Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Selebriti    
Film
'GUNDALA' Kena Tegur KPI, Joko Anwar: Masyarakat Indonesia Dianggap Bodoh
2019-09-21 08:40:35
 

Joko Anwar.(Foto: @jokoanwar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski promosi film GUNDALA disalah satu stasiun tv ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Joko Anwar selaku sutradara film tersebut mengaku tak mempermasalahkan tindakan tersebut. Tapi ia malah lebih mempermasalahkan kenapa kartun anak-anak juga ikut ditegur.

"Saya sih bukan memermasalahkan promo GUNDALA yang kena sanksi KPI. Tapi ada program seperti kartu anak-anak SPONGEBOB yang juga terkena sanksi," ungkap Joko ketika ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (16/9) lalu.

Menurutnya, teguran KPI terhadap film kartun tersebut tidak masuk akal dan justru mengekang jika hanya didasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Ia juga menambahkan bahwa pandangan KPI itu tak layak jadi acuan.

"Jika ada satu lembaga yang mengatakan bahwa tayangan seperti SPONGEBOB itu melanggar norma, menurut saya lembaga itu tidak perlu dipercaya ketika menilai apapun di dunia ini," sambungnya.

1. Masyarakat Dianggap Bodoh



@KapanLagi.com/Muhammad Akrom Sukarya
Selain itu, sutradara asal Medan ini mengatakan tindakan KPI tidak akan membuat masyarakat menjadi lebih beretika dan bermoral. Justru kata dia, tindakan KPI yang serba melarang ini akan menempatkan masyarakat Indonesia sebagai orang bodoh.

"Kalau masih ada lembaga yang mengatakan ini boleh ditonton dan ini tidak boleh ditonton, berarti masyarakat Indonesia diangap bodoh. Karena dianggap tidak bisa menilai apa yang patut untuk mereka tonton dan apa yang tidak patut ditonton untuk keluarga dan anak mereka," ujar Joko.



2. Tidak Harus Ada di Indonesia



@KapanLagi.com/Muhammad Akrom Sukarya
Tak hanya itu, Joko rupanya meminta agar KPI segera dibubarkan. Baginya yang seharusnya berperan untuk memilih tontonan yang baik dan tidak baik untuk keluarga dan anaknya adalah orang tua atau masyarakat itu sendiri.

"Jadi menurut saya keberadaan KPI sudah tidak harus ada di Indonesia. Seharusnya itu adalah peranan masyadakat sendiri, dan orang tua, kalau orang tua tidak bisa menjaga tontonan untuk anaknya, enggak usah punya anak," tegasnya.

Diketahui, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baru saja melayangkan surat teguran kepada empat belas program acara di televisi dan radio, Minggu (15/9).

Dilansir dari situs KPI, ada empat belas program acara televisi dan radio yang menerima teguran dari KPI. Dari beberapa porgram tersebut, salah satu yang menerima surat teguran adalah GUNDALA.

1. Promo 'GUNDALA'



credit @twitter.com/jokoanwar
Kala itu,GUNDALA yang tengah menjalani promo film di salah satu televisi nasional ditegur KPI karena ada dialog yang mengucap kata 'bangsat'. Menurut KPI hal tersebut tidak sesuai dengan norma kesopanan.

Joko Anwar pun menjelaskan apa sebenarnya arti dari kata 'bangsat'. Dengan mengunggah tangkapan layar, ia pun menerangkan arti sebenarnya 'bangsat' dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

"Promo Gundala kena sanksi @KPI_Pusat karena ada dialog bilang 'Bangsat.' Bangsat artinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia," ujarnya.

2. Lembaga Tak Dapat Dipercaya

Merasa ada yang aneh dengan teguran KPI, Joko Anwar pun menyebut jika KPI adalah lembaga yang tidak pantas dan tidak layak menilai sesuatu.

"Kalau ada lembaga yang anggap tontonan kayak SpongeBob melanggar norma kesopanan, lembaga itu nggak layak dipercaya menilai apapun di hidup ini. #BubarkanKPI @KPI_Pusat," cuit Joko Anwar di twitter-nya, Senin (16/9).(kpl/irf/TIN/dim/kapanlagi/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Film
 
  'GUNDALA' Kena Tegur KPI, Joko Anwar: Masyarakat Indonesia Dianggap Bodoh
  Film Gundala: Bagaimana Joko Anwar Mereka Ulang 'Jagoan' Klasik Indonesia
  Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
  Film Rumput Tetangga, Suara Hati Emak-emak Berdaster
  Dragon Ball Super: Broly, Pertarungan Goku Vs Saiyan Baru
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Dituding Kartu 'Politik', ETOS Indonesia Institute Dorong DPRD Audit Program Kartu Sehat Kota Bekasi

Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2