Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
APBN
Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
2019-11-27 12:18:21
 

 
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN) merupakan ikhtiar yang sangat layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa. Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan proses pengolahan data naik berlipat kali kecepatannya.

"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi 'terpaksa jujur'," ujar Bamsoet dalam acara 'Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak', di Jakarta, Sabtu (23/11).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI menandaskan, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia. Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly. Tujuannya, agar dapat mencapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN.

"Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur Bamsoet.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Disamping merupakan solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian. Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan Pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," urai Bamsoet.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini mengingatkan, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Presiden Joko Widodo dengan dibantu tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju benar-benar perlu mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera
dilaksanakan.

"Saya sebagai Ketua MPR RI mendorong agar Presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Apabila gagasan ini terwujud, saya yakin keadilan dan kesejahteraan akan segera hadir di tengah- tengah kehidupan seluruh komponen bangsa, dan dukungan kuat legislatif kepada eksekutif pun niscaya akan semakin menguat," pungkas Bamsoet.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > APBN
 
  Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel
  Pemerintah Harus Kerja Keras Tambal Defisit APBN 5,07 Persen
  Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
  Masalah Ekonomi akan Bermuara Ambruknya APBN 2019
  Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan
 
ads1

  Berita Utama
Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terungkap!! Dalang Pembunuhan Warga Negara Taiwan Juga Janjikan 'Tugas Lain'

Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!

Siapa Agnes Chow, Aktivis Perempuan yang Disebut 'Mulan yang Asli' dan 'Dewi Demokrasi'?

Terjerat UU Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara

PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2