Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Ahmad Yani: UU Karantina Kesehatan Dibuat Era Jokowi Tapi Yang Dipilih Perppu Lama, Tujuannya Apa?
2020-04-01 10:17:09
 

Ahmad Yani.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.

Pasalnya, Jokowi tidak mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

"UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerintahan Jokowi, beliau juga tidak melaksanakan UU itu. Mungkin kita ubah saja menjadi UU tentang Karantina kekuasaan," sindir mantan anggota DPR Ahmad Yani dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (31/3).

Dia menerangkan bahwa selain UU 6/2018, ada juga UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tapi yang dipilih Jokowi adalah Perppu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

"Apakah ada pemberontakan di berbagai wilayah, atau ada masalah disintegrasi yang terjadi?" tanya dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Dia pun bertanya tujuan yang sebenarnya ingin dicapai Jokowi apa. Sebab penetapan darurat sipil akan membuat kekuasaan berpusat pada satu tangan. Padahal, belum cukup syarat untuk memberlakukan keadaan ini sebagai darurat sipil.

"Apa tujuan anda pak Presiden Jokowi, Melindungi rakyat atau melindungi kekuasaan, atau apa? Ini bahaya," tuturnya.(wv/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi
  Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020
  WHO Peringatkan Pandemi Covid-19 'Masih Jauh' dari Berakhir, Setelah Penambahan Kasus Harian Rekor Tertinggi
  Indonesia Masih Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Nasional
  Ini Cara Mengurus Surat Izin Keluar/Masuk Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan

Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi

Dikaitkan HUT PKI, Konser Iwan Fals pada Malam Takbiran Ditunda

Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2