Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pertumbuhan ekonomi Frost & Sullivan mengharapkan meningkatnya juml

Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Laksma TNI FX. Agus Susilo me

8 Kuintal Sabu Dibakar, 4 Juta Jiwa Selamat Dari Racun Sang Bandar
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) membumihanguskan sabu sitaan dari jaringan na

Komisi I Bentuk Panja Pencurian Pulsa
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa dibentuk karena munculnya permasalahan

H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
JAKARTA, Berita HUKUM - H.Rhoma Irama siap dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

'Rock N Love' Film Perdana Band Kotak
JAKARTA, Berita HUKUM - Film berjudul 'Rock N Love' yang menampilkan para personel grup band Kotak y

Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univ

Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui dirinya telah memberi pandangan

   

  Berita Terkini >>
   
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media
8 Kuintal Sabu Dibakar, 4 Juta Jiwa Selamat Dari Racun Sang Bandar
Komisi I Bentuk Panja Pencurian Pulsa
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
'Rock N Love' Film Perdana Band Kotak

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK
Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Para Musisi Gandeng Asirindo Akan Somasi Rumah Karaoke Tak Berlisensi

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Yusril Ihza Mahendra
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
Thursday 14 Mar 2013 22:57:01
 
Acara diskusi publik di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik, ketika Hukum menghadapi kekuasan, menguji pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP. Terkait putusan terhadap mantan Kabag Reskrim Komjen Susno Duadji. Dialog diadakan di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Banyak kejanggalan terhadap kasus yang menimpa Komjen Purn Susno Djuadi, dari proses penyidikan hingga naik ke memori Kasasi.

Hadir dalam diskusi ini pembicara Prof Yusril Ihza Mahendra, Irjend Purn Arianto Sutadi, Friedrich Yunandi pengacara Susno, Firman Wijaya, dan pengacara Anas Urbaningrum, dengan moderator Aiman Wicaksono, wartawan senior.

Arianto Sutadi, yang merupakan rekan Susno Duaji dahulu di Kepolisian dan saat ini ditunjuk sebagai penasehat hukum Susno Duadji mengungkapkan, bagi saya, kalau orang salah harus ditindak, bukan berarti membela korps atau teman saya Susno, saya pribadi sudah pensiun pada tahun 2010. Kalau orang bukan type koruptor jangan di justifikasi sebagai koruptor.

Bagaimana putusan MA berbunyi permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel dan II: terdakwa, membebankan pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2500.

Menjelaskan menolak kasasi terdakwa dan tersangka, membebankan kepada tersangka membayar denda 2500, tidak ada perintah untuk masuk ke penjara.

Hanya membayar denda 2500 ini merupakan tangan Tuhan yang memperbaiki putusan itu, bukan saya membela koruptor, dan Susno tidak ada potongan sebagai koruptor.

Proses peradilan brengseknya, dan ini kebenaran Hakiki, hanya berdasarkan seorang saksi yang mengaku memberikan suap, dengan membawakan uang dalam bungkusan.

Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi publik ini mengatakan, bahwa saya berpendapat Pak Susno tidak bisa dieksekusi, karena putusan batal demi hukum, Pasal 197 KUHP bahwa dalam sebuah putusan ada perintah penahanan.

"Hanya orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia yang tidak paham dengan bunyi pasal 197 ayat 1, dan putusan harus mencatumkan itu, bila tidak batal demi hukum," ujar Yusril.

Batal demi hukum, itulah putusan tidak pernah ada, apanya yang mau di eksekusi. Dalam KUHP putusan segera masuk tidak ada.

Dan pembuktian ditahan ada pada pasal 197 ayat 1 dan 2, dan itu berbeda selama proses pemeriksaan di pengadilan hakim bisa melakukan penahanan.

"Pasal 197 itu perkara sudah selesai, menghukum dengan Ahmad, dengan menggunakan istilah ditahan, maksudnya bukan ditahan, namun di eksekusi,'' terang Yusril kembali.

Kalau tidak ada bunyi perintah penahanan dan eksekusi. Apa wewenang Jaksa melakukan eksekusi penahanan terhadap Susno.

Pertama bunyinya berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, nama lengkap, alamat, warga negara dan segera ada perintah menjalankan hukuman disebutkan hukumannya.

Saya Prof dan saya dosen di Medan. Di Medan ada kampus USU, apa saya bisa langsung masuk kampus dan mengajar disitu?

Tidak bisa mentang-mentang saya dosen, saya langsung mengajar, harus ada perintah surat dari Dekan.

Begitu juga Jaksa tidak bisa semena-mena, dan harus ada surat perintah, pungkas Yusril.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra

Kata Yusril, Kepala Staf Kepresidenan Tidak Perlu Ada
Yusril: Jokowi agar Blusukan di Kuburan Menteng Pulo Lihat Sendiri. Kok di Pasar?
Yusril Ihza Mahendra: Saya Harus Ingatkan Prabowo, Dia Jangan Coba-coba Langgar Konstitusi
Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014
Eva Sundari: Yusril Tak Perlu Sebar Psywar
Diskusi Publik: Menguji Pasal 197 Terkait Putusan MA Terhadap Susno Duadji
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com