Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Berita Terkini >>
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota | 2019-08-18 10:15:17
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD RI-DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. Ia pun mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

"Saya kira perlu dipertanyakan juga pemindahan ibu kota untuk apa sebenarnya. Itu yang paling mendasar, karena macet kah Jakarta?
... .
Index Terkini >>
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

PN Jakpus Kembali Gelar Sidang PHK Produser TV Beritasatu

Soal Jaksa Chuck, Larangan Presiden Soal Ego Sektoral Diabaikan Jaksa Agung

Ini Pesan Moral Pimpinan Kejaksan Agung di HUT Ke-74 Kemerdekaan RI

Ketua MPR: MPR Tak Larut Dalam Polarisasi Politik

Selanjutnya >>
ads
 
 
ads2
 
 
ads3
  Rubrik
  Politik   
2019-08-17 07:02:59
  Reskrim   
2019-08-18 08:45:18
  Nusantara   
2019-08-18 09:03:15
  Lingkungan   
2019-08-15 14:40:47
  Gaya Hidup   
KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix | 2019-08-13 23:38:23
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi Youtube dan Netflix. Karena Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia.

"Tidak... .
  Perdata   
Anies Perkarakan Bus Transjakarta Rongsok Era Jokowi-Ahok, DP Rp 110 Miliar Harus Dikembalikan | 2019-07-28 11:08:32
JAKARTA, Berita HUKUM - Warisan "rongsok" / tak terurus berupa ratusan unit bus Transjakarta era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi - Ahok) memimpin di DKI Jakarta kembali masuk ranah pengadilan.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
... .

  Eksekutif   
Soal Jaksa Chuck, Larangan Presiden Soal Ego Sektoral Diabaikan Jaksa Agung | 2019-08-17 18:06:18
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada pidato Sidang Tahunan DPR/MPR 16 Agustus 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral antar lembaga di pemerintahannya. Sayangnya, perintah tersebut dianggap seperti angin lalu oleh Jaksa Agung... .

  White Crime   
Kajari Kampar Suhendri Tangkap Sekdes Gunung Sari terkait Pungli Program Prona | 2019-08-16 20:16:49
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan desa Gunung Sari, kecamatan Gunung Sahilan, kabupaten Kampar, Riau tercoreng akibat ulah oknum Apatatur Desa.

Pasalnya, Nurul Hidayah, selaku Sekretaris Desa (Sekdes) itu diduga melakukan Pungutan Liar atau Pungli.
... .

  Legislatif   
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota | 2019-08-18 10:15:17
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD RI-DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo... .

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2