Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta membuat kebijakan yang bisa mendorong kaum perempuan untu

Kemenpora Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H
JAKARTA, Berita HUKUM - Menpora Imam Nahrawi bersama jajaran Eselon I dan II di Kementerian Pemuda d

Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) mencatat kenaikan laba bersih sebesar Rp1

Tiga Menteri Sepakati Kemudahan Izin Usaha Mikro Kecil
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Me

Pemburu Harta Karun Temukan Emas Batangan Ratusan Miliar
FLORIDA, Berita HUKUM - Seorang pemburu harta karun yang menemukan emas batangan dari reruntuhan kap

Antri Eksekusi Mati, Napi Nigeria Ini Masih Aktif Transaksi Narkoba
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaringan narkotika yang dikendalikan dari balik penjara masih marak. Silvest

Melewati 100 Hari Kerja Kemensos
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak catatan yang diutarakan oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa

Anis Matta: PKS Siap Dukung Jokowi, Asal..
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, P

   

  Berita Terkini >>
   
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
Kemenpora Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H
Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
Tiga Menteri Sepakati Kemudahan Izin Usaha Mikro Kecil
Pemburu Harta Karun Temukan Emas Batangan Ratusan Miliar
Antri Eksekusi Mati, Napi Nigeria Ini Masih Aktif Transaksi Narkoba

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
Adian Husaini: 'Tersenyumlah Pak Prabowo, Anda Telah Menang'
Cara Unik Masyarakat Dukung KPK
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
TKI
BNP2TKI Bantah Buruknya Penempatan TKI ke Korea
Friday 15 Feb 2013 23:38:07
 
Gedung BNP2TKI (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membantah ungkapan Jamaludin, Koordinator Federasi Organisasi Migran (Formigran) Indonesia di salah satu media oline Jakarta edisi Rabu (13/1).

Jamaludin menyebut bahwa penempatan TKI ke Korea oleh BNP2TKI lebih buruk dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Ada juga kasus tahun 2010 yang dialami Beni Rizqulihaq (29), calon TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengaku batal berangkat ke Korea Selatan setelah diminta sejumlah uang untuk kelulusan ujian.

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih membantah pernyataan Jamaludin dengan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai penempatan TKI dengan skema program kerja sama antar pemerintah (Government to Government) adalah cara terbaik.

Penilaian BPK itu disampaikan saat meninjau TKI perawat yang bekerja di Jepang pada pertengahan Desember lalu dan mengaudit laporan keuangan penempatan TKI ke Korea periode September 2012 sampai Januari 2013, kata Haposan dalam keterangan pers, Jumat (15/2).

Haposan menjelaskan, penempatan TKI program G to G itu dilakukan pada tiga negara yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Penempatan TKI G to G ke Timor Leste khusus bidan yang dilakukan sejak 2010. Penempatan TKI ke Jepang sejak 2008 untuk TKI perawat pasien (nurse) dan TKI perawat jompo (careworker).

Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan sejak 2004 yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan sejak tahun 2007 ditangani BNP2TKI.

Setiap calon TKI ke Korea harus mengikuti prosedur dari Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) maupun peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Haposan menegaskan penilaian dari BPK atas penempatan TKI G to G dalam kategori terbaik dan prosedural itu tentunya sangat mendasar. “Tidaklah mungkin BPK memberikan penilaian sembarangan apalagi menyangkut audit pelaporan keuangan,” tegasnya.

Menurutnya, pada 2013, untuk meningkatkan kualitas calon TKI yang hendak bekerja di Korea, BNP2TKI melakukan penertiban Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea meliputi fungsi, metode pembelajaran dan instruktur, serta kurikulum, klasikal, kantor, pembiayaan dan izin operasionalnya. Saat ini LPK Bahasa Korea masih berperan ganda, sebagai pelatihan bahasa juga melakukan perekrutan, pendaftaran, dan menjanjikan dapat melakukan pengiriman dan penerbitan Standard Labour Contact (SLC) bahkan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Penertiban juga dilakukan terhadap calon TKI yang akan diikutkan dalam ujian EPS TOPIK dipastikan sudah terdaftar pada LPK-nya sehingga ketika dikemudian hari calon TKI tersebut menemukan masalah maka bisa diketahui asal LPK Bahasa Korea yang mendaftarkannya. “Saat ini ada 184 LPK Bahasa Korea yang telah terdaftar,” tandasnya.(rm/ipb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait TKI

Bantu Saudara Kita Santinah 1 Juta Real untuk Tebus Diyat
TKW Meninggal di Bekas Kamar Tahanan Saudi
Dua TKI Dilarikan ke RS karena Pendarahan, Ribuan Menggelandang di Jalan
TKI di Hong Kong, Dipaksa Makan Muntah Anjing
Banyaknya TKI Diancam Deportasi, Kegagalan Kita Semua
Arab Saudi Adakan Razia, 7.000 TKI Ilegal Siap Dipulangkan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com