Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Energi Alternatif
DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
2018-06-29 19:12:23
 

Ilustrasi. Energi baru dan terbarukan dari solar panel.(Foto: Istimewa)
 
SIPRUS, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar menegaskan perlu adanya komitmen bersama dalam menekan ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan dampak ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.

Hal itu ia katakan saat memimpin delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Forum Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Pissouri Bay, Siprus, Rabu (27/6).

"Kita sampaikan agar negara-negara produsen minyak sudah seharusnya menyadari pentingnya energi baru dan ramah lingkungan. Kita minta mereka segera membuat kebijakan terkait energi baru dan ramah lingkungan itu," usul Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Pada pertemuan yang dihadiri 20 parlemen dari kawasan Asia itu, Rofi' juga menyampaikan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi berbasis fosil.

Ia juga mendesak APA meneguhkan kembali komitmen global untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2 celcius. Menurutnya, Anggota APA jangan sampai menarik diri secara sepihak dari Kesepakatan Paris seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Meskipun demikian, politisi PKS itu turut mengingatkan bahwa dalam menjaga lingkungan hidup jangan sampai menghambat kerja sama perdagangan.

"Saya juga mengingatkan bahwa berfokus kepada masalah lingkungan hidup, jangan kemudian jadi penghambat kerja sama perdagangan dan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi, utamanya negara-negara berkembang menjadi sangat penting. Di sini kita memerlukan saling pengertian antarnegara di dunia," pungkasnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Energi Alternatif
 
  DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
  Aturan Energi Bersih Mesti Adil
  Ada 9 Pembangkit Senilai Rp20,6 Triliun Segera Teken Jual Beli Listrik ke PLN
  Wakil Ketua DPR: Perlu Kepastian Regulasi Energi Baru Terbarukan (EBT)
  DPR Dorong UU Energi Baru Terbarukan (EBT)
 
ads

  Berita Utama
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

 

  Berita Terkini
 
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

Kasus Hotel Aston Bali Bukti Masih Maraknya Mafia Kepailitan di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2