Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Aceh
Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas
2018-04-15 19:45:38
 

Ketua Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf.(Foto: Istimewa)
 
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf mendukung kebijakan pemerintah Aceh terkait pelaksanaan hukaman cambuk di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurutnya, Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 5 tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk, dari tempat terbuka dipindahkan ke Lapas. Pergub tersebut juga sudah melalui mekanisme pembahasan yang jelas.

"Karena selama ini teknis dalam pelaksanaan uqubat cambuk yang belum diatur secara permanen sesuai dengan amanah yang tertera dalam qanun," ujar Razali, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (15/4).

Memang, kata Razali, selama ini uqubat cambuk dilaksanakan secara terbuka, tidak disebutkan lokasi khusus. Pada Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan, uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Hanya saja, tempat terbuka yang dimaksud itu tidak disebutkan apakah dilaksanakan di mesjid atau tempat lainnya. Biasanya, tempat terbuka yang sering digunakan sebagai lokasi pelaksanaan uqubat di Aceh adalah halaman masjid.

Untuk itu, sebagai turunan dari qanun kemudian Gubernur membuat Pergub yang mengatur secara khusus tempat pelaksanaan uqubat cambuk bagi pelanggar syariat, yaitu di LP.

Kendati begitu, Acheh Future meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Syari'at Islam untuk mengadakan Muzakarah Ulama se Aceh di setiap akhir tahun. Muzakarah tersebut diadakan untuk bahan pedoman Pemerintah Aceh dalam menjalankan program pemerintahan yang bersyariat, dan hasil setiap muzakarah tersebut dapat disebarluaskan dalam bentuk surat edaran.

"Bila hal ini dilakukan insya Allah tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari," pungkas Razali.(bh/sul)




 

 
   Berita Terkait > Aceh
 
  Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
  Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
  Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas
  Presiden Jokowi Diminta Segera Resmikan KEK Arun
  Rumah Warga di Aceh Diberondong OTK
 
ads

  Berita Utama
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah

Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

 

  Berita Terkini
 
Peti Mati Misterius dari Zaman Firaun yang Bikin Heboh Akhirnya Dibuka

Turki Mengakhiri Status Negara Darurat

Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan

Dinas Sosial Kaur No 1 Penyaluran Bantuan Miskin Se-provinsi Bengkulu

Dua ASN Kasus OTT Bidan PTT Kaur Diujung Tanduk

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2