Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Dewan akan Bentuk Pansus Terkait Melambungnya Harga Beras
JAKARTA, Berita HUKUM - Melambungnya harga beras yang drastis sampai 30% sekarang ini seharusnya men

Sinergi Penegakan Hukum Dalam Pemusnahan Ladang Ganja
ACEH, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti tanaman ganja yang disi

Digugat, Ketentuan Berhenti Sementara Pimpinan KPK karena Menjadi Tersangka
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas

Ahli: Kewajiban Mendaftar BPJS Diskriminatif
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon uji ketentuan wajib daftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Datangi Istana, Iwan Fals Konsultasikan Konser ‘Nyanyian Raya’ ke Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyanyi dan musisi kondang Virgiawan Listianto atau yang lebih dikenal deng

Ada Tambahan dan Perubahan: Sekretariat Kabinet Kini Punya 6 Deputi dan 5 Staf Ahli
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemberian dukungan staf,

Muhammadiyah Ingin PAN Hanya Perjuangkan Undang-Undang yang Pro-Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah telah berhasil memenangkan Judicial Review beberapa Undang – Un

Ivan Gunawan Terinspirasi dari Tragedi AirAsia di IFW 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Inspirasi desain bisa datang dari mana saja, bahkan tragedi sekalipun. Seper

   

  Berita Terkini >>
   
Dewan akan Bentuk Pansus Terkait Melambungnya Harga Beras
Sinergi Penegakan Hukum Dalam Pemusnahan Ladang Ganja
Digugat, Ketentuan Berhenti Sementara Pimpinan KPK karena Menjadi Tersangka
Ahli: Kewajiban Mendaftar BPJS Diskriminatif
Datangi Istana, Iwan Fals Konsultasikan Konser ‘Nyanyian Raya’ ke Presiden Jokowi
Ada Tambahan dan Perubahan: Sekretariat Kabinet Kini Punya 6 Deputi dan 5 Staf Ahli

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Digugat, Ketentuan Berhenti Sementara Pimpinan KPK karena Menjadi Tersangka
KASAL Gelar Lomba Menembak antar Wartawan
KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec
Nasib Ahok di Ujung Tanduk, Paripurna Hak Angket Digelar Besok
Pakai VoLTE untuk Telepon, Bolt Tantang Operator Besar
Kolaborasi BNN Bersama Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum Narkotika

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
UU Advokat
Advokat di Sumut Tolak RUU Advokat Terbaru
Wednesday 13 Mar 2013 11:06:16
 
Diskusi organisasi advokat di Sumatera Utara yang tergabung dalam PERADI, Senin (11/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
MEDAN, Berita HUKUM - Rencana Undang-Undang (RUU) No. 18 Tahun 2003 yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI menuai kontroversi di berbagai organisasi advokat di Sumatera Utara, seperti Ikadin, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan yang lainnya, yang tergabung dalam induk organisasi advokat PERADI.

Dari keseluruhan organisasi tersebut, pada dasarnya menolak RUU advokat yang kemunculannya secara tiba-tiba di komisi III DPR RI pada akhir Desember 2012 lalu yang telah disosialisasikan di kantor Gubernur Sumut pada 27 Februari 2013 kemarin. Menurut Marasamin Ritonga, Ketua DPC Ikadin Medan menilai, konsep RUU advokat tersebut sangat 'ringkih', dan terkesan titipan 'sponsor'.

"Ini adalah pesanan sponsor dari mereka yang tidak pernah lulus dalam seleksi advokat. Bahwa konsep RUU tentang advokat itu ringkih. Organisasi pendiri PERADI dengan kepentingan pembuat UU advokat, sangat bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan di forum yang mereka sosialisasikan itu," ucap Marasamin Ritonga, Senin (11/3) lalu.

Ringkihnya RUU tentang advokat tersebut, jelas Marasamin, yakni pada penyumpahan profesi advokat yang dilantik bisa dilakukan organisasi yang mereka dirikan dan bukan yang selama ini PERADI lakukan. Legalisasi DPR menilai UU No. 18 Tahun 2003 belum sempurna dengan masalah penyumpahan dan dewan kehormatan.

"Legislasi DPR menganggap belum sempurna yakni masalah penyumpahan, dewan kehormatan. Mereka mengangap dewan kehormatan belum maksimal. Ini kan mengada-ada. Selama ini majelis-nya sudah 5, dua ad hock dan tiga profesi, masalah itu sudah jelas," ketusnya.

Maka dari itu lanjut Marsamin, berbagai organisasi advokat khususnya Sumut menolak RUU tentang advokat tersebut, karena bukan keinginan dari advokat itu sendiri.

"Apakah UU revisi advokat sudah menjamin, maka ditolak, bahwa PERADI melindungi advokat bukan orang lain. Bahwa rencana UU itu belum menyuarakan advokat itu sendiri, bahwa perubahan UU advokat itu sendiri bukan kemauan advokat itu sendiri, tapi kemauan DPR RI yang telah ditunggangi," katanya.

Hal senada juga disampaikan, Syahrul Sitorus ketua Serikat Pengacara Indonesia menyatakan panja RUU advokat Badan Legislasi DPR RI yang menggodok RUU tentang advokat pada hakekatnya hendak melemahkan eksistensi advokat di Indonesia. "RUU tentang advokat hendak menciptakan kembali kepada sejarah masa lalu yang suram. Yang perlu dipertanyakan, apa urgensi RUU tentang advokat digulirkan dan untuk kepentingan siapa RUU advokat dimaksud diperbuat?," ujar Sahrul Sitorus.

Sementara itu, Charles Silalahi ketua PERADI Sumut menuding RUU tentang advokat penggiringan dari kelompok tertentu untuk memecah belah advokat. PERADI sebagai induk tunggal advokat juga dicoba untuk dipecah belah.

"Mereka pakai politik zaman Belanda divide et empera, untuk memecah belah kami. Bahwa ada sekelompok orang ada yang meminta pengakuan itu, RUU ini memang digiring sekelompok tertentu yang menginginkan advokat ini tidak bersatu. Kami menginginkan advokat ini bersatu. Kami memandang bahwa RUU jauh dari kajian ilmiah. PERADI sebagai wadah tunggal. Kami tidak ingin profesi kami dihancurkan dengan orang-orang yang tidak memahami profesi advokat," katanya.

Pada 27 Februari 2013 kemarin di kantor Gubernur Sumut ketika komisi III DPR RI melakukan sosialisasi, lanjut Charles Silalahi berbagai organisasi yang tergabung dalam PERADI melakukan walk out sebagai bentuk protes, karena pihak lain yang mengaku advokat, namun bukan dari PERADI melakukan penyorakan pendapat yang disampaikan.

"Kita menyampaikan pendapat, lalu kita disoraki, lalu kita walk out sebagai bentuk protes, karena etikanya sudah tidak ada dan penyorakan itu dibiarkan saja oleh Badan Legislasi DPR RI," bebernya.

Rencana legislasi advokat yang baru, merupakan rencana untuk merubah advokat secara keseluruhan dan hal ini menurut Charles sosialiasi tersebut tidak jelas, yakni merubah keseluruhan UU tentang advokat atau merevisi UU tersebut.(bhc/and)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com