Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
P3MI
Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI
2022-05-20 21:44:20
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama Deputi dan jajaran saat konferensi pers ungkap pemalsuan dokumen biaya penempatan CPMI tujuan Taiwan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang diduga melakukan pelanggaran serius tindak pidana pemalsuan dokumen biaya penempatan Calon PMI.

Hal itu disampaikan Benny menyusul adanya temuan kasus pemalsuan keabsahan dokumen legalisir surat pernyataan biaya penempatan calon PMI (CPMI) ke Taiwan yang diduga dilakukan oleh beberapa perusahaan penempatan PMI.

"Saya mohon kepada Kemnaker secara tegas memerangi kejahatan-kejahatan yang diduga dilakukan oleh pihak kemitraan tanpa ragu. Sekali lagi, untuk berani memutuskan pencabutan izin," pinta Benny, saat konferensi pers di Kantor Pusat BP2MI, Jakarta, Kamis (19/5).

Benny pun meminta Kemnaker tidak hanya memberikan sanksi pembekuan selama 3 bulan terhadap P3MI yang terbukti berulang melakukan pelanggaran-pelanggaran serius.

"Jadi jangan lagi hanya sekedar sanksi 3 bulan," ujarnya.

Bahkan Benny berharap kedepan ada regulasi dari pemerintah untuk melakukan blacklist pada orang-orang yang tergabung dalam perusahaan P3MI nakal yang dicabut izin operasinya.

Hal ini dikarenakan orang-orang yang tergabung dalam P3MI itu dapat kembali membuat perusahaan yang baru.

"Sanksi tegas (diharapkan) bukan (hanya) kepada perusahaan, tapi nama-nama orang yang ada di dalam perusahaan itu juga di blacklist," cetusnya.

Sebelumnya Benny Rhamdani menyampaikan adanya temuan praktik pemalsuan keabsahan dokumen legalisir atau cap stempel UPT BP2MI terkait surat pernyataan biaya penempatan calon PMI (CPMI) ke Taiwan.

Disebutkan Benny, dugaan praktik pemalsuan tersebut diantaranya ditemukan di wilayah UPT BP2MI Serang, Jakarta, dan Bandung.

Praktik tersebut, lanjut Benny, terungkap setelah pihaknya menerima surat dari Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (Taipei Economic and Trade Office/TETO) perihal keaslian stempel beberapa UPT BP2MI yang digunakan pada dokumen legalisir biaya penempatan CPMI ke Taiwan.

Mantan senator DPD RI 2 periode ini menduga praktik menggunakan cap palsu dan tanda tangan itu dilakukan untuk mempermudah proses pengajuan visa untuk CPMI yang akan bekerja di Taiwan.

Selanjutnya Benny juga mengatakan, pihaknya akan berkirim surat kepada TETO untuk melakukan penolakan terhadap pengajuan visa dengan dokumen bodong dan pembatalan terhadap visa yang telah terlanjur dikeluarkan.

"BP2MI juga akan mengambil langkah berkirim surat kepada TETO untuk melakukan penolakan terhadap pengajuan visa dengan dokumen bodong dan pembatalan terhadap visa yang telah terlanjur dikeluarkan," pungkas Benny.

Selain itu Benny menuturkan, beberapa barang bukti cap palsu telah diamankan dan beberapa pelaku pemalsuan telah teridentifikasi.

"BP2MI telah melaporkan pemalsuan tersebut ke pihak kepolisian," tandasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > P3MI
 
  Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2