Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi V
Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
Monday 18 Jan 2016 18:27:31
 

Ilustrasi. Pekerja saat mengangkut barang ke bagasi pesawat udara.(Foto: BH/sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan hilangnya bagasi penumpang di sejumlah bandara disebabkan karena rendahnya tingkat keamanan di bandara asal dan tujuan termasuk juga pengawasan maskapai penerbangan sebagai penanggung jawab pengangkut karena pengurusan ground handling (bagasi penuumpang-red) diserahkan kepada pihak ketiga.

Hal itu disampaikan Fary saat melakukan pertemuan dengan General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Juanda, Surabaya, Yanus Suprayogi, di Surabaya Jawa Timur, Jumat (15/1) lalu. Kehadiran Fary Djemy Francis bersama Komisi V DPR dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR dalam rangka peninjauan pelayanan bagasi penumpang di bandara Juanda, Surabaya.

Menurut Fary Djemy Francis, Komisi V DPR dalam berbagai pertemuan termasuk rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Keamanan, Keselamatan dan Kualitas Penerbangan Nasional, telah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura dan maskapai penerbangan untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap semua operator di bandara.

Politisi dari Partai Gerindra itu menilai kasus pembongkaran dan kehilangan bagasi penumpang telah berulang kali dan dilakukan secara sistematis. “Ini menandakan bahwa kasus ini bukan hanya sekedar sindikat kejahatan biasa tetapi sudah masuk dalam kategori mafia di bandara yang akan merusak citra dunia penerbangan Indonesia,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Fary Djemy Francis dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Komisi V DPR memberikan sejumlah rekomendasi terkait adanya kasus ini, diantaranya, Komisi V DPR menyatakan prihatin atas kasus pembongkaran bagasi yang menimbulkan kerugian penumpang pesawat udara. Ia juga menyampaikan bahwa Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan untuk meningkatkan keamanan dan fasilitas teknologi khususnya bagasi di bandara seluruh Indonesia.

“Komisi V DPR mendukung pemerintah dalam mengusut dan memproses secara hukum para pelaku pembobolan bagasi sampai tuntas sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi V DPR juga mendorong pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah strategis mengenai keamanan dan kenyamanan penumpang, antara lain dengan menerapkan sistem bagasi otomatis (baggage handling system) di semua bandara.

Khusus untuk operator bandara Juanda, Surabaya, Fary Djemi Francis mengatakan, untuk terus melakukan berbagai upaya positif dengan meningkatkanstandard operating procedure (SOP) dan menambah CCTV untuk memutus mata rantai jaringan pencurian bagasi penumpang di bandara.

Sebelum melakuan peninjauan pelayanan ground handling di Bandara Juanda, Surabaya, Komisi V DPR juga melakukan hal yang sama di Terminal 1 dan 2 di Bandara Internasional, Soekarno-Hatta, Jakarta. Dalam kunjungan kerja spesifik ini, sejumlah anggota Komisi V DPR ikut dalam rombongan, diantaranya; Budi Yuwono (F-PDIP), Hj Sadarestuwati (F-PDIP), Sigit Sosiantomo (F-PKS), Markus Nari (F-Partai Golkar), Saiful Rasyid (F-Partai Gerindra), Moh Nizar Zahro (F-Partai Gerindra), Agung Budi Santoso (F-Partai Demokrat), Hanna Gayatri (F-PAN), Fathan (F-PKB).

Sementara itu GM PT Angkasa Pura I Bandara Juanda, Surabaya, Yanus Suprayogi, mengatakan ada beberapa program yang dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan bandara, diantaranya melaksanakan inspeksi keamanan bersama pihak otoritas bandara terhadap bagasi tercatat dari make up baggagearea sampai dengan pesawat udara.

Pihaknya juga mengkoordinasikan dan menyusun Mou antara airport security department Angkasa Pura Airport dengan security airline. Termasuk, penanganan bagasi tercatat sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG).(nt/dpr/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Gatot Nurmantyo: Purnawirawan Harus Bangkit Atau Negara Punah

Ketua DPR: Kita Harus Bangga Maha Karya Indonesia Diakui Dunia

Ribuan Massa dari Banten Sudah Bergerak Ke Gedung MK

BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama

Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2