Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Din Syamsuddin: Rakyat Tak Inginkan Pemimpin Hasil Kecurangan
2019-05-01 18:21:25
 

Ilustrasi. Tampak Prof Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI saat acara di kantor pusat MUI di Jakarta, Jum'at (19/4) lalu.(Foto: BH /na)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga situasi damai dan kondusif pascapemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019.

Menurut dia, semua elemen masyarakat, khususnya umat Islam, perlu menghindari cara-cara kekerasan bila menemukan masalah selama proses pemilu. Selain itu, Din meminta agar pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menempuh jalur konstitusional.

"Selesaikanlah masalah yang ada lewat jalur konstitusi dengan prinsip kejujuran dan keadilan oleh semua untuk semua. Dan jangan sampai mengabaikan persatuan dan kesatuan," ujar Din Syamsuddin usai menggelar Rapat Pleno ke-38 Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (24/4) lalu.

Khususnya bagi umat Islam, dia mengingatkan agar jangan sampai persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) merenggang. Di samping itu, lanjut dia, pihaknya juga mengimbau lembaga penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip dan sikap kejujuran serta keadilan. Demikian pula bagi aparat keamanan dan para peserta pesta demokrasi itu.

"Tolong KPU secara jujur dan adil, transparan dan akuntabel. Jangan ada dusta. Jangan ada kebohongan. Jangan ada kecurangan," kata ketua umum PP Muhammadiyah 2005-2015 itu.

Din menuturkan, rakyat tidak ingin pemimpin yang lahir dari hasil kecurangan, baik Presiden maupun anggota DPR.

"Agar Pemilu dan Pilpres dan tahapan-tahapan selanjutnya harus berlangsung sesuai prinsip dan amanat, mandat konstitusi yaitu jujur dan adil," jelas Din.(nusanews/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020

Arab Saudi: Seluruh Masjid akan Kembali Menggelar Sholat Berjemaah Mulai 31 Mei, Kecuali di Mekah

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Dikunjungi Dirbinmas Polda Metro, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Beri Apresiasi

Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2