Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Banjir
Aksi Demo Banjir Jakarta, Tiga Warga Pembawa Alat Peraga Dilaporkan ke Polisi
2020-01-18 06:37:01
 

Sejumlah orang yang tergabung dalam Advokat Peduli Perdamaian (APP) saat memberikan keterangan kepada media.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Advokat Peduli Perdamaian (APP) C. Suhadi mengatakan, pihaknya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tiga pembawa alat peraga demo yang menampilkan kalimat yang mengandung unsur rasialisme, SARA dan ujaran kebencian. Salah satunya kalimat yang ditampilkan pada alat peraga demo itu, kata Suhadi, cenderung menghina simbol negara dan upaya makar. Bahkan konten-konten tersebut telah beredar luas di sosial media, baik berupa video maupun foto.

"Adapun di dalam video tersebut mereka mengatakan 'Lebih Baik Anies Daripada Presiden Hasil Sindikat', 'Yang Urgent Dilengserin Bukan Gubernur Tapi Presiden Loe', 'Loe Lengserin Anies Kita Lengserin Presiden Loe'. Bahkan akibat hal tersebut ada beberapa netizen yang mengatakan jika tak suka Anies loe keluar dari Jakarta," ujar Suhadi kepada rekan media saat dijumpai mengajukan laporan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jum'at (17/1).

Suhadi menyesalkan jika pernyataan mereka telah mengandung SARA, padahal kita ini kan mempunyai KTP Jakarta, berarti kita adalah warga Jakarta bukan orang luar. Ngapain juga mereka menyuruh kita keluar dari Jakarta, ini kan ibukota Indonesia jadi siapapun berhak untuk tinggal di sini.

"Adapun dalam laporan ini kami menyertakan bukti-bukti video maupun screenshot yang kami peroleh dari media sosial dan telah dimasukkan ke dalam flashdisk. Untuk nama-namanya siapa saja kami belum berani menyebutkan biarkan para penyidik yang menelusurinya," ujar Suhadi.

Ia juga menambahkan, adapun sanksi yang kemungkinan bisa menjerat mereka adalah Pasal 28 Ayat 2 UU ITE atau Pasal 107, 160 KUHP.

"Dengan adanya ini kami berharap agar masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam menyampaikan aspirasi di muka umum. Jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian kepada anak bangsa, terlebih persoalan pilpres sudah selesai dan sudah terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang harus kita hormati sesuai dengan kedudukannya," tandas Suhadi yang juga sebagai ketua umum ormas Ninja.

Diketahui, puluhan masa pendemo berkumpul melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu 15 Januari 2020. Aksi itu digelar oleh warga DKI Jakarta dari berbagai elemen masyarakat yang mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan banjir.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Banjir
 
  Sejumlah Wilayah Tergenang, Anies Imbau Jajaran Turun Tangan Bantu Masyarakat
  Pak Jokowi Tolong Buktikan, Katanya Masalah Banjir Jakarta Selesai Kalau Jadi Presiden
  Aksi Demo Banjir Jakarta, Tiga Warga Pembawa Alat Peraga Dilaporkan ke Polisi
  Demonstran Pro Anies: Jokowi Lebih Bertanggung Jawab Soal Banjir
  Legislator Dorong Pemerintah Pusat Fokus Lakukan Mitigasi Bencana
 
ads1

  Berita Utama
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan

Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi

Dikaitkan HUT PKI, Konser Iwan Fals pada Malam Takbiran Ditunda

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2