Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Ukraina
Bahas Krisis Ukraina, Joe Biden dan Vladimir Putin Sepakat Gelar KTT
2022-02-22 20:01:11
 

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui proposal dari Prancis Emmanuel Macron untuk mengadakan KTT AS-Rusia di Ukraina, kata Istana Elysee Prancis.(Foto: AFP)
 
PRANCIS, Berita HUKUM - Kantor Kepresidenan Prancis mengatakan Joe Biden dan Vladimir Putin menerima usulan untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Rusia. Sementara, Presiden Uni Eropa menyebut soal sanksi jika terjadi invasi.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui usulan Presiden Prancis Emanuel Macron untuk mengadakan pertemuan antara AS-Rusia di Ukraina, berdasarkan informasi dari Istana Elysee Prancis dan Gedung Putih.

Keduanya, Biden dan Putin, yang berbicara dengan Macron dalam panggilan telepon terpisah pada hari Minggu (20/2), mengatakan "masing-masing menerima usulan pertemuan bersama itu," kata juru bicara Istana Elysee dalam sebuah pernyataan Senin (21/2) pagi.

"(KTT) hanya akan diadakan jika Rusia tidak menginvasi Ukraina," tambahnya.

Washington menegaskan pihaknya "berkomitmen untuk mengupayakan diplomasi sampai saat invasi dimulai," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan. "Presiden Biden pada prinsipnya menerima pertemuan dengan Presiden Putin ... jika invasi tidak terjadi."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dijadwalkan akan bertemu pada Kamis (24/2). Elysee mengungkapkan isi dari pertemuan tingkat tinggi antara AS-Rusia akan disusun oleh Blinken dan Lavrov.

Sebelumnya pada hari Minggu (20/02), Macron dan Putin sepakat mengintensifkan pencarian solusi untuk mengatasi kebuntuan krisis Ukraina dalam panggilan telepon selama hampir dua jam.

Keduanya sepakat tentang "perlunya mendukung solusi diplomatik untuk krisis yang sedang berlangsung dan melakukan segala upaya untuk mencapainya," kata kantor Macron, yang juga menambahkan bahwa menteri luar negeri kedua negara akan bertemu "dalam beberapa hari mendatang."

Menurut versi Kremlin, Putin menyalahkan Kiev atas eskalasi militer di Ukraina timur dan menyetujui perlunya "mengintensifkan upaya untuk menemukan solusi melalui cara-cara diplomatik." Moskow mengatakan pembicaraan akan berlangsung dalam format Normandia, yang berarti dengan perwakilan Rusia dan Ukraina yang dimoderatori Prancis dan Jerman.

Macron kemudian menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, hanya sehari setelah Kiev mengatakan tidak akan menanggapi apa yang disebutnya "provokasi" Rusia, menurut Elysee, dan tetap terbuka untuk "dialog" dengan Moskow.

Kedua pemimpin membahas "kebutuhan dan kemungkinan cara-cara deeskalasi segera," tulis Zelenskyy di Twitter.

@ZelenskyyUa
Had an urgent conversation with President @EmmanuelMacron. Informed about the aggravation on the frontline, our losses, the shelling of politicians & international journalists. Discussed the need and possible ways of immediate de-escalation & political-diplomatic settlement.
3:44 AM Feb 20, 2022

Sebelumnya, Zelenskyy meminta Putin untuk bertemu dengannya dan mencari resolusi diplomatik untuk krisis tersebut.

Presiden Komisi UE: Rusia bisa kehilangan akses pasar keuangan
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Minggu (20/02) mengatakan Rusia akan kehilangan akses dari pasar keuangan internasional, termasuk akses barang ekspor utama akan ditolak jika menginvasi Ukraina.

"Rusia pada prinsipnya akan terputus dari pasar keuangan internasional," kata Von der Leyen kepada lembaga penyiaran publik Jerman ARD.

Von der Leyen juga mengatakan bahwa sanksi akan dikenakan pada "semua barang yang kami buat yang sangat dibutuhkan Rusia untuk memodernisasi dan mendiversifikasi ekonominya, di mana kami dominan secara global dan mereka tidak memiliki pengganti." Dia menambahkan bahwa sanksi tidak akan dikenakan sampai setelah invasi. Presiden Ukraina Zelenskyy telah menyerukan sanksi segera diberlakukan pada hari Sabtu (19/2).

"Langkah ke sanksi sangat besar dan konsekuensial, sehingga kami tahu kami harus selalu memberi Rusia kesempatan untuk kembali ke diplomasi dan meja perundingan," katanya.

"Kesempatan masih terbuka."

Rusia: Harus ada "alasan masuk akal" bagi negara Barat
Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengatakan "tidak ada gunanya Rusia menyerang seseorang." Dia mendesak negara Barat untuk memberikan "alasan yang masuk akal."

