Desas-desus bahwa kabinet dan anggota parlemen dari partai yang memerintah kembali" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Australia
Apa yang Membuat PM Australia Tony Abbott Dilengserkan?
Tuesday 15 Sep 2015 10:21:11
 

Kebijakan tegas Tony Abbott (kiri) terhadap pencari suaka semula terbuki populer di kalangan masyarakat Australia.(Foto: Istimewa)
 
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Pergantian ini digambarkan sebagai "penusukan dari depan" - serangan brutal terhadap sang pemimpin oleh Malcolm Turnbull yang sudah lama mendambakan duduk sebagai perdana menteri Australia.

Desas-desus bahwa kabinet dan anggota parlemen dari partai yang memerintah kembali khawatir tentang kinerja Tony Abbott sudah beredar sejak awal pekan lalu. Daftar yang bocor, berisi nama-nama menteri yang ingin disingkirkan oleh Abbott, dilaporkan membuat banyak orang di kabinet marah.

Lantas pada Senin, dua jajak pendapat umum yang diselenggarakan oleh dua perusahaan media besar menunjukkan kemungkinan akan ada banyak suara yang beralih dari partai pemerintah dalam pemilihan sela di Western Australia Sabtu mendatang (19/9).

Ketika Turnbull yang menjabat sebagai menteri komunikasi mengumumkan niatnya untuk menantang Tony Abbott pada Senin sore (14/9), ia berbicara jujur.

Dalam pemungutan internal partai, Perdana Menteri Tony Abbott dikalahkan oleh Turnbulll sebagai pemimpin Partai Liberal yang berkuasa. Dengan demikian Turnbull akan menjadi perdana menteri selanjutnya.

Kepada para wartawan, ia mengatakan bila Abbott tetap berkuasa, koalisi Nasional-Liberal akan kalah dalam pemilihan umum yang dijadwalkan akan digelar pertengahan tahun depan.

Ditambahkannya, perdana menteri gagal membuat terobosan ekonomi; kehilangan kepercayaan di sektor bisnis; gagal membeberkan tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa; dan mengembangkan kebijakan sambil berjalan.

Pengalaman Buruh

Bagaimanapun, banyak orang di dalam koalisi sudah mewanti-wanti agar Tony Abbott tidak dilengserkan agar tidak sampai mengalami bencana kemimpinan seperti yang terjadi pada pemerintahan partai Buruh sebelumnya.

Kala itu, Wakil PM Julia Gillard menggusur pemimpinnya Kevin Rudd, tetapi tak lama kemudian Rudd balik melengserkan Gillard. Rudd akhirnya dihukum oleh pemilih dalam pemilihan umum tahun 2013.

Lantas bagaimana Liberal mengalami persoalan ini?

Pemerintah menjalani bulan-bulan pertama dengan baik dua tahun lalu.

Pemerintah mewujudkan janji pemilu untuk mencabut pajak bagi para emitor gas rumah kaca terbesar di negara itu atau dikenal dengan nama pajak karbon. Pemerintah juga mencabut 30% pajak keuntungan dari batu bara dan biji besi.

Kebijakan imigrasi yang ketat, termasuk mengusir perahu-perahu yang membawa imigran dan memaksa kembali ke perairan Indonesia, memang mampu mengerem arus pencari suaka.

Langkah itu disambut masyarakat Australia tetapi mantra Abbot yang menyebutkan bahwa ia "menghentikan perahu" dan "memotong pajak" akhirnya tidak mujarab lagi.

Ketidakmampuannya menjelaskan langkah-langkah pengetatan anggaran dan kegagalannya meyakinkan senat untuk menyetujui penghematan anggaran tercermin dalam berbagai jajak pendapat.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Australia
 
  Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
  Scott Morrison Jadi Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull Dilengserkan
  Suhu Australia Tembus 50 Derajat Celsius 'Dalam Beberapa Dekade'
  Angkatan Laut Australia Hentikan Kapal Penuh Senjata Api
  Apa yang Membuat PM Australia Tony Abbott Dilengserkan?
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya

Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green

Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2