Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Kasus BLBI
Azis Syamsuddin Dukung Pembentukan Satgas BLBI oleh Presiden
2021-04-14 15:29:35
 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.(Foto: Mario/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya mendukung kebijakan presiden bahwa (Satgas) ini untuk menagih perjanjian yang sudah ditandatangani untuk penyerahan dana dan aset yang masih belum terselesaikan. Jika terjadi transaksional dalam Satgas ini, maka kami persilakan masyarakat atau elemen lain dapat melaporkan ke lembaga DPR dan bisa melalui Komisi III atau Pimpinan DPR," kata Azis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (13/4).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menilai langkah Presiden menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tak kunjung selesai, diharapkan satgas dapat menjalankan tugas dengan optimal untuk mengembalikan dana BLBI dari para obligor.

"Pemerintah menjelaskan struktur dan mekanisme kerja dari Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, sehingga tujuan dan target pembentukan Satgas dapat dicapai secara maksimal," ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Azis meminta Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder agar dana dan aset negara dapat segera dikembalikan, serta para pelaku yang terlibat kasus BLBI dapat ditindak hukum. Pemerintah untuk melakukan pengawasan kuat dan evaluasi berkala terhadap kinerja dari Satgas tersebut, sehingga penyelesaian kasus BLBI dapat diselesaikan sesuai target waktu yang sudah ditentukan.

"Satgas dan pemerintah untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus ini, sehingga publik juga dapat memantau dan mengawasi proses penyelesaian kasus BLBI, pemerintah untuk berkomitmen menyelesaikan kasus BLBI tersebut dengan tuntas, tidak hanya sekadar retorika," tutupnya.(sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kasus BLBI
 
  HMS: Pansus BLBI DPD RI Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik
  Gerakan HMS Mendukung Penuh Upaya Pemerintah Menuntaskan Kasus Mega Skandal Korupsi BLBI
  Melawan Lupa, Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI
  Azis Syamsuddin Dukung Pembentukan Satgas BLBI oleh Presiden
  Mantan Ketua KPK Kecewa SP3 Kasus BLBI: Bukti Tumpul-Tandusnya Keadilan!
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

Firli Tekankan Transparansi hingga Rotasi Pegawai untuk Benahi Sistem Peradilan di MA

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2