Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah
2021-10-17 05:25:19
 

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hadir dalam seminar nasional DPP Ikatan Alumni UNY bertajuk Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah, Selasa (12/10) Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengungkapkan bahwa berdirinya sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah terpencil bukanlah hal baru.

"Murid-murid di Muhammadiyah itu tidak terdiri dari warga Muhammadiyah saja atau masyarakat muslim saja. Tapi siapa saja yang belajar di Muhammadiyah akan diterima dengan sebaik-baiknya. Nah karena itulah maka banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi historis bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu berdiri lebih dulu dibandingkan dengan sekolah-sekolah pemerintah," tutur Mu'ti.

Abdul Mu'ti lantas menceritakan beberapa pengalamannya ke daerah terluar, salah satunya adalah wilayah Subaim dan Sofifi di Maluku Utara yang hanya memiliki lembaga pendidikan sekolah dasar saja.

"Pemikiran Muhammadiyah sederhana, bahwa masyarakat di situ tidak boleh berhenti pendidikannya hanya sampai tingkat SD. Mereka harus belajar pada tingkat yang lebih lanjut dan karena pemerintah tidak menyelenggarakan pendidikan maka Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan SMP yang saya mendapat cerita bagaimana mereka berjuang dari nol yang memang di situ sekolahnya dimulai dari prinsip yang penting ada sekolah saja dulu," kenangnya.

Pengalaman seperti di Subaim dan Sofifi ini menurut Mu'ti banyak ditemukan di berbagai daerah. Misalnya SD dalam kisah populer Laskar Pelangi, bahkan hingga Perguruan Tinggi di Indonesia Timur yang mayoritas peserta didiknya adalah non muslim.

"Pertimbangan pragmatis dan strategis karena masyarakat tidak mungkin selalu bisa keluar kuliah dari pulau karena sangat mahal dan agar bisa terjangkau dan bisa melayani masyarakat maka didirikanlah sekolah tinggi itu. Dan bupatinya pada waktu itu sangat berbahagia," ucapnya.(muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Enam Permintaan Haedar Nashir untuk Dunia Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah
  Benarkah Muhammadiyah 'Kenyang' di era Orde Baru?
  Muhammadiyah Komitmen Lawan Kekerasan Seksual, Penolakan Permendikbud 30 Murni Karena Substansi
  HNW Mengapresiasi Putusan Muhammadiyah, Menyebut Indonesia Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
  Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2