Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Penganugerahan Film Festival IFFSRV dalam Rangka Hari Toleransi Sedunia
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka Hari Toleransi Sedunia, International Film Festival for Spiritu

Kerjasama Multipihak, BNPB Luncurkan Buku Infografis Provinsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pusat St

Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 264 ribu ekor sapi dari Australia pad

YouTube Didesak Cabut Lagu John Lennon
LOS ANGELES, Berita HUKUM - Irving Azoff, seorang taipan industri musik global, berupaya menarik lag

106 Pati TNI Terima Bintang Kehormatan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 106 Perwira Tinggi (Pati) TNI menerima Bintang Kehormatan yang dise

Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai isu pe

Presiden Lantik Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Franky Sibarani sebagai Kepala Badan

Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun Lagi
ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Harga jual minyak BBM kepada rakyat di Indonesia baru saja naik dan menga

   

  Berita Terkini >>
   
Penganugerahan Film Festival IFFSRV dalam Rangka Hari Toleransi Sedunia
Kerjasama Multipihak, BNPB Luncurkan Buku Infografis Provinsi
Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
YouTube Didesak Cabut Lagu John Lennon
106 Pati TNI Terima Bintang Kehormatan
Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Penganugerahan Film Festival IFFSRV dalam Rangka Hari Toleransi Sedunia
Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
Jelang Pertemuan OPEC, Harga Minyak Turun Lagi
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
UU Advokat
Advokat di Sumut Tolak RUU Advokat Terbaru
Wednesday 13 Mar 2013 11:06:16
 
Diskusi organisasi advokat di Sumatera Utara yang tergabung dalam PERADI, Senin (11/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
MEDAN, Berita HUKUM - Rencana Undang-Undang (RUU) No. 18 Tahun 2003 yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI menuai kontroversi di berbagai organisasi advokat di Sumatera Utara, seperti Ikadin, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan yang lainnya, yang tergabung dalam induk organisasi advokat PERADI.

Dari keseluruhan organisasi tersebut, pada dasarnya menolak RUU advokat yang kemunculannya secara tiba-tiba di komisi III DPR RI pada akhir Desember 2012 lalu yang telah disosialisasikan di kantor Gubernur Sumut pada 27 Februari 2013 kemarin. Menurut Marasamin Ritonga, Ketua DPC Ikadin Medan menilai, konsep RUU advokat tersebut sangat 'ringkih', dan terkesan titipan 'sponsor'.

"Ini adalah pesanan sponsor dari mereka yang tidak pernah lulus dalam seleksi advokat. Bahwa konsep RUU tentang advokat itu ringkih. Organisasi pendiri PERADI dengan kepentingan pembuat UU advokat, sangat bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan di forum yang mereka sosialisasikan itu," ucap Marasamin Ritonga, Senin (11/3) lalu.

Ringkihnya RUU tentang advokat tersebut, jelas Marasamin, yakni pada penyumpahan profesi advokat yang dilantik bisa dilakukan organisasi yang mereka dirikan dan bukan yang selama ini PERADI lakukan. Legalisasi DPR menilai UU No. 18 Tahun 2003 belum sempurna dengan masalah penyumpahan dan dewan kehormatan.

"Legislasi DPR menganggap belum sempurna yakni masalah penyumpahan, dewan kehormatan. Mereka mengangap dewan kehormatan belum maksimal. Ini kan mengada-ada. Selama ini majelis-nya sudah 5, dua ad hock dan tiga profesi, masalah itu sudah jelas," ketusnya.

Maka dari itu lanjut Marsamin, berbagai organisasi advokat khususnya Sumut menolak RUU tentang advokat tersebut, karena bukan keinginan dari advokat itu sendiri.

"Apakah UU revisi advokat sudah menjamin, maka ditolak, bahwa PERADI melindungi advokat bukan orang lain. Bahwa rencana UU itu belum menyuarakan advokat itu sendiri, bahwa perubahan UU advokat itu sendiri bukan kemauan advokat itu sendiri, tapi kemauan DPR RI yang telah ditunggangi," katanya.

Hal senada juga disampaikan, Syahrul Sitorus ketua Serikat Pengacara Indonesia menyatakan panja RUU advokat Badan Legislasi DPR RI yang menggodok RUU tentang advokat pada hakekatnya hendak melemahkan eksistensi advokat di Indonesia. "RUU tentang advokat hendak menciptakan kembali kepada sejarah masa lalu yang suram. Yang perlu dipertanyakan, apa urgensi RUU tentang advokat digulirkan dan untuk kepentingan siapa RUU advokat dimaksud diperbuat?," ujar Sahrul Sitorus.

Sementara itu, Charles Silalahi ketua PERADI Sumut menuding RUU tentang advokat penggiringan dari kelompok tertentu untuk memecah belah advokat. PERADI sebagai induk tunggal advokat juga dicoba untuk dipecah belah.

"Mereka pakai politik zaman Belanda divide et empera, untuk memecah belah kami. Bahwa ada sekelompok orang ada yang meminta pengakuan itu, RUU ini memang digiring sekelompok tertentu yang menginginkan advokat ini tidak bersatu. Kami menginginkan advokat ini bersatu. Kami memandang bahwa RUU jauh dari kajian ilmiah. PERADI sebagai wadah tunggal. Kami tidak ingin profesi kami dihancurkan dengan orang-orang yang tidak memahami profesi advokat," katanya.

Pada 27 Februari 2013 kemarin di kantor Gubernur Sumut ketika komisi III DPR RI melakukan sosialisasi, lanjut Charles Silalahi berbagai organisasi yang tergabung dalam PERADI melakukan walk out sebagai bentuk protes, karena pihak lain yang mengaku advokat, namun bukan dari PERADI melakukan penyorakan pendapat yang disampaikan.

"Kita menyampaikan pendapat, lalu kita disoraki, lalu kita walk out sebagai bentuk protes, karena etikanya sudah tidak ada dan penyorakan itu dibiarkan saja oleh Badan Legislasi DPR RI," bebernya.

Rencana legislasi advokat yang baru, merupakan rencana untuk merubah advokat secara keseluruhan dan hal ini menurut Charles sosialiasi tersebut tidak jelas, yakni merubah keseluruhan UU tentang advokat atau merevisi UU tersebut.(bhc/and)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com