Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Ombudsman
Amzulian Rifai: Ombudsman Harus Berkaca Dulu
2016-02-20 23:45:17
 

Amzulian Rifai (kedua kiri) saat acara Serah Terima Jabatan di Kantor Pusat Ombudsman, Jumat (19/2).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Lembaga Negera Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga institusi yang diawasi bersedia melakukan saran dan rekomendasi dari Ombudsman RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai dalam sambutannya pada acara Serah Terima Jabatan di Kantor Pusat Ombudsman, Jumat (19/2).

Menurut Amzulian perlu adanya evaluasi di internal Ombudsman. "Supaya bersih kalau kita menyapu 'kan sapunya harus bersih dulu. Sehingga Ombudsman ini harus berkaca dulu. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan Ombudsman kepada masyarakat, sebelum menuntut pelayanan publik di institusi lain," kata dia.

Selain itu untuk mendorong dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman, Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan langkah agar rekomendasi Ombudsman dipatuhi oleh pihak terlapor yang berasal dari birokrasi pemerintahan.

Amzulian juga menambahkan peran Sekretariat Jenderal Ombudsman dalam mendukung kegiatan substansi sangat dibutuhkan. Sehingga dirinya berharap Sekretariat Jenderal Ombudsman mampu memberikan performa terbaik dalam pekerjaan supporting system tersebut.

Amzulian Rifai mengatakan pihaknya akan membenahi internal Ombudsman RI. "Ombudsman harus responsif terhadap laporan-laporan masyarakat. Saya dengar cukup banyak orang yang selama ini kecewa dengan Ombudsman. Karena terkadang laporannya tidak ditanggapi atau tidak ada tindak lanjut. Sehingga mereka merasa percuma saja melapor ke Ombudsman," terangnya.

Untuk itu Amzulian berniat untuk memperbaiki kinerja Ombudsman terlebih dahulu sebelum melangkah ke arah usulan revisi UU Tentang Ombudsman RI. "Kita pelajari dulu, jangan grusa-grusu menyalahkan undang-undang," tegasnya.

Senada, Anggota Ombudsman RI Alvin Lie Ling Piao mengatakan pihaknya belum mengarah pada ide perubahan Undang-undang Ombudsman. "Maksimalkan dulu yang ada saat ini," ujarnya.

Alvin Lie mengatakan tugas pertama yang harus dikerjakan Anggota Ombudsman adalah memperkuat keberadaan Ombudsman di tengah masyarakat, karena selama ini masyarakat dianggap kurang mengenal lembaga negara tersebut.

"Hal ini merupakan tantangan bagi pimpinan baru Ombudsman untuk memperkenalkan Ombudsman kepada publik. Serta mempermudah masyarakat menyampaikan laporan kepada Ombudsman," kata dia.

Sementara itu Anggota Ombudsman Laode Ida mengatakan Ombudsman RI bukan merupakan lembaga politik. "Sehingga tidak perlu ada intrik-intrik. Kita semua harus profesional dan saling menopang," kata dia.

Dalam acara serah terima jabatan dengan Anggota Ombudsman RI tersebut Ketua Ombudsman periode lama yakni Danang Girindrawardana dan periode saat ini Amzulian Rifai menandatangani Naskah Serah Terima Jabatan disaksikan oleh Anggota Ombudsman lainnya beserta seluruh Insan Ombudsman yang hadir.

Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2016-2021 hasil seleksi Pansel dan Komisi II DPR adalah Amzulian Rifai sebagai Ketua merangkap Anggota, Lely Pelitasari Soebekty sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota. Tujuh Anggota lainnya adalah Ahmad Alamsyah Saragih, Alvin Lie Ling Piao, Adrianus Eliasta Meliala, Ahmad Su'adi, Dadan Suparjo Suharmawijaya, Laode Ida dan Ninik Rahayu.

Sedangkan Anggota Ombudsman RI periode sebelumnya yang menyerahkan jabatan yakni Danang Girindrawardana, Petrus Beda Peduli, Budi Santoso, Pranowo Dahlan, Hendra Nurtjahjo, Kartini Istikomah dan Muhammad Khairul Anwar.(HumasORI/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik

Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong

Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2