Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Aksi Mahasiswa Turunkan Jokowi Siap Berlanjut di Senayan
2018-09-14 10:03:12
 

Ilustrasi. Aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru di gedung DPRD Pekanbaru.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi turunkan Jokowi berlanjut setelah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) pada Senin (10/9).

Yang bergerak dalam aksi turunkan Presiden Jokowi kali adalah Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia.

Rencananya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM PTAI akan melakuan demonstrasi menuntut Jokowi yang dianggap gagal memimpin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Koordinator Lapangan Aksi, Ahmad Khori menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Terbukti, pemerintah gagal dalam menjaga nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp 15 ribu per dolar AS.

Tidak hanya itu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dicabut subsidinya juga telah berdampak pada harga kebutuhan pokok yang merangkak naik.

"Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya. Dan yang lebih memalukan lagi, pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunan," tutur Khori dalam keterangan tertulisnya seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group), Kamis (13/9).

BEM PTAI, sambung Khoiri, juga mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang meminta agar volume suara adzan dikurangi.

Pada akhirnya, BEM PTAI berkesimpulan bahwa Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sedianya pada Jumat (14/9), mereka menggelar aksi di Gedung DPR RI. Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan.

"Pertama, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan," tegas Khori.

Selanjutnya, mereka mendesak kementerian terkait untuk bergerak cepat dalam membenahi perekonomian bangsa.

Kepada TNI dan Polri, mereka menuntut agar tetap menjaga netralitas dalam menjaga Pilpres 2019.

"Copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama. Turunkan harga dan stop impor luar negeri," tukasnya.(jpnn/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar
  Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
  Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Sebut Prabowo Teken Pencalegkan Ex Koruptor
  Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
  Natalius Pigai: Kompetensi Pengetahuan Jokowi Belum Sampai untuk Seorang Kepala Negara
 
ads

  Berita Utama
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

 

  Berita Terkini
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2