"Namun, mari kita ingatkan bahwa sepanjang sejarahnya, Rusia tidak pernah menyerang siapa pun. Rusia, telah bertahan dari begitu banyak perang, merupakan negara terakhir di Eropa yang ingin berbicara dengan semua," kata Peskov kepada lembaga penyiaran nomor 1 yang dikelola negara tersebut.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan, "Pertanyaan besarnya tetap: apakah Kremlin menginginkan dialog?"

"Kami tidak bisa selamanya menawarkan dialog sementara Rusia melakukan uji coba rudal dan terus mengumpulkan pasukan," kata Michel di Konferensi Keamanan Munchen.

Dia berkata, "Satu hal yang pasti: jika ada agresi militer lebih lanjut, kami akan bereaksi dengan sanksi besar-besaran."

Presiden Prancis Macron diperkirakan akan membahas krisis tersebut dengan Presiden AS Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Minggu (20/2) malam.

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama (OSCE) diperkirakan akan mengadakan pembicaraan Ukraina pada hari Senin (21/2).

Blinken: Semua tanda menunjukkan Rusia di ambang invasi Ukraina
Menteri Luar Negeri AS Blinken mengatakan kepada CNN pada hari Minggu (20/02) bahwa "semua yang kami lihat menunjukkan kondisi sangat serius, bahwa kami berada di ambang invasi (Ukraina)."

Blinken mengatakan kepada ABC "This Week" bahwa Presiden AS Joe Biden telah menyatakan"sangat jelas bahwa dia siap untuk bertemu Presiden Putin kapan saja, dalam format apa pun, jika itu dapat membantu mencegah perang."

Peringatan evakuasi untuk warga Amerika di Rusia
Kedutaan AS di Rusia memperingatkan warga Amerika untuk memiliki rencana evakuasi, menyusul ancaman serangan di Moskow dan di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina.

"Ada ancaman serangan terhadap pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, dan metro, dan tempat-tempat berkumpul umum lainnya di daerah perkotaan besar, termasuk Moskow dan St. Petersburg, serta di daerah-daerah dengan ketegangan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina," kata kedutaan.

"Perhatikan keamanan pribadi Anda," kata kedutaan. "Harus memiliki rencana evakuasi yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah AS."

Peringatan tersebut dikritik Kementerian Luar Negeri Rusia. Juru bicara Maria Zakharova mempertanyakan apakah Kedutaan AS telah menyampaikan informasi tentang kemungkinan serangan kepada pihak berwenang Rusia.

"Dan jika tidak, bagaimana seseorang memahami semua ini?" katanya.

Wapres AS angkat bicara
Berbicara kepada media setelah menghadiri Konferensi Keamanan Munchen, Wakil Presiden AS Kamala Harris pada hari Minggu (20/2) mengatakan dia berharap invasi ke Ukraina masih bisa dicegah.

"Kami semua tidak hanya memilih, kami menginginkannya, kami percaya adalah kepentingan terbaik untuk semua bahwa ada akhir diplomatik untuk saat ini," katanya.

Harris mengatakan penting untuk tidak meremehkan signifikansinya: "Kita berbicara tentang kemungkinan nyata untuk perang di Eropa."

Dia kembali ke AS pada hari Minggu (20/2) untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional. Harris berkata, "Satu hal yang pasti: jika ada agresi militer lebih lanjut, kami akan bereaksi dengan sanksi besar-besaran."

Final Liga Champions UEFA di Rusia
Asosiasi sepak bola Eropa, UEFA, mengatakan "saat ini tidak ada rencana" untuk memindahkan final Liga Champions dari Rusia. Final dijadwalkan pada 28 Mei 2022 di St Petersburg Arena.

UEFA mengatakan kepada kantor berita DPA Jerman bahwa pihaknya akan terus memantau krisis antara Rusia dan Ukraina.(bh/ha/AFP/AP, dpa, Interfax, Reuters/AW/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Ukraina
 
  Ribuan Drone Digunakan Perang di Ukraina, Mengapa Fungsinya Begitu Penting?
  Krisis Pangan, Rusia Buka Opsi Ekspor Gandum Ukraina
  Rusia Ingin Umumkan Kemenangan di Ukraina pada 9 Mei, Kenapa Tanggal Itu Begitu Penting?
  Mengapa Indonesia Abstain Saat Rusia Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB?
  Bagaimana Sikap Negara BRICS terhadap Rusia?
 
ads1

  Berita Utama
Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

 

ads2

  Berita Terkini
 
Laporan Putri Candrawathi soal Dugaan Pelecehan Seksual 'Palsu', Polri: Masuk Katagori Menghalangi Penyidikan Kasus Brigadir J

Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi

Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2