Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
2019-11-18 10:32:49
 

Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH. Fungsionaris DPP Partai Golkar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH, selaku Fungsionaris DPP Partai Golkar mengemukakan bahwa menjelang Munas Partai Golkar ke X pada 4-6 Desember 2019 hembusan angin politik yang disinyalir akan terjadi aklamasi semakin sengat tercium. Hal ini membuat gerah para kader dan pengurus partai golkar yang mencintai iklim demokrasi.

Adapun strategi aklamasi bakal membuat sejumlah kader dan pengurus angkat bicara dengan versi masing masing, timpal pria muda jebolan S1 Kampus UII Jogya yang kini tengah meneruskan S3 bidang hukum itu mengungkapkan.

Akan tetapi, perlu diingat dan digarisbawahi bahwa Golkar punya aturan dalam ART di Bab XIV pasal 50 tentang metode Pemilihan Pimpinan Partai, demikian pernyataan pada wartawan BeritaHUKUM via hubungan selular di Jakarta, Sabtu (16/11).

Tidak ada tertulis tentang metode aklamasi atau apapun terkait tentang hal yang sama, adapun sebagai berikut ini :

Anggaran Rumah Tangga Bab XIV:

Pasal 50

PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

1. Pemilihan ketua umum DPP, ketua DPD Prov, Ketua DPD kab/kota, Ketua pimpinan kecamatan dan ketua Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.

2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, pencalonan dan pemilihan.

3. Ketua umum atau ketua terpilih ditetapkan sebagai Formatur.

4. Penyusunan pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh ketua formatur dibantu beberapa orang anggota Formatur.

5. Tata cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat 1 sampai 4 dalam pasal ini diatur lebih lanjut, dalam Peraturan Tersendiri.

Djafar juga menjelaskan bahwa yang menjadi acuan Munas Partai Golkar ke 10 harus merujuk pada pasal 50 tersebut. "Tidak serta merta bisa dibuat mekanisme peraturan lain yang bertentangan aturan AD/ART Partai," cetusnya mencermati

Disamping itu, Djafar Lubis menambahkan, "Prinsip asas the rule of law perlu dikedepankan, dengan musyawarah yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia). Sudah saatnya panitia penyelenggara membuka ruang pendaftaran bagi para kader partai yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar," tukasnya.

Munas adalah ajang pertemuan lepas kangen, silahturahmi dan bersenda gurau bersama antara para kader. "Disitulah nikmatnya di Partai Golkar, karena Partai inilah yang penciptaan ruang iklim demokrasi harmonis sejak reformasi," pungkasnya.(bh/mnd)




 
   Berita Terkait > Partai Golkar
 
  Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
  Derek Loupatty Pilih Dukung Airlangga Hartarto Kembali sebagai Ketum Golkar
  Airlangga Hartarto Kembali Resmi Jabat Ketum Golkar
  ETOS Indonesia Dukung Ridwan Hisyam Menjadi Pendobrak Paradigma Baru Golkar
  Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
 
ads1

  Berita Utama
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Marah ke Pendukung Zulhas, Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan

Jumlah ASN Penguji UU BPJS Bertambah

Hadapi Pemakzulan karena 'Menyalahgunakan Wewenang', Presiden Trump: 'Lakukan Sekarang'

'Masjid Ramah Lingkungan' Pertama di Eropa Diresmikan Presiden Turki

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2