Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia adalah negara dengan luas hutan tropis dan keanekaragaman hayati t

Discovery Hotel & Convention Ancol Berpartisipasi di Earth Hour 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - “Hijaukan Hutan,Birukan Laut” merupakan tema Earth Hour 2015 yang diadakan S

ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, meminta Wakapolri Komjen (Pol) Ba

Kebijakan Pemerintah Soal Gula Tidak Konsisten
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan konsistensi pemerin

Komisi E: Apa Hebatnya Ahok Dibikinin Buku?
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat-PAN meng

27 Pati TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima laporan Korps Kenaikan Pangk

Digelar di Jakarta 20 April, 650 Peserta Sudah Mendaftar Ikuti World Economic Forum
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 650 peserta yang berasal dari 35 negara telah menyampaikan konfirma

150 Pegawai Tingkatkan Pemahaman Gratifikasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya sosialisasi terhadap kementerian dan instansi pemerintah lainnya,

   

  Berita Terkini >>
   
Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium
Discovery Hotel & Convention Ancol Berpartisipasi di Earth Hour 2015
ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
Kebijakan Pemerintah Soal Gula Tidak Konsisten
Komisi E: Apa Hebatnya Ahok Dibikinin Buku?
27 Pati TNI Naik Pangkat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
ARB: Wakapolri Harus Tindak Aksi Premanisme di Fraksi Golkar
Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'
Aktor, Presenter Olga Syahputra Meninggal Dunia
Kapolda Aceh Musnahkan Narkoba Hasil Tangkapan Polres Aceh Tamian

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Kata Yusril, Kepala Staf Kepresidenan Tidak Perlu Ada
Yusril: Jokowi agar Blusukan di Kuburan Menteng Pulo Lihat Sendiri. Kok di Pasar?
Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com