Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Malaysia
Anwar Ibrahim Dijadwalkan Bebas dari Penjara, Kapan Ia Bisa Menjabat Perdana Menteri Malaysia?
2018-05-16 06:44:39
 

Tampak foto Anwar Ibrahim yang akan bebas dari penjara pada 8 Juni 2018 pada Billboard di Malaysia.(Foto: twitter)
 
MALAYSIA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hari ini direncanakan bebas dari hukuman penjara dalam kasus sodomi, lebih awal dari jadwal pembebasan semestinya 8 Juni mendatang.

Anwar, 70, dijatuhi hukuman penjara lima tahun di bawah rezim Najib Razak pada Maret 2014 dalam kasus sodomi kedua, kasus yang oleh pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu dan para pendukungnya disebut sebagai rekayasa politik untuk menghadang sepak terjangnya.

Ia mulai menjalani hukuman penjara pada 10 Februari 2015 setelah permohonan kasasinya ditolak dalam kasus sodomi terhadap mantan asistennya, Mohd Saiful Bukhari Azlan.

Kasus yang sama juga pernah digunakan oleh PM Mahathir Mohamad pada tahun 2000 untuk membungkam politikus yang semula digadang-gadang untuk meneruskan kekuasaannya saat Mahathir masih berkuasa.

Pembebasan lebih awal ini dimungkinkan lewat mekanisme permohonan pengampunan kepada raja yang diajukan oleh Anwar Ibrahim menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu Rabu lalu (09/5) di bawah komando Mahathir Mohamad.

Jika semuanya berjalan sesuai jadwal, Rabu ini (16/5) Lembaga Pengampunan di bawah raja Malaysia akan mempertimbangkan permohonan pengampunan Anwar Ibrahim. Lantas raja yang berkuasa di Malaysia, Yang Dipertuan Agong Sultan Muhammad V akan mengeluarkan keputusan.

Salah seorang pengacara Anwar Ibrahim, Latheefa Koya, menuturkan meskipun semuanya tergantung kepada raja, termasuk berapa lama raja memerlukan waktu untuk mempelajari rekomendasi, kemungkinan raja akan cepat menentukan keputusannya.

"Selama ini kita tidak tahu bagaimana sebuah lembaga memberi rekomendasi kepada Agong (raja). Yang sudah diketahui adalah semua sudah bersedia untuk mendengar, duduk dalam musyawarah dan membuat keputusan. Besar kemungkinan keputusan itu tidak memerlukan waktu lama," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/5).

Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengatakan mantan wakilnya yang juga mantan musuhnya itu akan dibebaskan pada hari yang sama begitu raja mengambil keputusan.

Mengapa pengampunan raja?

Di masa kampanye pemilihan umum, Mahathir Mohamad yang menyeberang ke kubu oposisi dari UMNO dan Barisan Nasional, partai dan koalisi yang pernah dinahkodainya selama 22 tahun, berjanji akan mengupayakan pembebasan Anwar Ibrahim jika koalisi oposisi Pakatan Harapan menang.

Mahathir MohamadHak atas fotoISTANA NEGARA/AFP
Image captionMahathir Mohamad membahas pembebasan Anwar Ibrahim dengan Yang Dipertuan Agong Sultan Muhammad V pada Kamis (10/05).

Dan ketika beraudiensi dengan raja di hari pelantikannya sebagai perdana menteri ketujuh Malaysia, Mahathir Mohamad membahas persoalan itu dengan raja dan menurutnya, Anwar akan segera dibebaskan lewat mekanisme penangampunan secara penuh oleh raja.

Maknanya Anwar langsung bisa terjun ke dunia politik dengan pengampunan penuh ini.

Sesuai undang-undang Malaysia, mantan narapidana dilarang berpolitik dalam jangka waktu lima tahun setelah dibebaskan, kecuali mendapatkan pengampunan dari Yang Dipertuan Agong.

Pengacara yang juga menjadi pengurus PKR, Latheefa Koya, mengaku tidak bisa membeberkan landasan yang diajukan dalam permohonan pengampunan karena raja belum mengambil keputusan sidangnya belum dimulai.

Namun sebelumnya, putri sulung Anwar, Nurul Izzah, mengatakan dasar permohonan adalah 'kegagalan sistem hukum untuk mencapai keputusan yang adil'.

Kapan Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri?

Meski bebas dan langsung terjun ke panggung politik, Anwar Ibrahim tidak serta merta bisa mengambil estafet kepemimpinan Malaysia. Pasalnya, peraturan negara itu mengharuskan perdana menteri haruslah menjadi wakil rakyat.

"Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti menjadi anggota parlemen terlebih dahulu. Mesti ada hal yang namanya pilihan raya kecil (pemilu sela) di salah satu konstituensi yang saya pikir akan menyebabkan salah seorang anggota parlemen dari PKR akan mundur," jelas ahli sejarah dan pemerintahan, Profesor Zainal Kling, yang sebelumnya mengajar di Universiti Utara Malaysia.

Pendukung AnwarHak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGES
Image captionPara pendukung Anwar Ibrahim berkumpul di depan Rumah Sakit Cheras Rehabilitation Centre, Kuala Lumpur, tempat ia menjalani pemulihan dari operasi bahu.

Skenario seperti itu pernah terbukti ketika pada tahun 2008, Wan Azizah Wan Ismail, presiden PKR dan istri Anwar Ibrahim, melepaskan kursi parlemen dari daerah pemilihan Permatang Pauh untuk membuka jalan bagi Anwar menjadi anggota parlemen pada tahun itu juga.

PM Mahathir Mohamad sebelumnya juga sudah menegaskan ia tidak akan langsung menyerahkan estafet kepemimpinan ke Anwar tetapi ia akan menduduki jabatan itu selama dua tahun dulu.

Dan dalam pernyataan terbaru Selasa (15/05) perdana menteri yang juga pernah menjadi perdana menteri selama 22 tahun tersebut mengatakan, "Dalam tahap awal, mungkin berlangsung selama satu atau dua tahun, saya lah perdana menterinya."

Mungkinkah Mahathir ingkar janji?

Sebagian kalangan berpendapat Mahathir merupakan sosok yang cerdik dan kadang 'licik' sehingga mungkin tidak akan menepati janji.

Namun menurut Profesor Zainal Kling, setidaknya ada dua alasan kuat mengapa pemimpin tertua di dunia itu tidak akan ingkar janji, meski potensi tetap ada.

"Kita menaruh sedikit keraguan itu. Tetapi karena desakan rakyat yang cukup besar untuk memastikan bahwa pemerintah berjalan baik dan peralihan kekuasaan telah dijanjikan oleh beliau, saya pikir beliau akan memenuhi janji."

Mahathir MohamadHak atas fotoAHMAD YUSNI/EPA
Image captionMahathir Mohamad berjanji untuk menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Anwar Ibrahim dalam tempo dua tahun.

Faktor kedua adalah umur Mahathir yang hampir mencapai 93 tahun.

"Karena oleh yang disebut beliau sendiri bahwa barangkali umur beliau tidak memungkinkan kedudukan yang terlalu lama daripada yang seperlunya," jelas Profesor Zainal Kling.

Suami-istri menjadi PM dan wakil PM ?

Berdasarkan perjanjian Pakatan Harapan, jika menang pemilu maka Mahathir menjadi perdana menteri sebelum menyerahkan kedudukan itu kepada Anwar Ibrahim, dan Wan Azizah Wan Ismail menjabat wakil perdana menteri.

Wan Azizah dan Mahathir MohamadHak atas fotoMANAN VATSYAYANA/AFP
Image captionWan Azizah Wan Ismail mencatatkan diri sebagai wakil perdana menteri perempuan pertama di Malaysia di bawah PM Mahathir Mohamad.

Kini pengaturan tersebut terwujud, istri Anwar Ibrahim tercatat sebagai wakil perdana menteri perempuan pertama di Malaysia. Bagaimana kelak ketika suaminya menggantikan Mahathir?

"Kalau Anwar dinaikkan menjadi perdana menteri, barangkali deputinya akan berubah. Ini memang baru pertama kali terjadi keadaan seperti ini. Namun demikian tidak akan berlaku suami istri akan menjadi perdana menteri dan deputi perdana menteri," papar ahli sejarah dan pemerintahan Malaysia, Profesor Zainal Kling

Adakah Potensi gesekan lagi?

Sama-sama berlabuh di UMNO, komponen terbesar dalam koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, Mahathir Mohamad menghendaki Anwar Ibrahim sebagai penggantinya di partai dan otomatis di puncak pemerintahan. Ia dipercaya memegang posisi menteri keuangan, selain menjabat wakil PM.

Akan tetapi kemesraan hubungan mereka berakhir ketika kedua tokoh itu berseberangan tentang kebijakan ekonomi yang ditempuh Malaysia dalam menghadapi krisis ekonomi Asia tahun 1997. Anwar dengan pengaruh politiknya dianggap menyaingi Mahathir.

