Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus PLN
Dirut PLN Sofyan Basyir Jadi Tersangka Kasus PLTU Riau 1, Selanjutnya Nicke Widyawati Bakal Menyusul?
2019-04-24 22:31:51
 

Ilustrasi. Tersangka Sofyan Basyir, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) .(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyampaikan terkait kasus PLTU Riau 1, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, maka selanjutnya Nicke Widyawati yang sekarang Dirut Pertamina disinyalir pasti bakal menyusul juga menjadi tersangka, ungkap Ferdinand.

Adapun Ferdinand mengatakan, hal tersebut dikarenakan Nicke Widyawati yang kini menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ketika Nicke menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis di PLN pernah beberapa kali bertemu dengan eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Pertemuan ketiganya dalam pertemuan membahas proses kerja sama dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.

Ferdinand juga menjelaskan bahwa, ketiga pihak tersebut membahas pembentukan konsorsium proyek PLTU Riau-1 yang terdiri dari China Huadian Enginerring Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batu Bara, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan PT Perusahaan Listrik Negara Batu Bara (PLN BB). PJB dan PLN BB merupakan anak usaha PLN, sedangkan Samantaka Batubara adalah anak usaha BlackGold Natural Resources Limited.

Soalnya, Nicke juga diduga membantu atau bersama-sama dengan Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannnes terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1,

"Nicke Juga diduga melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak terkait, Tentu saja Nicke Widyawati bisa jadi tersangka menyusul Sofyan Basir," cetus Ferdinand, Rabu (24/4).

"Dari pertemuan tersebut juga ada empat peran Nicke Widyawati yakni; Pertama,
Ikut menunjuk perusahaan Blackgold untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1. Kedua, Nicke adalah Direktur PLN yang banyak berhubungan dengan Eni dan Johannes. Soalnya, dikarenakan posisi sebagai Direktur Pengadaan Strategis PLN, jelas Ferdinand.

Sebagai Direktur PLN yang memonitor kerjasama proyek PLTU Riau 1 karena ada keluhan dari Johannes tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1. Terakhir, membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC dengan perusahaan-perusahaan konsorsium.

"Karena itu KPK jangan terlalu lama untuk menetapkan Nicke Widyawati sebagai Tersangka Juga agar tidak terkesan tebang Pilih nantinya," tegas Ferdinand

Walau dalam kasus gratifikasi ini tidak ada kerugian keuangan negara, namun sambung Waketum FSP BUMN Bersatu mengulas, "hanya karena pratek broker yang dilakukan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham yang mainnya becek dan tidak professional dalam dunia pencaloan proyek proyek listrik 35 ribu MW programnya Pak Joko Widodo," tandasnya.(bh/mnd)





 
   Berita Terkait > Kasus PLN
 
  Hakim Tipikor Vonis Bebas Mantan Bos PLN Sofyan Basir
  KPK Mulai Intensif Dalami Peran Mantan Dirut PLN dalam Kasus Proyek PLTU Riau-1
  KPK Jadwalkan Periksa Direktur PLN Regional Sulawesi dan Kalimantan
  Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN, KPK Didesak Periksa Jampidsus Adi Toegarisman
  KPK Cegah dan Tangkal Dirut PLN Nonaktif Sofyan Basir
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM

Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2