Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kemendag
Dari Kantor Mendag Enggartiasto Lukita, KPK Sita Dokumen Perdagangan Gula
2019-04-30 09:33:17
 

Ilustrasi. Mendag Enggartiasto Lukita (kiri).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya menyita sejumlah dokumen terkait perdagangan gula pada saat menggeledah di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait perdagangan gula," kata Febri saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (29/4).

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh di kantor Kemendag, para tim penyidik KPK membawa dua koper berwarna hitam dan oranye sekitar pukul 18.25 WIB. Mengenakan masker, para penyidik meninggalkan gedung Kemendag dengan mobil terpisah.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, penggeledahan ruang Mendag Enggartiasto Lukita dilakukan untuk menindaklanjuti keterangan dari kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso.

Agus menyebut ada keterangan di penyidikan soal dugaan aliran dana dari Enggar.

"Ada keterangan yang membutuhkan (dan) menemukan alat bukti yang lebih. Kan disampaikan salah satunya uangnya dari sana. Ya, kita dalami barangkali ada keterkaitannya, barangkali yang disampaikan itu betul," ujar Agus.

Dari keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan terkait kasus Bowo Sidik, tim penyidik bergerak. Ditelusuri juga dugaan sumber aliran dana lainnya ke Bowo Sidik, anggota Komisi VI DPR.

"Iya kita telusurilah," kata Agus saat ditanya soal dugaan pihak lain pemberi uang ke Bowo Sidik.(bh/br)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik

Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong

Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2