BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
NEPAL, Berita HUKUM - Setidaknya 12 pemandu lokal tewas saat terjadi longsor di lereng Gunung Everes

Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi di Riyadh, pada Ra

Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memunculkan wac

Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
NTT, Berita HUKUM - Sebuah kapal motor fiber 'Nelayan Bhakti' tenggelam saat melakukan prosesi laut

Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengaku pihaknya sudah men

Kapten AL Australia Dipecat karena 'Menyusup' ke Indonesia
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Kapten angkatan laut Australia, Laksamana Madya Ray Griggs dipecat dan ena

Google Dikecam Lewat Surat Terbuka di Jerman
JERMAN, Berita HUKUM - Pimpinan perusahaan media terbesar di Eropa dengan keras mengecam Google dala

Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah para tokoh parpol dan ormas Islam berkumpul di rumah mewah di Cikini

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara
Kapten AL Australia Dipecat karena 'Menyusup' ke Indonesia

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait TKI

Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
TKI di Hong Kong, Dipaksa Makan Muntah Anjing
Banyaknya TKI Diancam Deportasi, Kegagalan Kita Semua
Arab Saudi Adakan Razia, 7.000 TKI Ilegal Siap Dipulangkan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com