BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Latihan STS GPOI Garuda Canti Dharma 2014 Ditutup
BOGOR, Berita HUKUM - Latihan STS (Senior Training Seminar) Global Peace Operations Initiative (GPOI

Proses Belajar Mengajar di SDN I Banda Alam Kurang Pengawasan Dinas
ACEH, Berita HUKUM - Kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan kabupaten Ace Timur membuat aktifit

Puluhan Orang Tewas Saat Sholat Jumat di Irak
IRAK, Berita HUKUM - Pejabat keamanan di Irak mengatakan puluhan orang tewas dalam sebuah serangan t

Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin meminta segenap pihak menghorma

Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke depan harus berani membongkar RAPBN 2015 yang diajukan pemerinta

Si Jago Merah Ratakan 30 Bangunan Rumah Gang Musi Samarinda
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kebakaran yang lasim di sebut si jago merah kembali beraksi dan menghangus

Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
JAKARTA, Berita HUKUM - Fase dua pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga akhir ta

MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan yang dia

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Latihan STS GPOI Garuda Canti Dharma 2014 Ditutup
Proses Belajar Mengajar di SDN I Banda Alam Kurang Pengawasan Dinas
Puluhan Orang Tewas Saat Sholat Jumat di Irak
Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’
Si Jago Merah Ratakan 30 Bangunan Rumah Gang Musi Samarinda

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
Tim Prabowo-Hatta Desak Komnas HAM Klarifikasi Pernyataan Novelius Pigai

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus BANSOS
Dada Rosada Bantah Perintahkan Suap Hakim Setyabudi
Saturday 01 Jun 2013 00:06:33
 
Dada Rosada Walikota Bandung sat di panggil KPK, (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai diperiksa Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Jumat (31/5) malam, Walikota Bandung Dada Rosada menyampaikan berapa bantahan terkait kasus dugaan suap Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2010. Termasuk dugaan bahwa dia yang menyuruh Toto Hutagalung untuk menyuap hakim Setyabudi.

"Menyuruh, enggak enggak," ujar Dada, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (31/5) malam.

Saat dikonfirmasi kenapa KPK sering memanggilnya sebagai saksi, Dada mengatakan hal tersebut untuk mempercepat penyelesaian kasus suap yang sedang ia jalani ini.

"Ini dalam rangka mempermudah dan mempercepat," kata Dada.

Dada hari ini menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam lamanya oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan ke lima kalinya yang dijalani dia. Namun, Dada mengaku bingung mengapa penyidik selalu memeriksanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yaitu Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono (ST), Ketua Ormas Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung (TH), anak buah Toto, Asep Triana (AT).Selain mereka bertiga, KPK juga telah menetapkan tersangka terhadap Herry Nurhayat (HN), PLT Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Kasus itu terbongkar setelah KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Jumat (22/3) lalu dimana KPK menangkap tangan Asep Triana dan Hakim Setyabudi wakil hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Perkembangan dari operasi OTT ini, akhirnya mengarah ke Dada, sebab dalam penangkapan KPK menemukan bukti adnya transaksi penyerahan uang suap yang berlangsung di ruangan Hakim Setyabudi. Saat itu KPK menyita uang Rp 150 juta yang merupakan uang suap kepada tersangka Hakim Setyabudi.(bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Kasus BANSOS

KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com