Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Hong Kong
China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang
2019-11-29 06:30:31
 

Aksi protes di Hong Kong telah berlangsung sejak Juni.(Foto: REUTERS)
 
HONG KONG, Berita HUKUM - Pemerintah China memperingatkan akan menempuh langkah-langkah balasan terhadap Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang untuk mendukung gerakan demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.

China menuduh Amerika Serikat (AS) mempunyai "niat jahat" setelah Kongres mengesahkan rancangan undangan dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Trump.

"Kami memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak secara keras kepala bertindak semaunya sendiri, jika tidak, China akan mengambil tindakan balasan, dan Amerika harus menanggung seluruh akibatnya." Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina pada, Kamis (28/11).

Tidak disebutkan langkah balasan apa yang akan ditempuh China, selain kecaman dan ancaman.

"Amerika mengesampingkan fakta-fakta dan mendistorsi kenyataan.

"Negara itu secara terbuka mendukung para penjahat yang suka berbuat kekerasan yang merusak berbagai fasilitas, membakar, menyerang warga sipil tak bersalah, menginjak-injak aturan hukum, dan membahayakan ketertiban masyarakat."

Status istimewa

Pemerintah Hong Kong mengatakan legislasi itu mengirimkan sinyal yang keliru kepada pemrotes dan tidak membantu menenangkan suasana.

Namun salah satu figur penting dalam gerakan protes, Joshua Wong, mengatakan undang-undang AS itu merupakan "pencapaian luar biasa" bagi "semua orang Hong Kong".

Presiden TrumpHak atas fotoREUTERS
Image captionPresiden Trump mengatakan ia meneken RUU untuk "menghormati Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong".

Berdasarkan undang-undang yang diberi nama Akta Demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu, Departemen Luar Negeri AS harus melakukan verifikasi setiap tahun apakah Kong Kong masih menikmati otonomi yang selama ini dipraktikan untuk mempertahankan status istimewanya dalam bidang perdagangan dengan Amerika Serikat.

Dengan menyandang status perdagangan khusus dengan Amerika Serikat, wilayah itu tidak terpengaruhi oleh sanksi-sanksi atau tarif AS yang dikenakan kepada China.

RUU itu mulai dibahas pada Juni lalu ketika gerakan protes di Hong Kong masih pada tahap awal. Dengan suara mutlak, DPR AS menyetujui RUU bulan lalu.

Di dalam legislasi itu disebutkan: "Hong Kong adalah bagian dari China tetapi memiliki sistem ekonomi dan hukum yang sangat berbeda."

"Review tahunan akan menilai apakah China telah mengikis kebebasan sipil di Hong Kong dan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Dasar Hong Kong."

Gelombang protes terjadi mulai Juni, semula menentang RUU Ekstradisi ke China tetapi gerakan itu kemudian berkembang menjadi gerakan prodemokrasi. Meskipun RUU ditarik pada bulan September unjuk rasa terus berlanjut hingga kini.

Hong Kong adalah bagian dari China namun bekas jajahan Inggris ini memiliki otonomi dan penduduknya juga memiliki lebih banyak hak dibandingkan warga China.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Hong Kong
 
  China Nyatakan akan Balas 'Niat Jahat' Presiden Trump karena Mendukung Protes Prodemokrasi Hong Kong dalam Undang-undang
  Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
  Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
  Hong Kong Akhirnya Mencabut RUU Ekstradisi ke China Daratan yang Memicu Protes Besar
  Demonstran Ditembak Pertama di Hong Kong Setelah Parade Perayaan 70 Tahun Kekuasaan Komunis China
 
ads1

  Berita Utama
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri Harus Usut Oknum Imigrasi yang Bantu Djoko Tjandra

Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan

Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pemukulan Anggotanya, Ketum KPMP Datangi Polres Metro Bekasi

Polisi Sita 131 Kg Sabu dan 160 Kg Ganja Hasil Ungkap Jaringan Narkoba Sumatera-Jawa

Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2