Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Pemalsuan
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
2019-12-04 18:41:20
 

Pengacara ACTA, Munathsir Mustaman bersama Ketum SP BTN Satya Wijayantara saat melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen manajemen BTN ke Bareskrim Mabes Polri.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Munathsir Mustaman, SH, perwakilan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyambangi kantor Bareskrim Mabes Polri di Trunojoyo Jakarta Selatan Rabu (4/12), guna mendampingi Ketua Serikat Pekerja Bank BTN, Satya Wijayantara untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat serta dokumen hasil Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pihak manajemen Bank BTN dengan Serikat Pekerja (SP) BTN yang sebelumnya ditanda tangani saat Munas Serikat Pekerja pada 2018 lalu.

Tindak pidana pemalsuan surat serta dokumen, "diduga dilakukan oleh Divisi Human Capital Bank BTN sebagaimana diatur dalam Pasal 263 atau Pasal 266 jo pasal 55 KUHP," ujar Munathsir Mustaman.

Munathsir sebagai perwakilan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) saat mendampingi pekerja bank BTN menyampaikan dimana mencermati dalam Munas SP BTN tahun 2018 lalu, bahwa awalnya, keluarga pekerja (Isteri/Suami/Anak) meninggal dunia, Perusahaan akan memberikan bantuan uang duka kepada pekerja sebesar 3 (tiga) kali gaji dasar.

"Jika yang meninggal adalah orang tua/ mertua pekerja diberikan uang duka sesuai ketentuan perusahaan. Nilai nominal bantuan pemakaman di atas akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali," jelasnya.

Adapun, hasil perundingan PKB yang didaftarkan oleh perusahaan, pasal 43 ayat (2) berbunyi, keluarga pekerja (isteri/ suami/ anak) meninggal dunia. Perusahaan akan memberikan bantuan uang duka kepada pekerja sebesar 3 (tiga) kali gaji dasar.

Sementara, lanjutnya perubahan Pasal 43 ayat (2) malah berisikan bahwa dalam hal keluarga pekerja meninggal dunia, perusahaan akan memberikan bantuan pemakaman kepada Pekerja atau ahli warisnya yang sah.

Lalu, ungkapnya mengenai penghapusan pasal 76 Ayat (4) berisi dalam rapat perumusan sanksi dihadiri perwakilan SP BTN memiliki kewenangan memberikan sanksi ringan, sedang dan berat kepada pelaku pelanggaran dengan person grade dan jabatan diatur dalam peraturan perusahaan.

PKB yang didaftarkan oleh perusahaan, ayat di atas dihapus. Menurut Munathsir, Pengacara ACTA itu menuding Divisi Human Capital Bank BTN diduga melakukan pemalsuan empat (4) pokok materi perundingan PKB Manajemen BTN dengan Serikat Pekerja BTN.

"Selain pemalsuan 4 materi perundingan PKB, selanjutnya didaftarkan di Kemenaker RI, penambahan 1 (satu) ayat ke dalam Pasal 10," ungkap Munathsir.

Adapun, pasal 10 Ayat (5) PKB kesepakatan Munas berisikan, apabila kualifikasi Pekerja experienced hire dan professional hire dikategorikan standard performance, maka terhadap pekerja experienced hire dan professional hire ditawarkan pengunduran diri.

Di samping itu, ayat tersebut berubah menjadi ayat (6). Lalu pada PKB yang didaftarkan oleh perusahaan, Pasal 10 ayat (5) diganti berbunyi, 'Perusahaan wajib melibatkan Serikat Pekerja dalam merundingkan dan menetapkan jenis pekerjaan yang dapat diberikan penawaran pada experienced hire professional dan hire memperhatikan kepentingan utama pemberian kesempatan pekerja karir.' pihak manajemen Bank BTN dengan Serikat Pekerja (SP) BTN yang sebelumnya ditandatangani saat Munas Serikat Pekerja 2018 lalu.

"Diduga pemalsuan dokumen PKB yang diajukan ke kemenaker dilakukan divisi Human Capital Bank BTN terindikasi langgar aturan pasal 263 atau Pasal 266 jo pasal 55 KUHP," tandasnya.

Di lokasi, saat melaporkan ke pihak polisi kelima (5) advokat dari ACTA nampak mendampingi lima orang perwakilan serikat pekerja BTN.'(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pemalsuan
 
  Istri Laporkan Suami Gara-gara Take Over Kredit di Bank CIMB Niaga Senilai Rp 16 Miliar
  Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
  Prahara di Bank CIMB Niaga Terkait Kredit Rp18 Milyar. Benarkah Menggunakan Tandatangan dan Cap Jempol Palsu?
  Bobol Website Kemenhub dan Palsukan Sertifikat Ketrampilan Pelaut, 11 Pelaku Dibekuk Polda Metro
  Advokat Moin Tualeka SH Laporkan Suko Sudarso
 
ads1

  Berita Utama
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kasus Korupsi Dana Hibah NPC, Pengacara Sujiono dan Hakim Minta Jaksa Hadirkan Irianto Lambrie ke Persidangan

Hadiri Pelantikan Pengurus PMI DKI, Anies Berpesan Pentingnya Peran PMI di Masa Pandemi

IPW: Polri Seperti Tidak Peduli Jemput 2 Buronan Kakap yang Ditangkap AS

Ekonomi Anjlok Bukti Slogan 'Kerja, Kerja, Kerja' Sebatas Ilusi

Penyelesaian RUU PDP Semakin Krusial

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2