Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan adalah tema yang diambil Muh

Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi orang mukmin setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk peristiwa yang ti

Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
MAKASSAR, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengharapkan Muktamar berjalan l

Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
JOMBANG, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai salah satu jamiyah Islam t

Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
JAKARTA, Berita HUKUM - Menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang sudah mencapai berkisar k

Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pencari fakta komite umat (TPF Komat) untuk Tolikara telah bekerja mengu

Pasca Tragedi Tolikara; Teroris GIDI Diundang ke Istana, Ustadz Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca tragedi Tolikara, penyerbuan gerombolan Gereja Injil Di Indonesia (GID

Indonesia Masuki Tren Pertumbuhan Terlambat
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada kuartal pertama 2015, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebes

   

  Berita Terkini >>
   
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Mantan GAM di Gunung Halimon akan Kibarkan Merah Putih Raksasa
Gerindra: 'Dulu Katanya Panggil Programmer 2 Minggu Selesai, Kenapa Sekarang Harus Minta Bantuan Singapura?'
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
UU Advokat
Advokat di Sumut Tolak RUU Advokat Terbaru
Wednesday 13 Mar 2013 11:06:16
 
Diskusi organisasi advokat di Sumatera Utara yang tergabung dalam PERADI, Senin (11/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
MEDAN, Berita HUKUM - Rencana Undang-Undang (RUU) No. 18 Tahun 2003 yang dilakukan Badan Legislasi DPR RI menuai kontroversi di berbagai organisasi advokat di Sumatera Utara, seperti Ikadin, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan yang lainnya, yang tergabung dalam induk organisasi advokat PERADI.

Dari keseluruhan organisasi tersebut, pada dasarnya menolak RUU advokat yang kemunculannya secara tiba-tiba di komisi III DPR RI pada akhir Desember 2012 lalu yang telah disosialisasikan di kantor Gubernur Sumut pada 27 Februari 2013 kemarin. Menurut Marasamin Ritonga, Ketua DPC Ikadin Medan menilai, konsep RUU advokat tersebut sangat 'ringkih', dan terkesan titipan 'sponsor'.

"Ini adalah pesanan sponsor dari mereka yang tidak pernah lulus dalam seleksi advokat. Bahwa konsep RUU tentang advokat itu ringkih. Organisasi pendiri PERADI dengan kepentingan pembuat UU advokat, sangat bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan di forum yang mereka sosialisasikan itu," ucap Marasamin Ritonga, Senin (11/3) lalu.

Ringkihnya RUU tentang advokat tersebut, jelas Marasamin, yakni pada penyumpahan profesi advokat yang dilantik bisa dilakukan organisasi yang mereka dirikan dan bukan yang selama ini PERADI lakukan. Legalisasi DPR menilai UU No. 18 Tahun 2003 belum sempurna dengan masalah penyumpahan dan dewan kehormatan.

"Legislasi DPR menganggap belum sempurna yakni masalah penyumpahan, dewan kehormatan. Mereka mengangap dewan kehormatan belum maksimal. Ini kan mengada-ada. Selama ini majelis-nya sudah 5, dua ad hock dan tiga profesi, masalah itu sudah jelas," ketusnya.

Maka dari itu lanjut Marsamin, berbagai organisasi advokat khususnya Sumut menolak RUU tentang advokat tersebut, karena bukan keinginan dari advokat itu sendiri.

"Apakah UU revisi advokat sudah menjamin, maka ditolak, bahwa PERADI melindungi advokat bukan orang lain. Bahwa rencana UU itu belum menyuarakan advokat itu sendiri, bahwa perubahan UU advokat itu sendiri bukan kemauan advokat itu sendiri, tapi kemauan DPR RI yang telah ditunggangi," katanya.

Hal senada juga disampaikan, Syahrul Sitorus ketua Serikat Pengacara Indonesia menyatakan panja RUU advokat Badan Legislasi DPR RI yang menggodok RUU tentang advokat pada hakekatnya hendak melemahkan eksistensi advokat di Indonesia. "RUU tentang advokat hendak menciptakan kembali kepada sejarah masa lalu yang suram. Yang perlu dipertanyakan, apa urgensi RUU tentang advokat digulirkan dan untuk kepentingan siapa RUU advokat dimaksud diperbuat?," ujar Sahrul Sitorus.

Sementara itu, Charles Silalahi ketua PERADI Sumut menuding RUU tentang advokat penggiringan dari kelompok tertentu untuk memecah belah advokat. PERADI sebagai induk tunggal advokat juga dicoba untuk dipecah belah.

"Mereka pakai politik zaman Belanda divide et empera, untuk memecah belah kami. Bahwa ada sekelompok orang ada yang meminta pengakuan itu, RUU ini memang digiring sekelompok tertentu yang menginginkan advokat ini tidak bersatu. Kami menginginkan advokat ini bersatu. Kami memandang bahwa RUU jauh dari kajian ilmiah. PERADI sebagai wadah tunggal. Kami tidak ingin profesi kami dihancurkan dengan orang-orang yang tidak memahami profesi advokat," katanya.

Pada 27 Februari 2013 kemarin di kantor Gubernur Sumut ketika komisi III DPR RI melakukan sosialisasi, lanjut Charles Silalahi berbagai organisasi yang tergabung dalam PERADI melakukan walk out sebagai bentuk protes, karena pihak lain yang mengaku advokat, namun bukan dari PERADI melakukan penyorakan pendapat yang disampaikan.

"Kita menyampaikan pendapat, lalu kita disoraki, lalu kita walk out sebagai bentuk protes, karena etikanya sudah tidak ada dan penyorakan itu dibiarkan saja oleh Badan Legislasi DPR RI," bebernya.

Rencana legislasi advokat yang baru, merupakan rencana untuk merubah advokat secara keseluruhan dan hal ini menurut Charles sosialiasi tersebut tidak jelas, yakni merubah keseluruhan UU tentang advokat atau merevisi UU tersebut.(bhc/and)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com