Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Masyarakat Blokade Seluruh Kantor Instansi Pemerintah Manokwari
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Sebagian masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memblokade

2.412 Personel TNI Amankan KAA di Bandung
BANDUNG, Berita HUKUM - Sebanyak 2.412 personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan (Sa

Tapak Tilas KTT AA Tampilkan Iringan 'Manuk Dadali Dan Mojang Priangan' di Kota Bandung
BANDUNG, Berita HUKUM - Napak tilas 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) berlangsung di Bandung mul

Otobursa Tumplek Blek (OTB) Kembali Digelar 9-10 Mei
JAKARTA, Berita HUKUM - Otobursa Tumplek Blek (OTB), ajang kumpul dan pusat jual-beli onderdil dan p

Waskita Karya Gelar RUPS, Bagikan Deviden Rp100,31 Milyar
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Waskita Karya (Persero), Tbk (WSKT) [1,790 0 (+0,0%)] bakal menebar hasil

Polres Depok Koordinasi dengan 3 Polres terkait Penembakan Karyawan SPBU
DEPOK, Berita HUKUM - Kepolisian Resort Kota Depok akan berkoordinasi dengan Polres Bogor, Polres Ja

Gerakan Buruh Indonesia (GBI) Jelang Aksi Demo Terbesar May Day 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepekan lagi tanggal 1 Mei 2015 yang merupakan hari buruh Internasional atau

Lama Buron, Kader PDIP Lampura Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus Ketua DPRD Kabupaten Lamp

   

  Berita Terkini >>
   
Masyarakat Blokade Seluruh Kantor Instansi Pemerintah Manokwari
2.412 Personel TNI Amankan KAA di Bandung
Tapak Tilas KTT AA Tampilkan Iringan 'Manuk Dadali Dan Mojang Priangan' di Kota Bandung
Otobursa Tumplek Blek (OTB) Kembali Digelar 9-10 Mei
Waskita Karya Gelar RUPS, Bagikan Deviden Rp100,31 Milyar
Polres Depok Koordinasi dengan 3 Polres terkait Penembakan Karyawan SPBU

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Gerakan Buruh Indonesia (GBI) Jelang Aksi Demo Terbesar May Day 2015
Pekerja Rumahan Bukan Pekerja Murahan
Kita Tingkatkan Amal Ibadah dengan Produk Syariah
Partai Golkar Kubu ARB Yakin Menang Gugatan di PTUN
Markoni Koto Berharap Tidak Usah Ada Lagi Kritikan Setelah BG Dilantik Wakapolri
Sudah 1 Semester Pemerintahan Jokowi - JK, Tapi Semuanya Semakin Tidak Jelas

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Kata Yusril, Kepala Staf Kepresidenan Tidak Perlu Ada
Yusril: Jokowi agar Blusukan di Kuburan Menteng Pulo Lihat Sendiri. Kok di Pasar?
Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com