Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Atlet Paragames dan Asian Games Peraih Medali Terima Penghargaan Bonus
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan penghargaan be

Keadaan Darurat PBB untuk Banjir di Gaza
GAZA, Berita HUKUM - PBB menyatakan keadaan darurat di Jalur Gaza setelah hujan deras selama dua har

Teater Pelajar Suntikkan Pesan Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 10 teater yang tampil dalam tiga hari helatan Festival Antikorupsi 2014

Keputusan Politik Eropa untuk Pemisahan Bisnis Google
JERMAN, Berita HUKUM - Parlemen Eropa memutuskan untuk mendukung pemisahan bisnis Google sebagai tan

Munas APSI: Berharap Penuh Siap Bersaing dengan Advokat Asing
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dalam acara Musyawarah Nasional

Penganugerahan Film Festival IFFSRV dalam Rangka Hari Toleransi Sedunia
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka Hari Toleransi Sedunia, International Film Festival for Spiritu

Kerjasama Multipihak, BNPB Luncurkan Buku Infografis Provinsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pusat St

Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 264 ribu ekor sapi dari Australia pad

   

  Berita Terkini >>
   
Atlet Paragames dan Asian Games Peraih Medali Terima Penghargaan Bonus
Keadaan Darurat PBB untuk Banjir di Gaza
Teater Pelajar Suntikkan Pesan Antikorupsi
Keputusan Politik Eropa untuk Pemisahan Bisnis Google
Munas APSI: Berharap Penuh Siap Bersaing dengan Advokat Asing
Penganugerahan Film Festival IFFSRV dalam Rangka Hari Toleransi Sedunia

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Munas APSI: Berharap Penuh Siap Bersaing dengan Advokat Asing
Penganugerahan Film Festival IFFSRV dalam Rangka Hari Toleransi Sedunia
Kerjasama Multipihak, BNPB Luncurkan Buku Infografis Provinsi
Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun Lagi
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Diskusi Publik, Menguji Hukum Dalam Kekuasaan Penguasa
Yusril Ihza Mahendra: KPU Harus Segera Jalankan Keputusan Hakim
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com