Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Infrastruktur
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
2018-04-19 07:39:07
 

Ilustrasi. Joko Widodo.(Foto: Istimewa)
 
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa salah satu penyebab banyak ambruknya proyek infrastruktur di negeri ini disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja asing (TKA) tidak tersertifikasi.

Parahnya lagi, ambruknya proyek infrastruktur itu, kata dia, justru memakan korban dari pekerja dalam negeri.


"Akibat TKA tidak tersertifikasi banyak proyek infrastruktur ambruk dan memakan korban jiwa buruh-buruh kasar Indonesia," katanya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/4).

Tidak hanya itu, kondisi itu malah diperparah dengan beberapa dugaan penyelewengan bahan baku yang tidak sesuai standar.

Seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu di Minahasa, Sulawesi Utara. Dimana setidaknya ada konstruksi jalan tol runtuh dan menimbun tiga orang pekerja.

"Ada apa ini sebenarnya proyek proyek Infrastruktur yang di programkan Joko Widodo banyak mengalami accident dengan runtuhnya kontruksi infrastruktur seperti Jalan Tol Minahasa, Jalan Tol Becakayu, Jembatan di Bandara Cengkareng, kontruksi beton pada proyek LRT di Pulomas, tol Sumatera amblas, apartemen ambruk dan banyak lagi," ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, saking banyaknya proyek infrastruktur runtuh selama beberapa tahun terakhir, anak buah Prabowo Subianto ini bahkan berani mengatakan sepertinya semua pekerjaan kontruksi infrastruktur yang dibangun pada Jokowi sudah tidak lagi memperhatikan K3 alias Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

"Sehingga banyak kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian jiwa pada buruh-buruh Indonesia," tandasnya

Dia menduga banyaknya proyek infrastruktur yang ambruk itu karena didanai dari hutang pemerintah Indonesia ke China. Yang mana China mengharuskan proyek di dalam negeri untuk menggunakan material yang di impor dari negaranya pula.

Padahal kualitasnya KW 3 dan sangat rawan dengan kerusakan. Baik itu pada saat pembangunannya, atau pun pada masa depan.

"Contoh saja semen impor, besi impor yang murah dari China belum tentu kualitasnya KW 1," imbuhnya.

Hal ini katanya lumrah saja karena banyaknya mafia alias broker proyek di kementerian terkait yang menyebabkan pengurangan biaya proyek akibat permintaan fee tender yang sangat besar.

"Jadi lumrah saja akhirnya banyak infrastruktur yang dibangun dengan mengunakan material KW 3 alias kualitas grade 3," jelasnya.

Belum lagi, lanjutnya, baru-baru ini pemerintah membuat Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk mempermudah pekerja asing masuk ke Indonesia. Arief nampaknya tak yakin bahwa para TKA yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur mengantongi sertifikat sebagaimana mestinya.

"Karena itu Depnaker Juga harus lebih aktiv untuk mengawasi pembangunan proyek proyek infrastruktur terkait penerapan K3 dan pengunaan TKA yang bersertifikat," tandasnya.

Lebih lanjut Arief mendesak DPR RI untuk memanggil semua kontraktor dan mengorek informasi dari mereka. Utamanya buka-bukaan terkait real cost proyek infrastruktur.

"Dan Presiden jangan pura-pura engga dengar. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun diera Joko Widodo justru ketika digunakan banyak menyebabkan kecelakaan," demikian Arief Poyuono.(sam/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana
  Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
  Bambang Haryo Nilai Pembangunan Infrastruktur Tidak Membawa Asas Manfaat
  Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak pada Pertumbuhan
  Kinerja Jokowi Urus Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2