Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Beda Sikap PDIP Dengan Jokowi Sebatas Manuver Pribadi, Bukan Sikap Partai
2020-05-22 07:37:08
 

Ilustrasi. Jokowi saat acara bersama Megawati dan para kader PDIP.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo belakangan mulai dikritik sejumlah kader dari PDIP, partai yang menjadi pengusung utamanya di Pilpres 2014 dan 2019.

Tak aneh hal itu terjadi, karena masyarakat pun bisa merasakan ketertindasan di tengah kesulitan akibat pandemik virus corona baru atu Covid-19.

Mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan tarif listrik, hingga tak kunjung diturunkannya harga BBM, membuat para kader partai berlambang banteng itu meneriaki Jokowi tentang apa yang dirasakan rakyat saat ini.

"Sepertinya kebijakan atau program-program pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, makin menyengsarakan dan tidak memikirkan nasib rakyat," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).

Namun begitu Pangi memandang fenomena kritikan kader PDIP terhadap Jokowi adalah sikap masing-masing individu. Karena ia melihat hingga saat ini partai belum menunjukan perbedaan pandangan.

"Kalau kolektif kan ada DPR, ada fraksi. Kalau fraksi yang ambil keputusan itu prosesnya panjang dan tidak mudah juga berbeda dengan pemerintah," ujarnya.

"Saya kira belum ada sikap fraksi PDIP. Tapi ini sikap personal dari kader-kader," sambung Pangi.

Menurut Pangi jargon politik PDIP jelas, yakni partai wong cilik. Dari hal ini Pangi menilai, sejumlah kader memang terlihat sedang bermanuver, dalam arti menjaga marwah dan ideologi partai dengan membela hak-hak rakyat.

Tapi di sisi yang lain dia kembali mempertanyakan, bagaimana dengan sikap partai yang digawangi oleh Megawati Soekarnoputri? Apakah mungkin sikap individualis kader partai yang menentang kebijakan Jokowi bisa menjadi kolektif?

"Pertanyaannya apakah mereka (PDIP) berani berbeda dengan presiden yang pernah mereka usung? Berani enggak mereka berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah mengantarkan Pak Jokowi dua periode jadi presiden?," tutur Pangi.

"Itu kan prosesnya proses politik elit, fraksi, kemudian pimpinan DPP dengan Pak Jokowinya," dia menambahkan.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur

Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2