Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PLTA
DPR Pertanyakan Progres PLTA Batang Toru dan Pembangkit Belawan
Friday 26 Jul 2013 15:32:21
 

Anggota Komisi VII DPR (Fraksi Golkar), Bobby Adhityo Rizaldi.(Foto: Ist)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII ke Sumatera Utara, Bobby Adhityo Rizaldi (Fraksi Golkar) mempertanyakan progres PLTA 1, 3 dan 4 di Batang Toru dan progres kesiapan pembangkit di Belawan untuk menerima gas Arun.

“Kami ingin menanyakan progresnya sampai dimana dan apa yang menghambatnya,” kata Bobby saat pertemuan tim dengan GM Pertamina dan GM PLN wilayah bagian utara serta BPH Migas Medan, Rabu malam (24/7).

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu, kata Bobby, Gubernur Sumut menanyakan hal tersebut. Jika sampai akhir tahun ini PLN tidak bisa menunjukkan progresnya, Gubernur Sumut minta pelaksana Batang Toru diswastakan saja.

“Sedangkan di Jakarta sendiri, PLTA Batang Toru ingin dimasukkan ke dalam RUPTL,” jelas Bobby.

Sementara, informasi yang didapatnya dari media, yang menghambat PLTA Batang Toru karena FSnya yang dilakukan PLN itu tidak selesai-selesai.

"Untuk pembangkit di Belawan, kami ingin mengetahui bagaimana progres dan kesiapannya untuk menerima gas Arun,” imbuh Bobby. Karena di Jakarta, menurut Bobby tender sudah dilaksanakan dan pelaksanaan pekerjaan sudah akan dimulai di Arun. Pipa juga sudah akan dimasukkan dan estimasi awal 2015 kloter pertama sudah ada first guest. “Jangan sampai infrastruktur sudah ada, tetapi pembangkit Belawan tidak bisa mengambilnya,” harapnya.

“Karena kami juga mendengar, semoga hanya isu saja bahwa PLN tidak mau ada gas di Arun,”tambahnya. Bobby menegaskan, bahwa proyek pembangkit di Belawan merupakan proyek nasional yang masuk dalam instruksi Presiden.(sc/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2