Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
2019-01-10 08:13:55
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mengintegrasikan moda transportasi dengan sejumlah daerah penyangga di Jawa Barat dan Banten.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, kesiapan tersebut disampaikan langsung saat rapat terabatas, Selasa (8/1), bersama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi); Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; serta Gubernur Banten, Wahidin Halim.

"Secara prinsip DKI siap dan kemarin saya ditugaskan Pak Jusuf Kalla untuk membahas lebih detail mengenai arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden. Sebagai langkah awal, kita akan maksimalkan penataan atau integrasi moda transportasi di DKI," ujarnya, Rabu (9/1).

Anies menjelaskan pesan dari pemerintahan pusat kepada ke DKI Jakarta adalah perencanaan transportasi yang bisa mengintegrasikan antar moda dengan perencanaan kawasan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Kita perlu segera melakukan pembenahan agar perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan," terangnya.

Menurutnya, realisasi integrasi moda transportasi antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitar akan berdampak positif terhadap upaya mengatasi kemacetan dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

"Integrasi itu akan memudahkan dan mendorong masyarakat lebih menggunakan transportasi umum," ungkapnya.

Anies menambahkan, dalam rapat tersebut, Jokowi juga mengamanatkan agar beberapa jalan nasional di Ibukota ke depan bisa dikelola 100 persen oleh Pemprov DKI. Sebab, dari 38 jalan nasional di DKI baru 25 ruas jalan yang sudah diserahkan pengelolaanya oleh pemerintah pusat.

"Pengelolaan bukan kepemilikan aset. Itu nantinya juga akan memberikan kemudahan berkaitan dengan pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI," tandasnya.(ma/tr/beritajakarta/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
  Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
  DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
  Gubernur Anies Pastikan Pantai Kita dan Pantai Maju Terbuka Jalasena untuk Warga
  Gubernur Anies Dapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018
 
ads

  Berita Utama
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

 

  Berita Terkini
 
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

Pertama Kalinya Simulasi Keselamatan Penerbangan Garuda Indonesia, Diikuti oleh Jajaran Direksi

Soal Pembatasan Berbagi Pesan WhatsApp, Pengguna: Tidak Signifikan Jika Hanya Cegah Hoax

Peternak Ayam Petelur Ngadu Sulit Dapat Pakan Jagung

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2