Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesudah para komisioner KPK, kini pers yang disasar. Majalah Tempo dipolisik

ISIS Ancam Bunuh Karyawan Twitter
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Karyawan dan pendiri Twitter, Jack Dorsey, mendapat ancaman pembunuhan da

Ledakan Gas di Tambang Batu Bara Ukraina, 33 Tewas
UKRAINA, Berita HUKUM - Sebuah ledakan gas pada tambang batu bara di daerah Ukraina timur yang dikua

UU Penetapan Perpu Pilkada Digugat ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga orang warga negara Indonesia, yaitu Yanda Zaihifni Ishak, Heriyanto, da

Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan
ACEH, Berita HUKUM - Bedasarkan informasi yang sampai ke wartawan BeritaHUKUM.com pemerintah daerah

'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 28 Februari 2015, Indra Pelani (21 tahun) dikabarkan tewas. Ind

Begal Motor Antar Kota Jakarta-Bekasi di Tembak
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menembak kaki begal penge

Kapolresta Palembang Instruksikan Tembak Ditempat Pelaku Begal Motor
PALEMBANG, Berita HUKUM - Kapolresta Palembang, Komisaris Besar Pol Sabarudin Ginting, mengintruksik

   

  Berita Terkini >>
   
Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG
ISIS Ancam Bunuh Karyawan Twitter
Ledakan Gas di Tambang Batu Bara Ukraina, 33 Tewas
UU Penetapan Perpu Pilkada Digugat ke MK
Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan
'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG
Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan
'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian
BMKG Prediksi Kemarau Mulai Bulan April
Pihak Bareskrim Polri Tangkap ZA Terduga Saksi Kunci Kasus BW
Nota Kesepahaman TNI dan Polri

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Antasari Azhar
Antasari Azhar Praperadilkan Polri ke PN Jakarta
Monday 29 Apr 2013 23:42:56
 
Antasari Azhar saat sidang di PN Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mendaftarkan permohonan pemeriksaan praperadilan atas penghentian penyidikan pengirim SMS "gelap" kepada Nasrudin Zulkarnaen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Pihak Antasari meminta agar majelis hakim memutus supaya polisi melanjutkan pengusutan kasus sms "gelap" tersebut. "Ini pra peradilan pertama. Kalau nanti dikabulkan berarti polisi harus melanjutkan penyidikan," kata Kuasa Hukum Antasari, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (29/4).

Dijelaskan Boyamin bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan ini ditujukan kepada kepolisian negara RI. Boyamin mengatakan termohon tidak melakukan rangkaian penyelidikan dan atau penyidikan terhadap laporan pemohon padahal telah ada tanda bukti laporan no TBL/345/VIII/2011/BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011 terhadap laporan Kepolisian no Pol : LP/555/VIII/2011/BARESKRIM. Laporan dengan tuduhan Pasal 35 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Polisi harus menindaklanjut laporan itu. Kami meminta majelis hakim menghukum termohon harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tersebut," terang Boyamin.

Penyidikan atas laporan tersebut tidak mendapat respon dari kepolisian. Padahal menurut Boyamin jika polisi berhasil mengungkap siapa sebenarnya yang mengirim sms tersebut maka hal tersebut bisa dijadikan bukti baru bagi Antasari untuk mengajukan PK atas perkaranya.

"Hasil dari penyidikan bisa buat Novum (bukti baru) untuk ajukan PK," jelas Boyamin. Dan menambahkan, pihak Antasari menyebut sms tersebut "gelap" karena tidak diketahui siapa pengirimnya. Menurutnya tuduhan bahwa Antasari mengirim SMS tersebut ke Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nazrudin Zurkarnain yang tewas ditembak itu adalah tidak benar.

"Sms ini gelap pengirimnya kan gelap. Kalau ini ditindaklanjuti kan bisa ketahuan yang mengirimnya siapa, kan orang lain. Tidak ada catatan SMS antara Antasari ke Nazrudin," imbuh Boyamin.

Adapun SMS yang dipersoalkan Antasari itu berbunyi: "Maaf mas masalah ini yang tahu kita berdua, kalau sampai terblow up, tahu konsekuensinya,". SMS tersebut dikirim ke Nasrudin pada awal Februari 2009 lalu sebelum Nasrudin terbunuh.

SMS tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan Antasari Azhar yang kemudian dijadikan dasar dan menyatakan Antasari sebagai penganjur atau otak terbunuhnya Nasrudin.

Selain itu dalam pemberitaan sebelumnya, Kuasa Hukum Antasari, Juniver mengatakan Hasil analisis ahli Informasi dan Teknologi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, SMS tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari.

"Pak Agung Harsoyo di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada CDR (Call Data Record) nomor telepon atas nama Almarhun Nasrudin Zulkarnaen tidak terbukti ada nomor HP Antasari Azhar, sehingga dapat disimpulkan bahwa SMS ancaman tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari Azhar," jelas Jeniver.

Hingga saat ini Antasari menjadi narapidana penjara 18 tahun Lapas Pria Klas 1 Tangerang akibat vonis berkekuatan hukum tetap (in cracht) dalam perkara sangkaan pembunuhan alm. Nazrudin dengan poin pembuktiannya adanya SMS tersebut.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Antasari Azhar

MK: Tindakan Kepolisian terhadap Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
Berikan Kesaksian Palsu, Antasari Azhar Akan Laporkan Dua Saksi ke Polisi
Antasari Berharap JK Ungkap Fakta Baru
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com