Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
  Berita Terkini >>
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen | 2019-06-19 07:51:37
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak tahun 2014 saat dimulainya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2019 ini, angka pertumbuhan ekonomi hanya berkutat di kisaran 5 persen. Target ambisius tak pernah terealisasi, karena pemerintah dinilai tak realistis menetapkan angka-angka asumsi. Pada tahun 2014, target pertumbuhan 6 persen dan terealisasi 5,01 persen. Begitu pula tahun 2015, target 5,8 persen terealisasi 4,88 persen.

Sementara pada tahun 2016, target 5,3 persen terealisasi 5,03 persen, tahun 2017 target 5,2 persen terealisasi 5,07 persen, tahun 2018 target 5,4 persen terealisasi 5,17 persen,
... .
Index Terkini >>
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax

DKI Jakarta Jadi Tuan Rumah Kick Off C40 Climate Action Planning Program

Banyak Permasalahan di Lapas, Senator DPD Gagas Revisi UU Pemasyarakatan

Di Sidang MK, Denny Indrayana Ungkap Sebab ILC TVOne Tak Tayang Lagi karena Ada Tekanan

Selanjutnya >>
ads
 
 
ads2
 
 
ads3
  Rubrik
  Politik   
2019-06-19 03:10:24
  Reskrim   
2019-06-13 19:16:12
  Nusantara   
2019-06-19 02:39:05
  Lingkungan   
2019-06-19 01:59:06
  Gaya Hidup   
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya | 2019-06-18 04:24:56
JAKARTA, Berita HUKUM - Aplikasi pesan instan WhatsApp (WA) memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang mengeksplorasi platform, atau menggunakan aplikasinya secara tidak sah.

Kebijakan ini mulai diterapkan pada 7 Desember 2019, di mana WhatsApp akan mengambil tindakan hukum kepada... .
  Perdata   
Garuda Indonesia Tak Punya Dasar Hukum PHK Pramugari karena Berat Badan | 2019-06-06 04:03:19
JAKARTA, Berita HUKUM - Pramugari dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Bonitha Sary (51) yang telah bekerja dan mengabdi sebagai Pramugari selama 28 tahun mengaku sangat kecewa dan menyesalkan sikap dari managemen PT Garuda Indonesia (Persero)... .

  Eksekutif   
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR | 2019-06-19 07:36:44
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu pada Rapat Paripurna di Gedung DPR menyampaikan bahwa terjadi pemotongan anggaran pembangunan DPR dari Rp.7,7 triliun menjadi 5,7 triliun rupiah. Terkait dengan hal tersebut, Wakil... .

  White Crime   
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada | 2019-06-16 07:26:24
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak Kamis (23/5) hingga Jumat... .

  Legislatif   
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis | 2019-06-19 07:45:40
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Karena guna menjaga prinsip check and balances dalam demokrasi. Meski demikian, ia belum... .

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2