Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Komisi III
Buku 'Ngeri-Ngeri Sedap', Catatan Kritis Ketua Komisi III DPR
2017-09-12 08:24:51
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalimat "ngeri-ngeri sedap" sangat relevan dan kontekstual dengan situasi terkini. Kita bisa melihat bahwa presiden dan para Menteri terus menunjukkan kerja keras, membangun negeri dari Sabang sampai Merauke. Demikian diungkapkan Politisi kawakan Golkar Bambang Soesatyo di sela-sela peluncuran bukunya "Ngeri-Ngeri Sedap" di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR ini menilai gerak langkah pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi pada saat bersamaan juga terdengar suara ketidakpuasan dari sejumlah elemen masyarakat.

"Kita cemas dan prihatin karena tiba-tiba persoalan SARA muncul lagi. Kita terhenyak karena elemen anti Pancasila ternyata eksis dalam masyarakat kita. Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat pun kembali dibuat bingung karena ada SARACEN yang menjadi spesialis penggoreng isu SARA dan ujaran kebencian," ungkap legislator yang akrab disapa Bamsoet ini.

Bamsoet yang hari itu juga tengah merayakan hari lahirnya ke-55, melihat kebhinekaan atau keberagaman Indonesia sedang mengalami ujian yang cukup serius. Elemen-elemen masyarakat yang intoleran sudah terang-terangan menyuarakan aspirasinya melalui berbagai instrumen media sosial. Masalah ini cukup serius sehingga kita bisa melihat bahwa baik Presiden, Panglima TNI hingga Kapolri Bersama para ulama, harus bersusah payah lagi menggelar dan menghadiri sejumlah forum untuk sekedar mengingatkan semua pihak untuk tidak mengingkari kodrat keberagaman Indonesia.

Di bidang penegakan hukum, banyak pejabat serta penegak hukum yang tertangkap karena kasus korupsi. Mulai dari kalangan politisi, pemimpin daerah, pejabat pajak, auditor BPK, jaksa hingga hakim dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2017, KPK sedikitnya telah menangani 600 kasus korupsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 319 kasus merupakan upaya penyuapan terhadap pejabat negara.

"Pejabat negara tingkat eselon I/II/III yang terjerat korupsi sebanyak 145 orang, 127 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) tertangkap korupsi, sebanyak 60 pejabat Walikota/Bupati dan Wakil serta ada 6 jaksa juga terciduk KPK," ujar Bamsoet membeberkan data-datanya.

Lebih lanjut, legislator Dapil Jateng VII ini mencatat kurun waktu 5 tahun terakhir sedikitnya 12 hakim yang terjerat kasus suap terkait penanganan perkara. Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada tahun 2013 hingga hakim MK Patrialis Akbar di tahun 2017 karena dugaan suap terkait uji materi undang-undang. Citra korps hakim kian terpuruk, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan pun merosot sangat tajam.

"Kerusakan parah di dunia peradilan ini tidak mudah untuk diperbaiki. Fakta-fakta tadi merefleksikan makna dari kata 'ngeri-ngeri' pada judul buku ini," kata Bamsoet saat membuka diskusi.

Di sisi lain, pemerintahan era Jokowi yang bekerja keras membangun ragam infrastruktur di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera serta melengkapi juga infrastruktur di Jawa dan Jakarta. Jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, jembatan 16.246 m atau 160 jembatan, rel kereta api sepanjang 450,83 km spoor, 47 pelabuhan non komersil untuk tol laut serta 41 pelabuhan lain yang sedang dalam tahap pembangunan. Gambaran kinerja pemerintah itulah yang merefleksikan makna kata "sedap" pada buku ini, terang Bamsoet.

"Kita masih punya waktu 2 tahun untuk memperbaiki berbagai kekurangan. Jika semua potensi bangsa ini bersatu tanpa ada kegaduhan dari 'Kuningan', 'Senayan', 'Trunojoyo' maupun dari 'Blok M', saya yakin ekonomi kita akan maju pesat dan beban hutang Rp 13 juta per kepala bagi warga Indonesia tentu akan berkurang. Bahkan diharapkan tercapai jaminan hidup sejahtera, pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi gratis, serta sandang pangan disubsidi," pungkas Bamsoet optimis.(ojie,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Komisi III
 
  Komisi III Soroti Anggaran Densus Tipikor Polri
  Buku 'Ngeri-Ngeri Sedap', Catatan Kritis Ketua Komisi III DPR
  Tudingan Pertemuan Penyidik KPK dengan Komisi III Harus Dibawa ke Ranah Hukum
  Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP
  Peran BNPT dan Densus 88 Dipertanyakan
 
ads

  Berita Utama
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI

Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

 

  Berita Terkini
 
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai

Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat

Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah

Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI

MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2