Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
JAKARTA, Berita HUKUM - Di Rumah Pinang Mas Pondok Indah Jakarta Selatan, Ahmad Dhani mengumumkan re

Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memberikan Pembekalan dan Pemantapan Wawa

Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar rapat Paripurna tandingan sebagai ta

Panglima TNI beri Ceramah ICIS
DEPOK, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai pembicara dalam acara Internati

Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
CINA, Berita HUKUM - Pemerintah Cina menyatakan telah menangkap 180 orang yang dicurigai melakukan k

Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

INDONESIA merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam y

Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dibatalkannya lelang proyek paket Semani tahap II dengan program multiyear

Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepolisian Resort Kota Samarinda wilayah hukum Polda Kalimantan Timur (Kal

   

  Berita Terkini >>
   
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Panglima TNI beri Ceramah ICIS
Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
Eksistensi Artis dan Narkotika
Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait TKI

Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
TKI di Hong Kong, Dipaksa Makan Muntah Anjing
Banyaknya TKI Diancam Deportasi, Kegagalan Kita Semua
Arab Saudi Adakan Razia, 7.000 TKI Ilegal Siap Dipulangkan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com