Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reklamasi Pantai
Amien Rais: Reklamasi Teluk Jakarta untuk Kepentingan Khususnya Asing dan Aseng
2017-10-12 09:42:00
 

Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais saat memberikan pernyataan Pers.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI periode 1999 - 2004 Amien Rais mengatakan bahwa reklamasi yang dibangun di pesisir pantai utara Jakarta hanya untuk kepentingan pihak luar Indonesia seperti aseng maupun asing.

"Saya orang awam tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang di luar indonesia khususnya asing dan aseng. Bukan untuk orang (Indonesia,red) seperti saya ini yang tidak mungkin beli apartemen di teluk Jakarta itu," kata Amien di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/9) kemarin.

Bahkan, sambung dia, reklamasi teluk Jakarta menjadi sangat penting bagi China khususnya u tuk mewujudkan program one belt one road atau dikenal dengan OBOR.

"Menurut saya ini subordinasi kepetingan China jadi kalau saya menafsirkan China itu punya strategi OBOR, one belt one road," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa One belt itu merupakan jalan darat sutera dari Beijing terus ke barat melalui 14 provinsi. China, Uzbek, hingga ke Turki terus ke Rotterdam.

"Sedangkan, ONe road, yakni jalan sutera lautan dari Beijing, laut timur China laut selatan china, selat Malaka, Selat Sunda, Samudara Hindia, Angola sampai ke Mesir menerobos Turki hingga rotterdam. Jelas sekali reklamasi adalah subordint memfasilitasi kepentingan jalan sutera laut China itu. Ini jelas bukan untuk kita (reklamasi)," papar politikus senior PAN.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa PAN akan tetap tegas dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. "Saya kira PAN harus tegas," pungkas pendiri PAN itu.(aktual/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Reklamasi Pantai
 
  Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
  Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
  Referendum Diajukan MEH untuk Mengganjal Anies-Sandi Menutup Reklamasi?
  Moratorium Reklamasi Dicabut, Gerindra: Lucunya, KLHK dan Kemenko Maritim Tidak Ajak KKP
  Komisi IV DPR Tegaskan Masih Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

 

  Berita Terkini
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS

Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang

Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT

Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2