Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
JAKARTA, BeritaHUKUM H.Rhoma Irama siap dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

'Rock N Love' Film Perdana Band Kotak
JAKARTA, Berita HUKUM - Film berjudul 'Rock N Love' yang menampilkan para personel grup band Kotak y

Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univ

Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui dirinya telah memberi pandangan

Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun

Panglima TNI: Kekuatan Pemimpin Berada di Anak Buah
SURABAYA, Berita HUKUM - Kekuatan seorang Panglima TNI berada di anak buah, karena itu seorang pemim

Harus Mundur Saat Menjadi Caleg, PNS Gugat UU Pemilu Legislatif
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU No. 18/2012 tentang

Inilah Peraturan Presiden Tentang Badan Ekonomi Kreatif
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/1), di Istana Negara, Jakarta,

   

  Berita Terkini >>
   
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
'Rock N Love' Film Perdana Band Kotak
Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK
Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Panglima TNI: Kekuatan Pemimpin Berada di Anak Buah

Untitled Document



  Berita Utama >
   
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK
Buntut Pernyataan 'Rakyat Nggak Jelas' Menko Tedjo, Akhirnya Wapres Beri Pandangan
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Para Musisi Gandeng Asirindo Akan Somasi Rumah Karaoke Tak Berlisensi
Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya

SPONSOR & PARTNERS



















Cyber Crime    
 
Penyadapan
Cara Cek Apakah Telepon Anda Disadap?
Sunday 23 Feb 2014 13:47:37
 
2 Contoh hasil tampilan layar handphone saat mengecek ke *#61#.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM, Maraknya aksi penyadapan telekomunikasi via Handphone yang dilakukan oleh berbagai pihak, ini cara mengetahui atau cara mengecek telepon (handphone) disadap. Sekarang ini sedang maraknya berita bahwa beberapa telepon dari pejabat-pejabat Indonesia disadap oleh Pemerintah Australia. Untuk mencegah terjadinya handphone disadap, perlu dilakukan pengecekan secara rutin terhadap handphone anda, agar proses sadap handphone bisa diketahui lebih dini.

Pada kesempatan kali ini, onnymedia.com akan share mengenai cara mengetahui atau cara mengecek, apakah handphone kita telah disadap atau tidak. Adapun cara mengeceknya, simak berikut ini :

1. Ketik *#61# lalu Call untuk semua jenis handphone

2. Jika muncul tulisan seperti gambar berikut ini, berarti handphone anda aman dari urusan sadap menyadap.

3. Jika muncul tulisan atau nomor handphone atau telepon yang tidak dikenal, maka lakukan pe-non aktifan fitur forwarding atau ganti nomor handphone anda.

Sementara, hasil penelusuran pewarta dengan menggunakan nomer hanphone lainnya, ada tampilan yang berbeda, bertuliskan: Pemindahan panggilan bila tidak dijawab Suara: +62811066881 setelah 25 detik. Setelah di cek ke nomer telp yang diarahkan tersebut yang tidak dikenal, dan mencoba menghubunginya muncul tulisan membingungkan pewarta, apakah nomer handphone tersebut berarti sudah disadap?

Demikian cara mudah mengecek, apakah handphone anda telah disadap atau tidak. Semoga bermanfaat.(onm/bhc/sya)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Penyadapan

Cara Cek Apakah Telepon Anda Disadap?
Hakim AS: Penyadapan 'Tak Melanggar UU'
Penyadapan Pejabat RI: Dubes Korsel Bantah Terlibat, Dubes Singapura Lapor Pemerintahnya
Tanggapi Penyadapan, Polri Siap Hentikan Kerjasama dengan Australia
Penyadapan Asing Menginjak Kedaulatan Negara
Pasal Penyadapan Tak Berlaku Bagi KPK
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com