Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
McDonald's Gandeng MasterCard Luncurkan McDelivery Cashless Promo
JAKARTA, Berita HUKUM - MasterCard Indonesia bekerja sama dengan McDonald's untuk program Online McD

Ketum PWRI, Suriyanto: Polri Harus Anyomi Korban Penganiayaan di Bengkel Kafe
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak kasus-kasus pidana yang terjadi di Negara tercinta ini dan sudah dila

Oknum Hakim PN Idi Kabur, Alergi dengan Wartawan
ACEH, Berita HUKUM - Majelis Hakim yang indentik dengan sebutan wakil tuhan di dunia, namun bahasa t

Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsepsi dan Program Nawacita adalah penjabaran dari PDI-P, untuk kedepannya

Mutasi Jabatan 67 Pati TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka pembinaan organisasi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI ya

Yusril: Kami Percaya Hukum akan Mengalahkan Kekuasaan dan Kesewenangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait update perseteruan dua kubu di Partai Golongan Karya (Golkar) antara

Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Perorangan Pejabat Negara Naik Jadi Rp 210,890 Juta
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden s

Konsultasi DPR-Presiden Digelar Kamis atau Senin Mendatang
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kur

   

  Berita Terkini >>
   
McDonald's Gandeng MasterCard Luncurkan McDelivery Cashless Promo
Ketum PWRI, Suriyanto: Polri Harus Anyomi Korban Penganiayaan di Bengkel Kafe
Oknum Hakim PN Idi Kabur, Alergi dengan Wartawan
Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum
Mutasi Jabatan 67 Pati TNI
Yusril: Kami Percaya Hukum akan Mengalahkan Kekuasaan dan Kesewenangan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum
Yusril: Kami Percaya Hukum akan Mengalahkan Kekuasaan dan Kesewenangan
Terkait Pemblokiran Situs Media-media Islam, Kominfo Jangan Gegabah!
YLKI: Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tanpa Empati
Pemberangusan 19 Situs Cara Totaliter Bungkam Perbedaan
Kerja Tim Angket Sudah Final

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait TKI

Menaker M. Hanif Dhakiri Blusukan ke Kampung TKI
Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
TKI di Hong Kong, Dipaksa Makan Muntah Anjing
Banyaknya TKI Diancam Deportasi, Kegagalan Kita Semua
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com