Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Australia
Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
2022-05-23 15:40:58
 

Perdana Menteri Australia Baru Anthony Albanian.(Foto: Istimewa)
 
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Anthony Albanese menjadi perdana menteri pertama dari Partai Buruh. Meski penghitungan suara masih dilakukan, dia dilantik lebih awal karena harus terbang ke Jepang untuk menghadiri pertemuan kelompok QUAD.

Anthony Albanese dari Partai Buruh dilantik sebagai Perdana Menteri ke-31 Australia pada hari Senin (23/05), setelah mengalahkan koalisi konservatif Scott Morrison.

Albanese, yang akrab disapa Albo, dilantik oleh Gubernur Jenderal David Hurley dalam sebuah upacara di gedung pemerintah di Canberra. Hurley adalah kepala negara perwakilan Ratu Elizabeth II di Australia.

"Saya merasa sangat terhormat untuk melayani (masyarakat) sebagai Perdana Menteri Australia," tulis Albanese di Twitter setelah upacara. "Sebagai Perdana Menteri, saya ingin menyatukan masyarakat dan memimpin pemerintahan yang berani, pekerja keras, dan peduli seperti rakyat Australia. Pekerjaan itu dimulai hari ini."

Albanese dan Menlu Wong akan bertemu dengan Joe Biden
Selain Albanese, anggota kabinet utama juga dilantik yakni Menteri Ketenagakerjaan Richard Marles, Menteri Luar Negeri Penny Wong, Bendahara Negara Jim Chalmers, dan Menteri Keuangan Katy Gallagher.

Albanese dan Wong yang dijadwalkan berangkat ke Tokyo untuk menghadiri pertemuan kelompok Quad pada Selasa (24/05), membuat mereka dilantik lebih awal dari jadwal yang sesungguhnya.

Forum Quad adalah kelompok keamanan strategis yang beranggotakan Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Albanese mengatakan dia berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu (22/05) dan berharap untuk bertemu dengannya bersama Perdana Menteri Jepang dan India pada Selasa (24/5).

"Kunjungan ini sejalan dengan apa yang dilihat pemerintah Albanese sebagai tiga pilar kebijakan luar negeri Australia: aliansi kami dengan Amerika Serikat, keterlibatan kami dengan kawasan, dan dukungan kami untuk forum multilateral," kata PM baru Australia dalam sebuah pernyataan.

Akankah Partai Buruh membentuk pemerintahan mayoritas?
Pada Senin (23/05) pagi, penyiar ABC menyebut Partai Buruh mengantongi 72 kursi di 151 anggota DPR, atau bertambah tujuh kursi dari susunan sebelumnya di majelis rendah parlemen.

Partai Buruh membutuhkan total 76 kursi di DPR untuk bisa membentuk pemerintahan mayoritas. Menurut proyeksi ABC, 12 kursi masih terlalu dekat dengan perolehan sekitar 70 persen suara.

Koalisi kanan-tengah, yang didominasi Partai Liberal mantan Perdana Menteri Scott Morrison, dijadwalkan mendapat 52 kursi, berkurang 16 kursi.

Partai Hijau Australia, yang sebelumnya memiliki satu perwakilan di majelis rendah parlemen, memperoleh dua kursi tambahan. Partai Lingkungan sayap kiri diharapkan mendukung Albanese jika Partai Buruh tidak mencapai mayoritas.

Kandidat independen yang beberapa di antaranya juga bisa mendukung Partai Buruh, juga mendapat skor bagus di sejumlah kursi.

Pengambilan sumpah Albanese yang lebih awal kemungkinan terjadi atas dasar bahwa dia satu-satunya perdana menteri berikutnya yang layak, bahkan jika dia akhirnya harus memimpin sebuah parlemen pemerintah minoritas.

Partai Buruh, Partai Hijau, dan sejumlah kandidat independen mencalonkan diri pada platform yang mengusulkan tindakan lebih keras terhadap perubahan iklim. Albanese mengaku dia ingin mengubah Australia menjadi "negara adidaya energi terbarukan."

Isu perubahan iklim dalam pemilu Australia
Perubahan iklim memainkan peran penting dalam pemungutan suara hari Sabtu (21/05), lantaran para pemilih dilaporkan tidak senang dengan tanggapan pemerintah Morrison terhadap kebakaran dan banjir mematikan yang melanda Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Partai Buruh dan Liberal bersaing terbuka atas perubahan iklim sejak 2007 dan beberapa pemerintah telah digulingkan dalam konflik tersebut. Namun, dalam pidato kemenangannya, Albanese berjanji untuk "mengubah cara politik beroperasi."

"Bersama-sama kita bisa mengakhiri perang iklim," kata Albanese.

rw/ha (AFP, dpa, Reuters, AP/MW/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Australia
 
  Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
  Scott Morrison Jadi Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull Dilengserkan
  Suhu Australia Tembus 50 Derajat Celsius 'Dalam Beberapa Dekade'
  Angkatan Laut Australia Hentikan Kapal Penuh Senjata Api
  Apa yang Membuat PM Australia Tony Abbott Dilengserkan?
 
ads1

  Berita Utama
Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

 

ads2

  Berita Terkini
 
Laporan Putri Candrawathi soal Dugaan Pelecehan Seksual 'Palsu', Polri: Masuk Katagori Menghalangi Penyidikan Kasus Brigadir J

Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi

Partai UMMAT Dinyatakan Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU

Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2