Anwar lantas divonis penjara dalam dakwaan korupsi pada 1999. Selama penahanan ia dilaporkan dipukuli hingga matanya lebam. Pada tahun berikutnya sosok yang dikenal sebagai tokoh reformasi itu dijatuhi hukuman penjara dalam kasus sodomi.

PKRHak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGES
Image captionPKR didirikan oleh Anwar Ibrahim setelah ia didepak dari kursi kabinet dan dari UMNO.

Namun kubu Anwar meyakini Mahathir dan juga zaman sudah berubah sehingga tak ada yang diragukan lagi terhadap mantan musuh bebuyutan kubu koalisi itu.

"Saya menilai, mencermati tindak tanduk Dr Mahathir Mohamad sejak beliau meninggalkan UMNO sampai sekarang. Dan Insya Allah kita mau lebih banyak orang bergabung lagi. Malaysia hanya dapat berjaya jika disatukan dengan prinsip dan kemauan untuk melaksanakan agenda berkabjikan untuk rakyat," kata anggota parlemen dari PKR, Nurul Izzah, yang juga merupakan putri sulung Anwar Ibrahim.

Bersatunya dua tokoh kuat Malaysia berhasil menggulingkan koalisi Barisan Nasional yang telah memerintah selama 61 tahun. Persekutuan yang telah dibentuk ini memerlukan satu sama lain.

"Tun Mahathir memerlukan Anwar, Anwar memerlukan Tun Mahathir untuk terus melangsungkan kegiatan politik mereka.

"Karena yang punyai partai yang sah itu partai Anwar Ibrahim, PKR. Walaupun Tun Mahathir memiliki partai sendiri, pada saat ini partainya dibekukan sementara karena masalah internal," kata pakar sejarah dan pemerintahan Malaysia, Profesor Zainal Kling.

Ia menggarisbawahi bahwa Mahathir dan Anwar nanti perlu melakukan penyesuaian meski pada tahap awal mereka saling melengkapi

Kendaraan politik Mahathir Mohamad Partai Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu masih memegang fondasi yang mengedepankan supremasi bumiputra, sama dengan UMNO,

"Tapi Anwar di PKR sudah melebarkan ideologi, berdasarkan keadilan, berdasarkan gagasan, tidak lagi berdasarkan kelompok-kelompok etnik, yang menjadi azas dari kepemimpinan Dr Mahathir,"terang mantan pengajar di Universitas Utara Malaysia tersebut.

Yang juga duduk di Pakatan Harapan adalah Partai Aksi Demokratik (DAP), partai kiri tengah multiras, tetapi mayoritasnya beretnik Cina.

"Saya pikir sekarang ini motivasi yang terkuat di kalangan mereka adalah untuk membangun sebuah pemerintahan bagi Malaysia yang terdiri dari berbagai partai politik," pungkasnya.

Benih perpecahan sudah muncul ketika PM Mahathir Mohamad mengumumkan nama tiga menteri pertama pekan lalu.

Penunjukan Sekjen DAP Lim Guang Eng sebagai menteri keuangan, presiden Amanah (salah satu komponen Pakatan Harapan) Mohamad Sabu sebagai menteri pertahanan dan presiden Partai Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai menteri dalam negeri membuat para pengurus PKR gerah karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam penunjukan mereka.(BBC/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Malaysia
 
  Mantan PM Malaysia Najib Razak Ditahan Dikenai 25 Dakwaan Pencucian Uang
  Pejabat Malaysia Klaim 'Proyek Cuci Uang' Mantan PM Najib Razak Melibatkan Cina
  Ratusan Jam, Tas dan Ribuan Perhiasaan Triliunan Rupiah Disita dari Rumah Mantan PM Malaysia
  Rakyat Malaysia Gotong royong Menyumbang untuk Bayar Utang Negara
  Polisi Malaysia 'Sita Puluhan Koper Uang Tunai dan Perhiasan' dari Rumah Mantan PM Najib Razak
 
ads

  Berita Utama
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

 

  Berita Terkini
 
Proyek Peningkatan Jalan Bankuang - MTU Diduga Dikorupsi, Kejari Barsel Periksa 4 Pejabat

Serah Terima Jabatan, Fadly - Asrul Sampaikan Program Awal untuk Padang Panjang

Ketua Komisi I DPRD Pertanyakan Mengapa Tes CPNS Kaur 2018 Gunakan UNBK Kemendikbud

Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamophobia

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2