Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
TKI
Apjati Dukung Kebijakan Pemerintah Saudi untuk Cegah Penyalahgunaan Visa oleh PMI
2019-05-03 22:54:57
 

Diskusi bertajuk "Berantas Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Luar Negeri" di Restoran Sederhana, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (2/5).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat bekerja di Arab Saudi, Pemerintah Saudi akan menerapkan sebuah sistem yang langsung terkoneksi dengan Pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah, dalam diskusi bertajuk "Berantas Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Luar Negeri"
yang diadakan Forum Wartawan Ketenagakerjaan - Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (Forwarker-PWKI) di Restoran Sederhana, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (2/5).

"Pemerintah Saudi menggunakan sistem yang akan terintegrasi dengan pemerintah Indonesia, sehingga visa yang keluar dari sana akan terinput di Indonesia. Ini menguntungkan buat kita," ucap Ayub.

Oleh karena itu, Apjati sangat mengapresiasi kebijakan yang akan dijalankan tersebut, karena dinilai banyak bermanfaat dalam pengiriman maupun penempatan PMI.

"Apjati mendukung pemerintah. Keunggulan sistem ini, visa yang dikeluarkan pemerintah Saudi sangat selektif dan yang diutamakan itu visa kerja," kata dia.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, terkait dengan pengiriman PMI ke Timur Tengah, Direktur LSM Padma Indonesia Gabriel Gowa, mendesak pihak terkait agar moratorium pengiriman PMI tersebut segera dicabut.

"Justru dengan kita melarang (moratorium) ini, menyuburkan praktik-praktik unprocedural dan juga rentan human trafficking," jelas Gabriel.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

Polisi Bongkar Kasus Penipuan CPNS yang Telah Berlangsung Sejak 2010

 

  Berita Terkini
 
Soal Jaksa Chuck, Larangan Presiden Soal Ego Sektoral Diabaikan Jaksa Agung

Ini Pesan Moral Pimpinan Kejaksan Agung di HUT Ke-74 Kemerdekaan RI

Ketua MPR: MPR Tak Larut Dalam Polarisasi Politik

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

Presiden Jokowi Minta Izin dan Dukungan Memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2