Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Masyarakat Blokade Seluruh Kantor Instansi Pemerintah Manokwari
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Sebagian masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memblokade

2.412 Personel TNI Amankan KAA di Bandung
BANDUNG, Berita HUKUM - Sebanyak 2.412 personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan (Sa

Tapak Tilas KTT AA Tampilkan Iringan 'Manuk Dadali Dan Mojang Priangan' di Kota Bandung
BANDUNG, Berita HUKUM - Napak tilas 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) berlangsung di Bandung mul

Otobursa Tumplek Blek (OTB) Kembali Digelar 9-10 Mei
JAKARTA, Berita HUKUM - Otobursa Tumplek Blek (OTB), ajang kumpul dan pusat jual-beli onderdil dan p

Waskita Karya Gelar RUPS, Bagikan Deviden Rp100,31 Milyar
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Waskita Karya (Persero), Tbk (WSKT) [1,790 0 (+0,0%)] bakal menebar hasil

Polres Depok Koordinasi dengan 3 Polres terkait Penembakan Karyawan SPBU
DEPOK, Berita HUKUM - Kepolisian Resort Kota Depok akan berkoordinasi dengan Polres Bogor, Polres Ja

Gerakan Buruh Indonesia (GBI) Jelang Aksi Demo Terbesar May Day 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepekan lagi tanggal 1 Mei 2015 yang merupakan hari buruh Internasional atau

Lama Buron, Kader PDIP Lampura Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus Ketua DPRD Kabupaten Lamp

   

  Berita Terkini >>
   
Masyarakat Blokade Seluruh Kantor Instansi Pemerintah Manokwari
2.412 Personel TNI Amankan KAA di Bandung
Tapak Tilas KTT AA Tampilkan Iringan 'Manuk Dadali Dan Mojang Priangan' di Kota Bandung
Otobursa Tumplek Blek (OTB) Kembali Digelar 9-10 Mei
Waskita Karya Gelar RUPS, Bagikan Deviden Rp100,31 Milyar
Polres Depok Koordinasi dengan 3 Polres terkait Penembakan Karyawan SPBU

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Gerakan Buruh Indonesia (GBI) Jelang Aksi Demo Terbesar May Day 2015
Pekerja Rumahan Bukan Pekerja Murahan
Kita Tingkatkan Amal Ibadah dengan Produk Syariah
Partai Golkar Kubu ARB Yakin Menang Gugatan di PTUN
Markoni Koto Berharap Tidak Usah Ada Lagi Kritikan Setelah BG Dilantik Wakapolri
Sudah 1 Semester Pemerintahan Jokowi - JK, Tapi Semuanya Semakin Tidak Jelas

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait TKI

Menaker M. Hanif Dhakiri Blusukan ke Kampung TKI
Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
TKI di Hong Kong, Dipaksa Makan Muntah Anjing
Banyaknya TKI Diancam Deportasi, Kegagalan Kita Semua
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com