Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Bahaya Merkuri Sama dengan Bahaya Narkoba
2017-09-16 11:39:36
 

Anggota Komisi VII DPR RI, Ir H Tjatur Sapto Edy, M.T(Foto: jaka/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai, bahaya penggunaan merkuri sama berbahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, menurutnya, Indonesia sudah dalam kondisi darurat merkuri, karena pencemarannya sudah tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Demikiannya dikatakannya dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9) lalu, usai pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minimata Convention on Mercury atau Konvensi Minimata mengenai Merkuri.

"Indonesia saat ini sudah pada tahap darurat merkuri. Karena pencemarannya hampir merata di seluruh Indonesia, dan ini tidak kalah bahayanya dengan narkoba. Berbahayanya karena tidak hanya merusak generasi, sekarang tapi juga generasi yang akan datang," tegas Tjatur.

Politisi F-PAN itu menambahkan, setelah ditemukannya tambang-tambang sinabar di Maluku, Indonesia menjadi pengekspor terbesar bahan merkuri. Ironisnya, tidak ada penindakan hukum dalam hal itu, karena pertambangan itu tidak berizin. Bahkan, saat ini di Maluku berdatangan orang-orang asing yang meminta konsensi tambang sinabar itu.

"Sebagai salah satu Anggota Dewan, saya harap pemerintah segera mengelola tambang itu, dikuasai, dan diberikan kepada BUMN. Karena di situ tidak hanya kandungan merkuri, tapi juga torium radioaktif," tegas Tjatur.

Tjatur juga mengingatkan jangan sampai pemerintah daerah atau siapapun yang mempunyai hak mengelola pertambangan itu, memberikan pengelolannya kepada orang asing. Karena hal itu berpotensi melanggar UU Ketenaganukliran.

"Ini warning dari saya selaku anak bangsa. Karena tambang ini besar sekali, dan belum ada yang mengelola. Sekarang orang-orang asing malah berebut di situ. Saya harap pemerintah memiliki kekuatan untuk mengelola tambang itu," pesan politisi asal Dapil Jawa Tengah VI itu.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
  Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
  Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta
  Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa
  Demo PMHI Tuntut Tersangka Kasus Gali Tambang di TPU Kebun Agung Dituntut Berat
 
ads

  Berita Utama
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

Polisi Menangkap Otak Pelaku Pembunuhan Penembakan Herdi Sibolga di Jelambar

Sejumlah Kepala Daerah Raih K3 Award dari Kemnaker

 

  Berita Terkini
 
Pimpinan Komisi VIII Minta Ma'ruf Amien Mundur dari Ketua MUI

Desa Sumber Harapan Membangun Jalan untuk Perluasan Pemukiman Desa

Cina Bantah Menahan Satu Juta Warga Minoritas Muslim Uighur

Mantan Uskup Agung Katolik Ditahan karena Kasus Pelecehan anak

Jembatan Layang Ketinggian 45 Meter di Italia Ambruk, 35 Tewas dan Mobil-mobil Jatuh

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2