BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Polisi Gerebek Markas Judi Online di Pekanbaru, 12 WNA Ditangkap
PEKANBARU, Berita HUKUM - Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kantor Imigrasi menggerebek markas p

DPR Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Pertembakauan
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna pada, Selasa (16/09) mengesahkan nama-nama Anggota Panitia K

Gereja Rubuh, Puluhan Jemaah Tewas
NIGERIA, Berita HUKUM - Setidaknya 67 warga Afrika Selatan tewas akibat rubuhnya sebuah gereja di La

Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Muspida dan Tokoh Ulama Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. M. Husein Hamidi dalam kunjungan kerjanya di Kabup

Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menjalani penaha

Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU Yang Dihasilkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja terakhir Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri yang digelar Ra

Sambut HUT ke 69 Tahun TNI akan Pamerkan Alutsista Baru
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI, M. Fuad Basya,

Ranking Indeks Daya Saing Indonesia Melonjak ke Posisi 34
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) melalui portalnya http:/

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Polisi Gerebek Markas Judi Online di Pekanbaru, 12 WNA Ditangkap
DPR Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Pertembakauan
Gereja Rubuh, Puluhan Jemaah Tewas
Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Muspida dan Tokoh Ulama Aceh Timur
Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU Yang Dihasilkan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
Sambut HUT ke 69 Tahun TNI akan Pamerkan Alutsista Baru
Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN
Pelantikan 8 Kajati dan belasan Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung
Basrief Arief Ingatkan Pejabat yang Dilantik Agar Membuka Diri Terhadap Masyarakat
Kapolda Aceh: Razia Kendaraan Plat BL Asal Aceh di Sumut Itu Ilegal

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait TKI

Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
TKI di Hong Kong, Dipaksa Makan Muntah Anjing
Banyaknya TKI Diancam Deportasi, Kegagalan Kita Semua
Arab Saudi Adakan Razia, 7.000 TKI Ilegal Siap Dipulangkan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com