Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

   

  Berita Terkini >>
   
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Hambalang
Adhyaksa Dault dan Joyo Winoto Diperiksa KPK Hari Ini
Tuesday 18 Dec 2012 18:06:49
 
Johan Budi SP (Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault hari ini diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka AAM, dan DK. Dalam penyelidikan kasus Hambalang, KPK sudah menetapkan tersangka. Tergantung sejauh mana pengembangan hasil penyidikan, kalau ada bukti yang cukup.

Sementara Adhy menyampaikan, "serahkan pada KPK, itu bukan ranah saya. KPK yang tahu," ujar mantan Menpora ini, Selasa (18/12) di Gedung KPK Jakarta Selatan.

Sementara juru bicara KPK, Johan Budi menambahkan, sedang melakukan proses penyelidikan kasus Hambalang, karena adanya data-data aliran dana ke penyelenggara Negara.

"Penyelidikan dan penyidikan tentang pengadaan sertifikat Hambalang yang sedang disidik dalam kaitan pengadaan pembangunan. Ruang lingkup itu dari sertifikat, apakah nanti ada dua alat bukti yang cukup kita lihat saja," kata Johan Budi.

"Yang diperiksa terkait kasus Hambalang, hari ini fokus ke sertifikat?, Materi yang diperlukan oleh saksi-saksi yang hari ini diperiksa, kita tidak bisa menyebut," tambahnya.

Mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto terkait dugan korupsi Hambalang, Joyo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Kanapa periode sebelumnya tidak?

Johan Budi menjelaskan, "karena proses pembangunan Hambalang yang diproses oleh KPK," ujar Johan.

KPK telah melakukan penyidikan terkait proses pengadaan pembangunan Hambalang. Dari awal pengadaan bangunan sampai pembangunan. Dan Anas kemungkinan jika diperlukan akan diperiksa kembali.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus Hambalang

Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi, Apalagi Dijaksai
Dituntut 15 Tahun dan Denda 500 Juta, Anas Merasa Tidak Adil
KPK Tahan Tersangka Mahfud Suroso Terkait Kasus Hambalang
Bendum PDIP Olly Dondokambey Diperiksa KPK Lagi Soal Hambalang
Dituntut 10 Tahun Penjara, Andi Mallarangeng Eks Menpora Ajukan Pledoi
Kasus Hambalang, KPK Periksa Politikus PDIP
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com