Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Mesir menetapkan status darurat selama tiga bulan di sebagian wilayah semenanj

Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
KUPANG, Berita HUKUM- Ratusan ekor sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah Ďauto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

   

  Berita Terkini >>
   
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Politik    
 
Pilgub Jabar
Bupati Bogor Jadi Tersangka, Tim Sukses Aher-Deddy Lepas Tangan
Thursday 14 Mar 2013 13:16:25
 
Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JABAR, Berita HUKUM - Bupati Bogor Rachmat Yasin ditetapkan menjadi tersangka terkait Pilgub Jabar. Tim sukses Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar tak mau ikut campur.

"Semua yang terkait dengan masalah ketentuan kampanye ya harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau ada tim kampanye yang pejabat negara dan dianggap melanggar ya itu tanggung jawab masing-masing," kata tim sukses Aher-Deddy dari Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, saat dihubungi, Kamis (14/3).

Menurut Yuddy seharusnya sebagai pejabat publik, Yasin tahu aturan yang berlaku. Sehingga ketika melanggar maka sudah harus siap menghadapi konsekuensinya.

"Masing-masing sudah tahu peraturan dan konsekuensi dan apa yang seharusnya dilakukan dalam kampanye. Dan kalau dia melanggar, tanggungjawab tidak bisa disalahkan ke calon apalagi tim kampanye keseluruhan," kata Yuddy.

Namun Yuddy menyayangkan penetapan tersangka Yasin. "Kami sebagai tim kampanye Aher-Deddy tentu menyayangkan hal tersebut. Kami memberikan apresiasi kepada Pak Rachmat Yasin yang telah mendedikasikan diri dalam pemenangan Aher, walaupun langkah beliau dianggap salah secara peraturan," tandasnya.

Rachmat dilaporkan Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor Yana Nerheryana lantaran menjadi jurkam dalam kampanye salah satu pasangan calon Pilgub Jabar di Bojonggede, Bogor, pada Sabtu (16/2) lalu. Namun untuk menjadi jurkam, Rachmat tidak mengantongi surat izin cuti dari Kemendagri. Kemestian surat izin cuti untuk jurkam bagi pejabat publik ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda.

Polisi pun telah menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka terkait Pilgub Jabar. "Kami sudah periksa dia. Dari hasil pemeriksaan kami, dia ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan itu berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, ketua Panwaslu dan rekaman video. Semua penyidikan memenuhi unsur pelanggaran," tegas Kapolresta Depok Kombes Pol Achmad Kartiko di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Rabu (13/3).

Sementara itu, Kapolres Kota Depok Kombes Achmad Kartiko di Mapolres Depok mengatakan bahwa, "Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) telah memeriksa para saksi dan alat bukti. Hasilnya sudah memenuhi unsur tindak pidana pemilu," kata , Rabu (13/3).

Menurut dia, Rachmad Yasin ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (11/3). "Beliau sudah diperiksa Senin dan langsung ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Bupati Rachmat diperiksa di Markas Polresta Depok atas laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Rachmat dituduh melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan kampanye ilegal di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dikatakannya semua berkas pemeriksaan sudah lengkap dan Rabu (13/3) telah dilimpahkan di Kejari Bogor.

Bupati Bogor, kata dia, melanggar undang-undang Pemilu nomor 32 tahun 2004 pasal 116 ayat 4 junto pasal 80 yang berbunyi intinya pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan diancam dengan pidana penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan denda paling sedikit Rp 600.000 dan maksimal Rp 6 juta.

Adapun mengenai kampanye yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Kartiko mengatakan tidak ada laporan dari Panitia Pegawas Pemilu (Panwaslu) Depok. "Kami kan sifatnya pasif, harus ada laporan dari panwaslu terlebih dahulu," ujarnya.

Sedangkan Ketua Panwaslu Kota Depok Sutarno juga membenarkan adanya pemeriksaan Bupati Bogor Rahmad Yasin terkait Pilgub Jabar. Namun dirinya tidak dalam kapasitas menjelaskan duduk perkara yang dilaporkan. "Saya hanya mendampingi saja untuk melaporkan ke Polres Depok, kalau ingin tahu detailnya tanya Panwaslu Kabupaten Bogor," ujarnya.(dbs/bhc/sya)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pilgub Jabar

MK Tolak Gugatan Pilkada Rieke-Teten
Saksi KPU dan Saksi AHER-Demiz Bantah Keterangan Saksi Pemohon
Saksi Ungkap Selebaran, Rieke Anak PKI
Rieke Sambangi Buruh PT Matahari Cimahi
MPBI: Desak Megawati Calonkan Tokoh Buruh Dampingi Rieke
Sidang Gugatan Sengketa Pemilukada Jawa Barat, Tim Rieke-Teten di MK
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com