BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
NEPAL, Berita HUKUM - Setidaknya 12 pemandu lokal tewas saat terjadi longsor di lereng Gunung Everes

Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi di Riyadh, pada Ra

Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memunculkan wac

Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
NTT, Berita HUKUM - Sebuah kapal motor fiber 'Nelayan Bhakti' tenggelam saat melakukan prosesi laut

Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengaku pihaknya sudah men

Kapten AL Australia Dipecat karena 'Menyusup' ke Indonesia
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Kapten angkatan laut Australia, Laksamana Madya Ray Griggs dipecat dan ena

Google Dikecam Lewat Surat Terbuka di Jerman
JERMAN, Berita HUKUM - Pimpinan perusahaan media terbesar di Eropa dengan keras mengecam Google dala

Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah para tokoh parpol dan ormas Islam berkumpul di rumah mewah di Cikini

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
Diminta Presiden, BPK Periksa Dana Kampanye Penyelenggara Negara
Kapten AL Australia Dipecat karena 'Menyusup' ke Indonesia

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Antasari Azhar
Antasari Azhar Praperadilkan Polri ke PN Jakarta
Monday 29 Apr 2013 23:42:56
 
Antasari Azhar saat sidang di PN Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mendaftarkan permohonan pemeriksaan praperadilan atas penghentian penyidikan pengirim SMS "gelap" kepada Nasrudin Zulkarnaen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Pihak Antasari meminta agar majelis hakim memutus supaya polisi melanjutkan pengusutan kasus sms "gelap" tersebut. "Ini pra peradilan pertama. Kalau nanti dikabulkan berarti polisi harus melanjutkan penyidikan," kata Kuasa Hukum Antasari, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (29/4).

Dijelaskan Boyamin bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan ini ditujukan kepada kepolisian negara RI. Boyamin mengatakan termohon tidak melakukan rangkaian penyelidikan dan atau penyidikan terhadap laporan pemohon padahal telah ada tanda bukti laporan no TBL/345/VIII/2011/BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011 terhadap laporan Kepolisian no Pol : LP/555/VIII/2011/BARESKRIM. Laporan dengan tuduhan Pasal 35 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Polisi harus menindaklanjut laporan itu. Kami meminta majelis hakim menghukum termohon harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tersebut," terang Boyamin.

Penyidikan atas laporan tersebut tidak mendapat respon dari kepolisian. Padahal menurut Boyamin jika polisi berhasil mengungkap siapa sebenarnya yang mengirim sms tersebut maka hal tersebut bisa dijadikan bukti baru bagi Antasari untuk mengajukan PK atas perkaranya.

"Hasil dari penyidikan bisa buat Novum (bukti baru) untuk ajukan PK," jelas Boyamin. Dan menambahkan, pihak Antasari menyebut sms tersebut "gelap" karena tidak diketahui siapa pengirimnya. Menurutnya tuduhan bahwa Antasari mengirim SMS tersebut ke Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nazrudin Zurkarnain yang tewas ditembak itu adalah tidak benar.

"Sms ini gelap pengirimnya kan gelap. Kalau ini ditindaklanjuti kan bisa ketahuan yang mengirimnya siapa, kan orang lain. Tidak ada catatan SMS antara Antasari ke Nazrudin," imbuh Boyamin.

Adapun SMS yang dipersoalkan Antasari itu berbunyi: "Maaf mas masalah ini yang tahu kita berdua, kalau sampai terblow up, tahu konsekuensinya,". SMS tersebut dikirim ke Nasrudin pada awal Februari 2009 lalu sebelum Nasrudin terbunuh.

SMS tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan Antasari Azhar yang kemudian dijadikan dasar dan menyatakan Antasari sebagai penganjur atau otak terbunuhnya Nasrudin.

Selain itu dalam pemberitaan sebelumnya, Kuasa Hukum Antasari, Juniver mengatakan Hasil analisis ahli Informasi dan Teknologi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, SMS tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari.

"Pak Agung Harsoyo di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada CDR (Call Data Record) nomor telepon atas nama Almarhun Nasrudin Zulkarnaen tidak terbukti ada nomor HP Antasari Azhar, sehingga dapat disimpulkan bahwa SMS ancaman tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari Azhar," jelas Jeniver.

Hingga saat ini Antasari menjadi narapidana penjara 18 tahun Lapas Pria Klas 1 Tangerang akibat vonis berkekuatan hukum tetap (in cracht) dalam perkara sangkaan pembunuhan alm. Nazrudin dengan poin pembuktiannya adanya SMS tersebut.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Antasari Azhar

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
Berikan Kesaksian Palsu, Antasari Azhar Akan Laporkan Dua Saksi ke Polisi
Antasari Berharap JK Ungkap Fakta Baru
Sidang Antasari, Prof Romli: Kepastian Hukum Tidak Identik dengan Keadilan
Di Persidangan, Antasari Tegaskan Miliki Novum Kuat
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com