Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi V DPR
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
2021-01-16 20:18:18
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah bergerak cepat menangani bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Irwan mengingatkan, terdapat ribuan warga yang terendam banjir 2 meter sampai 3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulbar akibat gempa.

Hal itu ditegaskan Irwan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu (16/1). "Belum lagi, jika menghitung kerugian materil harta, rumah, dan lain-lain akibat bencana tersebut. Pemerintah jangan lambat penanganan dan penyelamatan, walau sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19," ujar Irwan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menyampaikan, Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi sistem mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana yang terjadi di tanah air. Karena, ungkapnya, jika berkaca selama ini pemerintah seolah terlihat gelagapan dalam penanganan dan bencana.

"Peta rawan bencananya bagaimana? Rawan banjir? Rawan longsor? Rawan gempa? Apakah masyarakat bisa akses setiap saat informasi itu, sehingga ada kesiapan dan kesadaran untuk lebih respect pada alam dan lingkungan," tandas legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Menutup pernyataannya, Irwan menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sulbar dan Kalsel. "Semoga korban yang meninggal diterima di sisi Tuhan, dan korban yang selamat bisa diberikan kesabaran dan ketabahan," tutur Irwan.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Komisi V DPR
 
  DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
  Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan
  Komisi V: Selesaikan Mekanisme Subsidi, Baru Hapus KRL Ekonomi
  Pemerintah Wajib Segera Laksanakan Wajib Belajar 12 Tahun
 
ads1

  Berita Utama
Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

Cukai Tembakau Naik, DPR Dorong Insentif Bagi Industri HPTL

Selamat Jalan 'Brigade Sejati' Brigadir Anumerta Herlis, Tunai Sudah Janji Bhaktimu

Earthling Indonesia, Cara Kaum Muda Berbuat Baik untuk Bumi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2