Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Inggris
Boris Johnson Menjadi PM Inggris dengan Dukungan Suara Kurang dari 0,34% Pemilih
2019-07-25 08:48:19
 

Boris Johnson diterima oleh ratu Inggris sebelum secara resmi memulai jabatan sebagai perdana menteri menggantikan Theresa May.(Foto: REUTERS)
 
INGGRIS, Berita HUKUM - Dalam pidatonya sebagai Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnson antara lain berjanji akan mengantar Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Boris Johnson, mengatakan ia akan menyelesaikan Brexit pada akhir Oktober dan menyatukan negara.

"Kita akan mewujudkan janji-janji berulang dari parlemen ke rakyat, bahwa kita akan keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober. Kita tak berandai-andai lagi. Kita akan merundingkan kesepakatan baru, kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Inggris," kata Johnson.

Ia langsung membentuk kabinet. Dua politisi berdarah Asia, Sajid Javid dan Priti Patel masing-masing diangkat menjadi menteri keuangan dan menteri dalam negeri.

Sebelumnya ia bertemu Ratu Elizabeth Rabu (24/07), yang menandai ia secara resmi diangkat sebagai perdana menteri.

Sejumlah pengunjuk rasa yang mencoba menghadang kendaraan yang membawanya bertemu ratu di Istana Buckhingham, ditarik ke pinggir oleh polisi.

Boris Johnson terpilih sebagai perdana menteri baru bukan melalui pemilihan umum, dengan partisipasi rakyat.

Dia dipilih hanya oleh 160.000 anggota partai politiknya sendiri.

Jadi bagaimana begitu sedikit orang yang memilih pemimpin negara, padahal 46,8 juta orang terdaftar memberikan suara pada pemilihan umum lalu?<

Jawabannya terletak pada sistem politik Inggris. Orang yang menentukan pemilihannya adalah hanya warga yang membayar 25 poundsterling atau Rp436.000 setiap tahun untuk bergabung ke dalam Partai Konservatif.


Boris Johnson disambut staf Downing Street.



Hak atas fotoPA MEDIA
Image captionBoris Johnson disambut staf Downing Street.

Pengunduran diri Theresa May sebagai perdana menteri dan pimpinan Konservatif tidak menyebabkan diadakannya pemilihan umum karena partai telah berkuasa.

Langkah selanjutnya adalah bagi anggota partai untuk memilih pengganti May sebagai ketua partai.

Menurut angka resmi terbaru yang dikeluarkan pada bulan Maret 2018, terdapat 124.000 anggota partai.

Tetapi dalam 12 bulan terakhir, lebih dari 30.000 anggota masyarakat bergabung ke dalam Partai Konservatif, sehingga jumlah anggota saat ini mencapai hampir 160.000.

Pada tahapan pertama pemilihan, hanya anggota Konservatif di parlemen yang dapat memberikan suara - dan mengurangi jumlah calon sehingga tersisa hanya dua orang: Boris Johnson, mantan wali kota London, dan Jeremy Hunt, menteri luar negeri.

Boris Johnson, PM baru Inggris berbicara kepada media di depan kantor perdana menteri 10 Downing Street.Hak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionBoris Johnson, PM baru Inggris berbicara kepada media di depan kantor perdana menteri 10 Downing Street.

Pada tahap ini, semua anggota akar rumput Partai Konservatif ikut serta dalam pemungutan suara lewat pos untuk menentukan pemenang.

Tetapi ini hanya melibatkan sekitar 160.000 orang yang mewakili 0,34% pemilih Inggris.

Boris Johnson memenangkan 92.153 suara sementara Jeremy Hunt mendapatkan 46.656. Terdapat 500 surat suara yang rusak.

Di masa lalu, muncul kritik terkait dengan proses yang dianggap kurang adil, tetapi biasanya perdana menteri Inggris memang dipilih partai politiknya.

Dalam setengah abad terakhir, setengah pemimpin negara dipilih partai politiknya, bukan oleh masyarakat umum.

Ini antara lain karena dalam sistem politik Inggris, pemimpin pemerintahan sangat rapuh diberhentikan partainya jika tidak disukai lagi. Berbeda dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat.

Generasi muda, kelompok miskin dan minoritas yang tidak terwakili

Konferensi KonservatifHak atas fotoAFP
Image captionAnggota Partai Konservatif, seperti peserta konferensi tahunan, cenderung lebih tua dan tidak seberagam penduduk Inggris pada umumnya.

Tetapi keanggotaan partai politik juga tidak mewakili negara secara keseluruhan.

Sekitar 97% anggota Partai Konservatif berkulit putih.

Ini berarti "...minoritas etnis, yang merupakan lebih 10% penduduk Inggris, sangat tidak terwakili di dalam Partai Konservatif," kata Profesor Tim Bale, dari Queen Mary University of London.

"Anggota Tory (Konservatif) pada umumnya lebih berada dibandingkan sebagian besar pemilih," tambahnya, dan rata-rata umur mereka adalah 57 tahun.

Sehingga ketika perdana menteri baru terpilih di Inggris, adalah generasi muda, kelompok miskin dan minoritas yang tidak terwakili.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Inggris
 
  Boris Johnson Menjadi PM Inggris dengan Dukungan Suara Kurang dari 0,34% Pemilih
  Theresa May Mundur: Bagaimana Inggris Memilih Perdana Menteri Baru?
  Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa
  Pangeran Philip: Suami Ratu Elizabeth II Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Mobilnya Terguling
  Kekurangan Jemaat, 110 Gereja di Inggris Ditutup dalam Waktu 10 Tahun
 
ads

  Berita Utama
Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

 

  Berita Terkini
 
Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur

Pemkab Gorontalo menandatangani Kerjasama MoU dengan Pihak BPJS

Paripurna DPR Tetapkan 11 Komisi dan 6 Badan

Fory Naway: Peran Keluarga Jadi Ujung Tombak Melawan Bahaya Narkoba

Bupati Nelson Beri Ucapan Selamat kepada Suharso Monoarfa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2