Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Papua
Biadab! Tangkap Pelaku Pembantaian terhadap TNI-Polri di Papua
2019-08-29 04:39:06
 

Tampak barang bukti beberapa Tombak yang diamankan aparat keamanan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan gerakan separatis bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai, Papua sehingga satu anggota TNI gugur dan enam anggota TNI-Polri terluka akibat panah dan bacokan saat bertugas di sana.

"Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI yang gugur dan terluka, saya meminta penegakan hukum dan kejar semua pelaku, dalang dan aktor intelektual jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali GSB dan melakukan kekejian terhadap Prajurit dan Rakyat Indonesia," ungkap Kharis, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (28/8).

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, TNI/Polri dan BIN tentu sudah mempunyai data dan informasi intelijen terkait kasus tersebut, sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini, Pemerintah harus jadikan krisis Papua ini sebagai prioritas yang harus segera ditangani. Ini sudah mendesak sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi. Masalah-masalah lain juga penting, tapi tidak mendesak, hendaknya jangan hanya sibuk berkutat di situ saja. Bila kita gagal menangani krisis Papua bisa jadi akan membawa negara kita ke arah perpecahan dan disintegrasi yang merembet di mana-mana," tegas Kharis.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan nyawa, darah, keringat dan air mata yang sejak berpuluh puluh tahun lamanya tumpah di sana, terutama pengorbanan para pahlawan yang berguguran merebut dan mempertahankan kedaulatan kita di Papua.

"Bagaimana beringasnya kelompok GSB menunggangi demonstrasi dan merebut senjata jelas tujuan mereka merongrong keamanan dan membuat kekacauan, SOP sudah dijalankan TNI/Polri dalam menangani demonstrasi, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," pungkas Kharis.(bh/frn)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
  Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
  Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
  Pemblokiran Internet di Papua, 'Merugikan Perekonomian Daerah' dan 'Memicu Masalah'
  Ketua DPD Partai Perindo Sorong Tertangkap Tangan Bawa Bendera Bintang Kejora
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2