Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pancasila
Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia
2021-04-24 20:31:58
 

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Persatuan Alumni GMNI kembali menggelar webinar Pra Kongresnya bertema "Tantangan dan Strategi Kebudayaan Dalam memperkokoh Kepribadian Bangsa" pada Kamis 22 April 2021. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan menuju Kongres IV PA GMNI yang dijadwalkan berlangsung pada 19-21 Juni 2021 yang akan datang di Bandung, Jawa Barat.

Sejumlah pembicara dalam webinar kedua ini adalah: Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid, mantan Wakil Menteri Pendidikan Wiendu Nuryanti, Akademisi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ibnu Maryanto, Budayawan Erros Djarot, Soetanto Soephiadhy dari Universitas Airlangga, Wayan Sudarmaja,Penyantun Rumah Budaya Bedahulu Ubud Bali dan Y. Argo Twikromo dari Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ahmad Basarah yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI membuka webinar dengan menegaskan bahwa kebudayaan merupakan unsur ketiga dari ajaran Trisakti Bung Karno. "Perjuangan kebudayaan adalah perjuangan membangun cipta, rasa dan karsa yang dalam konteks Indonesia berarti membangun jiwa, membangun jati diri dan kepribadian bangsa yang menuju pada masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, pembangunan kebudayaan Indonesia artinya, yang menurut istilah Bung Karno, disebut sebagai Nation and Character Building," urai Basarah.

"Webinar seri kebudayaan ini dilakukan sejalan dengan amanat Pidato Bung Karno pada 17 Agustus tahun 1966 yang isinya adalah pembangunan suatu bangsa harus disandarkan pada jiwa yang besar. Tidak akan mungkin tujuan pembangunan bisa tercapai manakala pembangunan tidak disandarkan pada pembangunan karakter. Sekali lagi mutlak perlunya Nation and Character Building," kata Basarah

Doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro melanjutkan paparannya, "Pancasila sebagai ekspresi dari cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia yang dirumuskan dan disepakati oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya adalah puncak kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah cita-cita peradaban tertinggi bangsa Indonesia", tegas Basarah.

Ahmad Basarah menambahkan, "Pancasila sebagai puncak kebudayaan nasional juga bukanlah ideologi utopia tapi Pancasila sebagai ideologi yang dinamis dan dapat bekerja di tengah masyarakatnya. Suatu contoh, di masa pandemi covid 19 misalnya ada kewajiban dalam setiap agama untuk membantu kesulitan terhadap sesama umat manusia. Dalam Islam disebut zakat, di agama katolik ada ajaran amal kasih. Di agama Kristen ada ajaran persepuluhan dan persembahan. Di agama Hindu ada ajaran Dana dan Danapunya. Begitu juga dalam agama Budha ada ajaran Anisa Dana. Hal tersebut adalah implementasi dari sila Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila." tegas Basarah

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid menekankan pentingnya pengembangan kebudayaan tradisional. Bahwa budaya nasional berakar pada tradisi dan kebudayaan tradisional. Pengembangan kebudayaan ini menjadi salah satu strategi dari Kemendikbud.

"Saat ini banyak orang yang tidak lagi bersentuhan dengan tradisi di masa lampau. Kita juga sudah lakukan perluasan kegiatan seni, pertunjukan festival dan lain-lain. Tujuannya adalah membangun interaksi masyarakat lebih luas. Intinya adalah membuka ruang interaksi luas dengan masyarakat, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Yang jelas Kebudayaan Nasional tumbuh di dalam kerangka aksi. Kepribadian Nasional tak bisa tumbuh dalam ceramah, pidato dan lain-lain, Ia harus dikerjakan dalam bentuk nyata," kata Wimar.

Sementara itu, Wiendu Nuryanti menekankan pentingnya menggarap generasi milenial sebagai kekuatan penopang kebudayaan. Maka strategi kebudayaan yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan milenial sebagai agen pencipta. Hal lain yang juga disampaikan adalah pentingnya diplomasi kebudayaan.

Darmansyah Djumala Duta Besar RI untuk Austria dalam tanggapannya menekankan pentingnya membuat narasi baru tentang diplomasi kebudayaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Diplomasi budaya tidak hanya menampilkan produk kultural saja, melainkan menyuguhkan narasi baru, yaitu proyeksi terhadap nilai-nilai yang akan diproyeksikan ke luar negeri.

"Berpikir dan bersikap moderat dan toleran adalah jatidiri bangsa kita. Inilah yang saya sebut dengan proyeksi nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam diplomasi kebudayaan," kata Dharmansyah Djumala

Terakhir Budayawan Eros Djarot menguraikan pentingnya memahami budaya bangsa dengan utuh. Pemahaman ini menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi terkini. Bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa dan negara saat ini tidak perlu melakukan invasi militer, melainkan cukup dengan melakukan invasi budaya saja.

"Kenyataan inilah yang harus kita pahami. Intinya kita harus kembali kepada hal mendasar. Kembali kepada jatidiri, Nation and character building. Pembukaan UUD Tahun 1945 sebagai hasil kebudayaan bangsa Indonesia harus dijadikan pedoman dalam membangun dan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia dari derasnya arus globalisasi," tegas Erros.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pancasila
 
  HNW: Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Antara Agama dan Negara
  Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa
  HNW Minta BNPT Waspadai Pengaburan Sejarah Kelam Komunis Radikal di Indonesia
  Lomba Karya Tulis BPIP Ciderai Rasa Nasionalisme Santri
  Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2