Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Mahkamah Agung
BKN dan KPK Diminta Segera Ambil Sikap Usai MA Nyatakan TWK di KPK Konstitusional
2021-09-10 13:17:27
 

Ketua Setara Institute Hendardi (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK Nomor 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021.

"Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional," kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui keterangan tertulisnya yang diterima pewarta BeritaHUKUM, Jumat (10/9).

Hendardi yang juga inisiator Human Security Initiative (HSI) menyebut dalam putusannya MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun pengembangan karir ASN.

Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, tutur Hendardi, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN (Badan Kepegawaian Negara). "Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari Mahkamah Kontitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan," ucap dia.

Dia berharap, dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi.

Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial. "Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara," pungkasnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Mahkamah Agung
 
  MA RI dan MUI Teken Nota Kesepahaman Kerjasama Pengembangan Penegakan Hukum Syariah
  Aplikasi e-BIMA Hasil Karya Putra Putri Mahkamah Agung Resmi Diluncurkan
  BKN dan KPK Diminta Segera Ambil Sikap Usai MA Nyatakan TWK di KPK Konstitusional
  Ini Pertimbangan Hukum MA Terkait Putusan SKB 3 Menteri
  Ketua MA Menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 56 Pengadilan Negeri
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penjelasan Kadispenad Soal Pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman terkait Belajar Agama

Jika Reshuffle Acuannya Kontroversi, Tiga Menteri Ini Layak Diganti

Utamakan Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Catatan Ketua MPR RI, Omicron dan Belajar dari Kegagalan Cekal Delta

Dukung Jadwal dari KPU, Wakil Ketua MPR: Mari Bijak Menentukan Jadwal Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2