garuda Canti Dharma 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Komandan Jenderal Angkatan

Bukti Tim Prabowo-Hatta Terlalu Kuat untuk Ditolak dalam Sidang MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Mahendradatta, optimis dengan bukti-bukti

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Tim Hukum Prabowo-Hatta Yakin Akan Menangkan Gugatan di DKPP
Sisa Kuota Haji Indonesia Tinggal 340
DPRK Setujui 3 Raqan Kabupaten Aceh Utara
Besok Ketua Umum Koni Pusat Resmikan Gedung Anggar Kaltim
Makanan Bayi Diduga Mengandung Timah
Mundurnya Karen Agustiawan Dipertanyakan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Tim Hukum Prabowo-Hatta Yakin Akan Menangkan Gugatan di DKPP
DPRK Setujui 3 Raqan Kabupaten Aceh Utara
Bukti Tim Prabowo-Hatta Terlalu Kuat untuk Ditolak dalam Sidang MK
Pernyataan Yulianis, Diduga Fahri Hamzah Ikut Kecipratan Uang dari Nazaruddin
Komite Iptek Asean 2014 Canangkan Inovasi Pangan, Energi dan Air
Terkait Mogok Kerja, PT GMI Janji Kabulkan Tuntutan Buruh

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Diskusi Publik, Menguji Hukum Dalam Kekuasaan Penguasa
Yusril Ihza Mahendra: KPU Harus Segera Jalankan Keputusan Hakim
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com