Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kapolri-Menristek Dikti Koordinasikan Kasus Ijazah Palsu
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan menemui Menteri Riset, Teknologi dan Pe

Pimpinan KPK Minta Perlindungan Hukum ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan KPK Non Aktif Abraham Samad membantah menghendaki keistimewaan bagi

Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia khususnya DKI Jakarta merupakan sasaran empuk para pelaku sindikat

Diapresiasi Langkah Kemendag Kendalikan Produk Impor
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ingin mengendalikan produk i

Ada Bukti BCA Diuntungkan Hadi Purnomo
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan bukti jika Bank Central

Penanganan Korupsi Harus Luar Biasa
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Pusat Kajian And Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Far

Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Muktamar yang ke 47 di Makasar, Organiisasi Islam Muhammadiyah yang

Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pa

   

  Berita Terkini >>
   
Kapolri-Menristek Dikti Koordinasikan Kasus Ijazah Palsu
Pimpinan KPK Minta Perlindungan Hukum ke MK
Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
Diapresiasi Langkah Kemendag Kendalikan Produk Impor
Ada Bukti BCA Diuntungkan Hadi Purnomo
Penanganan Korupsi Harus Luar Biasa

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pimpinan KPK Minta Perlindungan Hukum ke MK
Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
Ical Bawa Nama JK, Agung Tidak Peduli!
Aksi Demo Didepan Gedung PBB Jenewa, 'Jokowi Mana Janjimu'
Pemerintah Kedodoran Kelola Informasi, Banyak Isu Jadi Bola Liar

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Antasari Azhar
Antasari Azhar Praperadilkan Polri ke PN Jakarta
Monday 29 Apr 2013 23:42:56
 
Antasari Azhar saat sidang di PN Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, mendaftarkan permohonan pemeriksaan praperadilan atas penghentian penyidikan pengirim SMS "gelap" kepada Nasrudin Zulkarnaen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Pihak Antasari meminta agar majelis hakim memutus supaya polisi melanjutkan pengusutan kasus sms "gelap" tersebut. "Ini pra peradilan pertama. Kalau nanti dikabulkan berarti polisi harus melanjutkan penyidikan," kata Kuasa Hukum Antasari, Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (29/4).

Dijelaskan Boyamin bahwa permohonan pemeriksaan praperadilan ini ditujukan kepada kepolisian negara RI. Boyamin mengatakan termohon tidak melakukan rangkaian penyelidikan dan atau penyidikan terhadap laporan pemohon padahal telah ada tanda bukti laporan no TBL/345/VIII/2011/BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011 terhadap laporan Kepolisian no Pol : LP/555/VIII/2011/BARESKRIM. Laporan dengan tuduhan Pasal 35 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Polisi harus menindaklanjut laporan itu. Kami meminta majelis hakim menghukum termohon harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tersebut," terang Boyamin.

Penyidikan atas laporan tersebut tidak mendapat respon dari kepolisian. Padahal menurut Boyamin jika polisi berhasil mengungkap siapa sebenarnya yang mengirim sms tersebut maka hal tersebut bisa dijadikan bukti baru bagi Antasari untuk mengajukan PK atas perkaranya.

"Hasil dari penyidikan bisa buat Novum (bukti baru) untuk ajukan PK," jelas Boyamin. Dan menambahkan, pihak Antasari menyebut sms tersebut "gelap" karena tidak diketahui siapa pengirimnya. Menurutnya tuduhan bahwa Antasari mengirim SMS tersebut ke Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nazrudin Zurkarnain yang tewas ditembak itu adalah tidak benar.

"Sms ini gelap pengirimnya kan gelap. Kalau ini ditindaklanjuti kan bisa ketahuan yang mengirimnya siapa, kan orang lain. Tidak ada catatan SMS antara Antasari ke Nazrudin," imbuh Boyamin.

Adapun SMS yang dipersoalkan Antasari itu berbunyi: "Maaf mas masalah ini yang tahu kita berdua, kalau sampai terblow up, tahu konsekuensinya,". SMS tersebut dikirim ke Nasrudin pada awal Februari 2009 lalu sebelum Nasrudin terbunuh.

SMS tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan Antasari Azhar yang kemudian dijadikan dasar dan menyatakan Antasari sebagai penganjur atau otak terbunuhnya Nasrudin.

Selain itu dalam pemberitaan sebelumnya, Kuasa Hukum Antasari, Juniver mengatakan Hasil analisis ahli Informasi dan Teknologi (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, SMS tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari.

"Pak Agung Harsoyo di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada CDR (Call Data Record) nomor telepon atas nama Almarhun Nasrudin Zulkarnaen tidak terbukti ada nomor HP Antasari Azhar, sehingga dapat disimpulkan bahwa SMS ancaman tersebut bukan berasal dari HP milik Antasari Azhar," jelas Jeniver.

Hingga saat ini Antasari menjadi narapidana penjara 18 tahun Lapas Pria Klas 1 Tangerang akibat vonis berkekuatan hukum tetap (in cracht) dalam perkara sangkaan pembunuhan alm. Nazrudin dengan poin pembuktiannya adanya SMS tersebut.(bhc/mdb)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Antasari Azhar

MK: Tindakan Kepolisian terhadap Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945
Antasari Tegaskan Saat Jalani Proses Hukum Masih Berstatus Jaksa Aktif
Berikan Kesaksian Palsu, Antasari Azhar Akan Laporkan Dua Saksi ke Polisi
Antasari Berharap JK Ungkap Fakta Baru
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com