Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kwik Kian Gie
Aviliani dan Kwik Kian Gie Bicara Apakah Indonesia Sudah Dalam Resesi Ekonomi?
2017-10-12 05:22:15
 

Tampak Dr. Kwik Kian Gie saat menjadi Keynot speaker dalam Seminar Nasional, Apakah Perekonomian Kita Sudah Dalam Resesi?.(Foto: @ikhwan_sjt)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom sekaligus politikus senior Kwik Kian Gie mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini di era Presiden Jokowi tengah menuju tahap resesi. Hal itu ditandai dengan langkanya modal saat kegiatan investasi tinggi.

Kwik menyebut, kondisi ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini sejalan dengan teori overinvestment. Menurutnya, inti dari teori overinvestment adalah kegiatan investasi selalu lebih besar dari tabungan yang menyebabkan pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan kredit dari bank.

"Artinya, selama gelombang pasang, pembentukan modal sendiri atau equity capital tertinggal dibandingkan dengan kesempatan dan gairah investasi," kata Kwik saat paparan dalam seminar nasional 'Apakah Perekonomian Kita Sudah Dalam Resesi?' di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Rabu (11/10).

Meski demikian, kemampuan bank dalam memberikan kredit memiliki batas. Suatu saat nanti, kredit bank akan berkurang sehingga investasi akan berkurang, dan krisis dimulai.

Kelompok teori ini lanjut dia, berpendapat bahwa untuk menghindari krisis harus dilakukan selama kegiatan investasi mencapai gelombang pasang. Salah satu caranya kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, yaitu dengan mengerem investasi.

"Dengan mengerem investasi, kita memang memasuki resesi yang akan merupakan proses yang menyakitkan, tetapi tidak bisa kita hindarkan. Ini adalah biaya yang dari waktu ke waktu harus kita bayar karena kita ingin memiliki ekonomi yang tidak sentralistik dan tidak otoriter," tambah dia.

Kwik bilang, yang bisa dilakukan Indonesia yaitu dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), penjadwalan kembali proyek-proyek besar tanpa pandang bulu milik siapa proyek tersebut, dan mengendalikan kredit komersial dari luar negeri.

Jika krisis terlanjur terjadi lanjut dia, Indonesia tidak dapat berbuat lain. Indonesia lanjut dia, hanya bisa menyerahkan penyembuhannya pada proses alamiah yang sangat menyakitkan.

"Artinya, kita tidak dapat berbuat lain kecuali membiarkan resesi ekonomi sampai mencapai titik balik yang terendah dan proses gelombang pasang dimulai lagi berdasarkan titik keseimbangan baru yang terletak pada tingkat the lower turning point," ujarnya.

SOAL INFRSTRUKTUR

Sementara, Pengamat Ekonomi Aviliani menilai pemerintah perlu menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur besar-besaran juga bisa berdampak negatif. Bahkan bisa menyebabkan resesi ekonomi.

Aviliani mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran menyebabkan tingginya impor. Sebab, bahan baku pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Sayangnya, kinerja ekspor pun dikhawatirkan tidak mampu mengompensasi peningkatan impor tersebut. Jika demikian, nilai tukar rupiah berpotensi melemah.

"Begitu rupiah melemah, harga-harga naik. Jika harga-harga naik, daya beli turun. Itu bisa masuk resesi kalau dipaksain," kata Aviliani dalam acara seminar nasional di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Rabu (11/10).

Lebih lanjut Aviliani meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pembangunan infrastruktur di Indonesia Bagian Timur, seperti Papua. Ia juga mencontohkan, break even point pembangunan jalan tol di Makassar saja, tiga kali lipat dari pembangunan jalan tol di Jawa.

Ia menilai, lebih baik pemerintah membenahi infrastruktur di Jawa terlebih dahulu, seperti jalur Pantura. Sebab, indikator yang menentukan perbaikan daya saing, sebesar 26% diantaranya terdapat pada komponen biaya logistik.

"Kenapa enggak Pantura dulu? yang diberesin daya saing dulu. Ini perlu ditinjau kembali jangan hanya sekadar bangun-bangun, tetapi otomatis dampak terhadap daya beli dan lain-lain ini harus hati-hati," tambahnya.

Aviliani juga mempertanyakan pembangunan infrastruktur yang hanya terkonsentrasi pada BUMN karya. Hal ini akan menyebabkan perusahaan konstruksi swasta tidak bisa menyerap tenaga kerja karena tidak mendapatkan proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini bisa rontok, daya beli juga akan kena. Jadi saya lihat tidak sekarang masalahnya resesi. Bisa ke depan kalau ini tidak diperbaiki," ungkapnya.(konfrontasi/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kwik Kian Gie
 
  Aviliani dan Kwik Kian Gie Bicara Apakah Indonesia Sudah Dalam Resesi Ekonomi?
  Kwik Kian Gie: Pemimpin Indonesia Berjiwa 'Budak'!
  Kwik Sebut Jokowi Sudah Terbukti Langgar Konsititusi
  Lewat Kwik Kian Gie, KPK Selidiki BLBI
  Menteri Era Megawati Diperiksa KPK
 
ads

  Berita Utama
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

 

  Berita Terkini
 
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas

Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan

Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2