Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemindahan Ibu Kota
Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
2020-03-06 22:39:45
 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Ir. H. Marwan Batubara, M.Sc.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, pemerintah belum menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR RI.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan, ada empat calon Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN).

Empat calon itu, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Aneh, UU belum ada, jadi apa gunanya otoritas itu, apa landasannya?" kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Marwan Batubara kepada redaksi, Jumat (6/3).

Dan secara substansi, Marwan Batubara menilai pemindahan ibukota negara belum terlalu urgent.

Tidak tepat Indonesia mau memindahkan ibukota di tengah perekonomian terseok-seok, utang banyak, angka kemiskinan masih tinggi, serta setiap tahun defisit semakin melebar.

"Kalau semua swasta, negara akan tersandera. Dan yang sangat dikhawatirkan akan ada yang tukar guling nanti," imbuhnya.

Adapun alasan beban Jakarta yang semakin berat, dan kerap dilanda banjir, menurut Marwan Batubara, tidak tepat. Mengingat, calon lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur juga banjir.

"Solusinya adalah perbaiki dan benahi Jakarta. Secara bersamaan, bangun kota-kota baru dan kota-kota industri di sekitar Jakarta dan daerah," tutup dia.(rt/RMOL?bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan

Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi

Dikaitkan HUT PKI, Konser Iwan Fals pada Malam Takbiran Ditunda

Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2