BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hj Tuti Alawiyah AS menilai, pern

Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin petang ini, (22/9), tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah dokumen ko

Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
BANDUNG, Berita HUKUM Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak warga negara untuk berekspresi, mene

RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Tiga RUU Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) antara lain RUU Konse

Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Republik Indonesia Susilo

Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama
NEW YORK, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudho

OJK Tegaskan Keberadaannya Konstitusional
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 Ta

Bentrokan di Ibukota, PM Yaman Mundur
YAMAN, Berita HUKUM - Perdana Menteri Yaman, Mohammed Basindwa, mengundurkan diri di tengah meningka

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Yohanes Libut: Peran Koperasi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Antasari Azhar
Antasari Azhar Praperadilkan Polri ke PN Jakarta
Monday 29 Apr 2013 23:42:56
 
Antasari Azhar saat sidang di PN Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mendaftarkan permohonan pemeriksaan praperadilan atas penghentian penyidikan pengirim SMS "gelap" kepada Nasrudin Zulkarnaen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Pihak Antasari meminta agar majelis hakim memutus supaya polisi melanjutkan pengusutan kasus sms "gelap" tersebut. "Ini pra peradilan pertama. Kalau nanti dikabulkan berarti polisi harus melanjutkan penyidikan," kata Kuasa Hukum Antasari, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (29/4).

Dijelaskan Boyamin bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan ini ditujukan kepada kepolisian negara RI. Boyamin mengatakan termohon tidak melakukan rangkaian penyelidikan dan atau penyidikan terhadap laporan pemohon padahal telah ada tanda bukti laporan no TBL/345/VIII/2011/BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011 terhadap laporan Kepolisian no Pol : LP/555/VIII/2011/BARESKRIM. Laporan dengan tuduhan Pasal 35 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Polisi harus menindaklanjut laporan itu. Kami meminta majelis hakim menghukum termohon harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tersebut," terang Boyamin.

Penyidikan atas laporan tersebut tidak mendapat respon dari kepolisian. Padahal menurut Boyamin jika polisi berhasil mengungkap siapa sebenarnya yang mengirim sms tersebut maka hal tersebut bisa dijadikan bukti baru bagi Antasari untuk mengajukan PK atas perkaranya.

"Hasil dari penyidikan bisa buat Novum (bukti baru) untuk ajukan PK," jelas Boyamin. Dan menambahkan, pihak Antasari menyebut sms tersebut "gelap" karena tidak diketahui siapa pengirimnya. Menurutnya tuduhan bahwa Antasari mengirim SMS tersebut ke Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nazrudin Zurkarnain yang tewas ditembak itu adalah tidak benar.

"Sms ini gelap pengirimnya kan gelap. Kalau ini ditindaklanjuti kan bisa ketahuan yang mengirimnya siapa, kan orang lain. Tidak ada catatan SMS antara Antasari ke Nazrudin," imbuh Boyamin.

Adapun SMS yang dipersoalkan Antasari itu berbunyi: "Maaf mas masalah ini yang tahu kita berdua, kalau sampai terblow up, tahu konsekuensinya,". SMS tersebut dikirim ke Nasrudin pada awal Februari 2009 lalu sebelum Nasrudin terbunuh.

SMS tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan Antasari Azhar yang kemudian dijadikan dasar dan menyatakan Antasari sebagai penganjur atau otak terbunuhnya Nasrudin.

Selain itu dalam pemberitaan sebelumnya, Kuasa Hukum Antasari, Juniver mengatakan Hasil analisis ahli Informasi dan Teknologi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, SMS tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari.

"Pak Agung Harsoyo di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada CDR (Call Data Record) nomor telepon atas nama Almarhun Nasrudin Zulkarnaen tidak terbukti ada nomor HP Antasari Azhar, sehingga dapat disimpulkan bahwa SMS ancaman tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari Azhar," jelas Jeniver.

Hingga saat ini Antasari menjadi narapidana penjara 18 tahun Lapas Pria Klas 1 Tangerang akibat vonis berkekuatan hukum tetap (in cracht) dalam perkara sangkaan pembunuhan alm. Nazrudin dengan poin pembuktiannya adanya SMS tersebut.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Antasari Azhar

MK: Tindakan Kepolisian terhadap Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
Berikan Kesaksian Palsu, Antasari Azhar Akan Laporkan Dua Saksi ke Polisi
Antasari Berharap JK Ungkap Fakta Baru
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com