Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
APEC
Aktivis Lingkungan Protes Pembangunan Sarana KTT APEC
Friday 19 Aug 2011 13:35:16
 

Aksi unjuk rasa menplak pembangunan sarana KTT APEC (Foto: Istimewa)
 
DENPASAR-Rencana pembangunan sarana KTT APEC ke-13 yang berlokasi di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, mendapat kecaman aktivis Walhi dan Front Demokrasi Perjuangan Bali (FDPB). Aksi ini berlangsung di Lapangan Puputan, Renon, Denpasar, Jumat (19/8).

Para aktivis sengaja memilih tempat itu, karena berada tepat di depan Kantor Gubernur Bali. Aksi penolakan tersebut dilakukan dengan menggelar orasi dan menaikkan ratusan layang-layang berukuran besar dan kecil bertuliskan penolakan terhadap pembangunan sarana KTT APEC bernama Bali International Park (BIP).

Aksi tersebut mendapat teguran dari petugas dari UPT Museum Bajrasandhi. Ia melalui pengeras suara meminta aktivis menghentikan aksinya, karena layang-layang dilarang dimainkan di lapangan utama. Selanjutnya, para pendemo diminta untuk memindahkan aksinya ke tempat lainnya.

Permintaan itu tak dipedulikan para pendemo. Juru bicara aksi A Haris dalam orasinya mengatakan, pembangunan sarana KTT APEC jelas-jelas melanggar HGB. Investor dari PT Jimbaran Hijau atas nama Frans Bambang Siswanto mengklaim jika tanah seluas kurang lebih 250 hektar tersebut adalah miliknya dan diserahkan secara ikhlas untuk kepentingan negara.

"Namun, setelah ditelusuri ternyata tanah itu adalah tanah negara dan berstatus HGB. Tanah tersebut dikuasai PT Citra Tama Selaras (PT CTS) sejak 1994 dan tidak pernah dikelola sesuai izin lokasinya. Tapi saat ini investor mengklaim jika tanah tersebut adalah milik pribadinya dan akan diserahkan kepada negara," jelas Haris.

Menurut dia, berdasarkan UU Pokok Agraria (UUPA) dan PP Nomor 11 Tahun 2010, tindakan penelantaran tanah lebih dari 17 tahun harus dikenai sanksi pencabutan hak atas tanah tersebut, karena sangat merugikan negara dan menghalangi masyarakat untuk mengakses kesejahteraan atas tanah tersebut.

Sementara Ketua Dewan Daerah Walhi Bali, Wayan Gendo Suardana mengatakan, pembangunan sarana BIP oleh PT Jimbaran Hijau penuh kontroversial. Pemerintah pusat membuat logika hukum menjadi jungkir balik karena di satu sisi pemerintah mengaku jika Bali selatan sudah ada moratorium pembangunan berbagai sarana dan fasilitas pariwisata.

Namun, pemerintah pusat menggunakan alasan KTT Ke-13 APEC untuk kembali melakukan pembangunan saran super mewah di atas tanah seluah 250 hektar. Pemerintah pusat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Bali yang tanahnya sempit, dan ancaman kerusakan lingkungan sudah mulai tampak, kemacetan, kekurangan air dan sebagainya.

"Bali dikorbankan tanahnya, lingkungannya, hanya demi memuaskan pemerintah pusat. Bahkan beberapa aturan hukum diterobos, direvisi kembali untuk memuluskan megaproyek BIP tersebut," jelas Suardana. (fbc/gre)



 
   Berita Terkait > APEC
 
  Delegasi Perwira TNI Hadiri APEC 2013 Sebagai Pengamat
  Wahana Lingkungan Hidup tentang Agenda Lingkungan dalam Pertemuan KTT APEC 2013
  Panglima TNI Tinjau Pengamanan KTT APEC 2013 di Bali
  Pangkogabpam APEC: Dua Sistem Senjata Digunakan Pengamanan KTT APEC 2013
  Presiden Obama Tetap Hadiri APEC di Bali
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2