Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Direktur LPI, Boni Hargens: 'Propaganda Ala Rusia' Timbulkan Kecemasan dan Merusak Demokrasi di Indonesia
2019-02-09 19:57:27
 

Boni Hargens (paling kanan) dan beberapa narasumber dalam diskusi LPI ke-21 di Kuningan Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, "Propaganda Ala Rusia" adalah istilah yang muncul dalam peta politik global sejak Perang Dingin. Rusia selalu dinamis dalam menerapkan pendekatan propaganda dalam rangka memperkuat pengaruhnya di dunia.

Boni menambahkan, pada abad ke-21, sejak serangan 2008 ke Georgia, terjadi evolusi yang luar biasa dalam pendekatan Rusia untuk Propaganda (Paul & Matthews, 2016). Pendekatan baru ini diperkuat saat pencaplokan semenanjung Krimea tahun 2014 di negara itu.

"Pendekatan yang dikenal dengan istilah 'Firehose of Falsehood' ini terus diperkuat ketika mendukung konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Suriah dan dalam rangka melawan sekutu NATO. Dengan kata lain, 'Firehose of Falsehood' menjadi model propaganda baru pasca-Perang Dingin," ujar Boni Hargens dalam acara diskusi bertema "Propaganda Rusia, Ancaman Bagi Demokrasi Kita?", di Gado-Gado Boplo Satrio, Karet, Kuningan, Jakarta, Sabtu (9/2).

Menurut Boni, kehadiran teknologi memungkinkan Rusia menemukan model propaganda baru dalam politik global. Christopher Paul dan Miriam Matthews (2016) memakai istilah “Firehose of Falsehood” karena dua karakter dasar ini: (a) besarnya jumlah saluran informasi dan pesan setelah hadirnya Internet and (b) niat tanpa rasa malu untuk menyebarkan berita bohong.

"Mereka mengatakan, Propaganda Rusia memang menghibur, tetapi membingungkan sekaligus membuat audiens kewalahan (Paul & Matthews, 2016)," jelasnya.

Boni menegaskan, 'Propaganda Ala Rusia' tersebut adalah salah satu bentuk kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh pihak oposisi dengan menyemburkan kebohongan-kebohongan publik.

Ia menyebutkan, ada empat ciri dari 'Propangada Ala Rusia' antara lain High-volume and multichannel, Rapid, continuous, and repetitive, Lacks commitment to objective reality dan Lacks commitment to consistency.

Selain itu, Boni juga mengungkapkan, teori 'Propaganda Ala Rusia' menjadi kecemasan bagi demokrasi di Indonesia dan berdampak buruk terhadap nilai-nilai peradaban serta keutuhan bangsa.

"Pertama, pemilu dipandang sebagai perang, bukan kontestasi pilihan politik. Kalau dipahami sebagai perang, maka pemilu berpotensi melahirkan kekerasan horizontal yang serius karena membelah masyarakat dengan cara kasar dan jahat," kata Boni Hargens.

"Kedua, pendekatan ala Rusia menghancurkan seluruh tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan. Demokrasi Pancasila adalah kombinasi antara demokrasi modern dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan persaudaraan di tengah perbedaan. Pendekatan baru ini menghancurkan seluruh prinsip baik ini," lanjutnya.

"Ketiga, kepemimpinan politik yang dilahirkan dari model propaganda kebohongan akan melahirkan rezim kebohongan. Konsekuensinya, kekuasaan tidak akan bekerja untuk rakyat melainkan utuk kepentingan oligarki nasional maupun global yang telah berjasa dalam pemenangan. Untuk itu, kami menghimbau agar model propaganda ini segera dihentikan," tandas Boni Hargens.

Sementara, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta angkat bicara dan membantah soal istilah 'propaganda Rusia' yang yang dituding Patahana Capres 01 Joko Widodo, untuk menggambarkan fitnah terhadap dirinya di Pilpres 2019.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva menyatakan tak terima dengan menulikan protes penggunaan istilah "Propaganda Rusia" yang disebut calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Pernyataan ini disampaikan lewat serangkaian cuitan di Twitter lewat akun Kedutaan Besar Rusia di Indonesia menulis:

"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan "propaganda Rusia" oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut." tulis Kedutaan Russia melalui akun Twitter, @RusEmbJakarta, Senin (4/2).

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami."

Sementara, pernyataan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta ini menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Kota Surabaya, Sabtu (2/2) lalu. Jokowi menuding dunia perpolitikan Indonesia saat ini dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

"Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda, yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, semburan-semburan dusta, semburan-semburan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sebagai intelektual-intelektual," tuding Jokowi.(bh/amp/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Wakil Ketua DPR: Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
  Cawapres Sandiaga Uno Dialog dengan Nelayan Probolinggo
  Mabuk Keajaiban di Balik Sulitnya Menasehati Sebagian Pendukung Fanatik Petahana
  Waktu Aset BPPN Banyak Dibeli Asing, Lahan PT Kiani Dipercayakan agar Dibeli oleh Prabowo
  Datang ke Surabaya, Prabowo Dapat Dukungan dari Jamaah Thoriqoh Syathoriyyah
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

 

  Berita Terkini
 
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba

BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019

37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2