Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Indikasi Kerugiian Negara Harus Diusut Tuntas
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 208 miliar lebih akibat p

DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cip

Rekor Panas Melanda Alaska, Sebelumnya Aspal Meleleh Akibat Hawa Panas di India
ALASKA, Berita HUKUM - Alaska yang biasanya membeku hingga bulan Juni, akhir-akhir ini mengalami seb

Matahari Melintas di Atas Kabah 2 Kali Setahun
JAKARTA, Berita HUKUM - Matahari melintas persis di atas Kabah Kamis (28/5) dan akan melintas lagi p

Panglima TNI Beri Pengarahan Prajurit TNI di Bali
BALI, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TN

Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaran Unit Reserse Narkoba Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pa

Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda
SAMARINDA, Berita HUKUM - Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang diketahui barnam

BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim gabungan yang dipimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalima

   

  Berita Terkini >>
   
Indikasi Kerugiian Negara Harus Diusut Tuntas
DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
Rekor Panas Melanda Alaska, Sebelumnya Aspal Meleleh Akibat Hawa Panas di India
Matahari Melintas di Atas Kabah 2 Kali Setahun
Panglima TNI Beri Pengarahan Prajurit TNI di Bali
Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu

Untitled Document



  Berita Utama >
   
DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu
Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda
BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait TKI

Pengiriman TKI ke 21 Negara Timteng Dihentikan, Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Banyak Hadapi Masalah, Presiden Jokowi Minta TKI Rumah Tangga 3 Tahun ke Depan Harus Distop
Menaker M. Hanif Dhakiri Blusukan ke Kampung TKI
Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com