Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Berita Terkini >>
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS | 2018-01-24 08:20:00
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tahun 2018, banyak tenaga pendidik yang akan memasuki usia pensiun, sementara dilain pihak ada tenaga pendidik yang belum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Oleh karenanya, Komisi X DPR RI menghimbau agar tenaga pendidik atau guru yang sudah ada tersebut, untuk lebih diutamakan di angkat dalam masa perekrutan nanti.

"Kita minta agar tenaga pendidik honorer yang ada sekarang ini, yang lebih diutamakan untuk diangkat menjadi PNS, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Suryo Alam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1).

Suryo mengatakan, terkait persoalan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI yang akan datang, akan mengutamakan follow up dari keputusan yang sebelumnya.

"Kita masih menemukan suatu hal yang belum dilaksanakan secara konsekuen oleh semua lembaga pendidikan termasuk Kemenristekdikti, dan kementerian terkait. Oleh sebab itu, Komisi X DPR RI akan mengumpulkan seluruh lementerian yang terkait tersebut, untuk mencari solusi agar bisa melaksanakan dan menyukseskannya,"
... .
Index Terkini >>
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS

Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang

Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT

Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta

Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan

Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun

Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen

Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar

Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam

Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob

Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT

Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT

Selanjutnya >>
ads
 
ads2
 
ads3
  Rubrik
  Politik   
2018-01-24 07:45:48
  Reskrim   
2018-01-24 07:09:26
  Nusantara   
2018-01-24 08:20:00
  Lingkungan   
2018-01-24 08:02:02
  Gaya Hidup   
Telkomsigma Sasar UKM Melalui Solusi 'Mobile Cloud' | 2018-01-18 08:35:09
JAKARTA, Berita HUKUM - Telkomsigma, perusahaan penyedia solusi teknologi informasi terintegrasi kembali memperkuat aplikasi "mobile cloud" untuk memperluas cakupan bisnis ke pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) dan ritel.

"Mobile cloud` memiliki berbagai keunggulan yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna... .
  Perdata   
DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak | 2018-01-13 08:31:58
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, merilis nomor polisi (nopol) dan jenis mobil mewah yang menunggak pajak. Mobil yang terdiri dari berbagai macam merek tersebut masing-masing berharga Rp 1 miliar ke atas.

Gubernur DKI
... .

  Eksekutif   
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan | 2018-01-24 00:19:29
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam pengarahannya kepada peserta Rapim TNI-Polri menegaskan soliditas TNI-Polri harus tetap dipertahankan yang saat ini sudah bertambah baik, karena dilihat di lapangan seluruh seluruh Perwira, Bintara... .

  White Crime   
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun | 2018-01-23 07:20:04
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menetapkan tiga pejabat Bank Mandiri (persero), Tbk Commercial Banking Center Cabang Bandung sebagai tersangka kasus pembobolan bank hingga Rp1, 47 triliun oleh PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB).

Dengan
... .

  Legislatif   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT | 2018-01-22 16:10:53
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui atau melegalkan LGBT (lesbi, gay, biseks, dan tarnseksual). Oleh karena itu pernyataan Ketua MPR RI itu tidak tepat, dan tidak ada pembicaraan... .

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2